Suaramedia.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mendesak PT Bank DKI untuk segera melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pernyataan tegas ini disampaikan usai rapat terbatas dengan Direksi Bank DKI pada 8 April 2025, yang membahas gangguan sistem IT yang berlangsung lebih dari seminggu. "Kalau bisa, Bank DKI ini IPO. Maksimal 6 bulan," tegas Pramono melalui unggahan Instagram pribadinya, Rabu (9/4/2025).
Rencana IPO Bank DKI memang sudah lama digaungkan, namun realisasinya masih abu-abu. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan terkait pernyataan tersebut. Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, juga bungkam. Pada Oktober 2024 lalu, Agus menyatakan fokus Bank DKI tertuju pada pembentukan kelompok usaha bank (KUB) bersama Bank NTT. "Setelah itu lihat lagi peluang IPO," ujarnya kala itu.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, mengakui peluang IPO bank daerah sangat menjanjikan, terutama bagi BPD dengan kinerja positif dan aset yang memenuhi syarat OJK. Namun, ia juga mengakui rencana IPO Bank DKI sempat tertunda. "Bank DKI juga sudah merencanakan, sudah masuk pipeline. Tetapi rasanya masih ada penundaan," ungkap Inarno. Terungkap kemudian, rencana KUB dengan Bank NTT batal karena Bank DKI meminta saham hingga 51% dan sejumlah posisi strategis.
Analis Mirae Asset, Handiman Soetoyo, meragukan target IPO Bank DKI dalam waktu dekat. Ia menilai valuasi Bank DKI akan bersaing dengan BPD lain yang sudah tercatat di BEI. "Setahu saya Bank DKI pernah ada rencana IPO namun berharap di valuasi Price to Book Value (PBV) minimal 1 kali. Sedangkan sesama BPD selama beberapa tahun terakhir diperdagangkan dengan valuasi PBV jauh di bawah 1 kali," jelas Handiman kepada infomalang.com/, Rabu (9/4/2025). Sebagai perbandingan, PBV BJTM (Bank Jatim) berada di angka 0,52 kali, sementara BJBR (Bank Jabar Banten) di 0,58 kali. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan investor. Target enam bulan Gubernur DKI pun dipertanyakan realisasinya.
