Suaramedia.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Direktur IT PT Bank DKI, Amirul Wicaksono. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI pada Selasa (9/4/2025), menyusul gangguan sistem yang melumpuhkan layanan transaksi nasabah selama lebih dari seminggu, dimulai sejak malam takbiran, 30 Maret 2025. Pramono bahkan menginstruksikan kasus ini dilaporkan ke Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut, menyebut situasi ini "sudah keterlaluan" dan mustahil melibatkan "orang dalam".
Meskipun sejumlah layanan Bank DKI kini telah pulih, beberapa fitur penting masih belum berfungsi optimal. Layanan transfer antar bank via ATM Bank DKI, JakOne Mobile, dan CMS, serta top-up e-wallet (Gopay, OVO, DANA, & iSaku) masih bermasalah, memicu keluhan di media sosial. "Terpantau bank DKI masih belum bisa transfer. Hebat ni bank bisa layanan dasarnya mati 2 minggu ga bergeming," tulis akun X @**erzet, Rabu (9/4/2025).
Kronologi Gangguan Sistem Bank DKI:
Gangguan sistem Bank DKI pertama kali dilaporkan pada malam takbiran. Pengguna media sosial X ramai-ramai mengeluhkan kendala transaksi, mulai dari transfer antar bank dan e-wallet yang tak berfungsi hingga pemotongan saldo QRIS yang gagal masuk ke merchant. "Aplikasi bank DKI eror dari sebelum lebaran, terpaksa ke cabang slamet riyadi buat narik cash," ungkap akun @****ota_ yang terpaksa mendatangi kantor cabang Bank DKI karena aplikasi eror.
Gubernur Pramono Anung memastikan dana nasabah aman dan terus berkoordinasi dengan Bank DKI untuk menyelesaikan masalah. Namun, ketidaknyamanan nasabah selama berhari-hari akhirnya berujung pada pemecatan Direktur IT.
Respons Bank DKI dan DPRD:
Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo, menjelaskan bahwa gangguan tersebut disebabkan oleh aktivasi otomatis fitur pemulihan sistem keamanan internal. Pihak Bank DKI mengklaim telah membentuk tim untuk pemulihan sistem dan membuka layanan bertahap, serta menyediakan kanal komunikasi 24/7.
Sementara itu, Sekretaris Komisi E DPRD Jakarta, Justin Adrian, mendesak Bank DKI untuk melibatkan penegak hukum jika ditemukan indikasi peretasan, guna menjaga kepercayaan publik. "Yang dipikul ini kan kepercayaan dari masyarakat DKI Jakarta, nasabah juga," tegas Justin. Kasus ini pun kini tengah menjadi sorotan publik dan berpotensi bergulir lebih jauh di ranah hukum.
