UPDATE MALANG RAYA Kabar terbaru, agenda, layanan publik, dan informasi penting untuk warga Pantau Update
THE AUTHORITY OF MALANG RAYA
11 November 2026Malang Raya
Kirim Info Warga
Tonton live: Diskusi Publik 10 Tahun Kampung Warna-Warni Jodipan, Selasa 10 November 2026 pukul 13.00 WIB
11 November 2026Malang Raya

Larangan Hampers Lebaran di OJK: Bukti Komitmen Anti Korupsi?

Bagikan

191 kali dibaca

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya dalam menjaga tata kelola yang baik dan bersih dari praktik korupsi. Langkah nyata yang diambil adalah dengan memperkuat pengendalian gratifikasi, termasuk melarang pemberian hampers Lebaran kepada seluruh jajarannya. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Wattimena, dalam konferensi pers virtual baru-baru ini.

Wattimena menjelaskan, OJK secara konsisten menerapkan praktik terbaik dalam Governance, Risk, and Compliance (GRC), meliputi asuransi, manajemen risiko, pengendalian kualitas, dan penguatan integritas internal. Upaya ini juga melibatkan sinergi dengan berbagai pihak, seperti Bank Indonesia dan Mahkamah Agung, untuk berbagi pengalaman dalam penerapan program pengendalian gratifikasi.

Baca juga: Petani Mimpi Perempuan Cantik, Bangun Tidur Temukan 8 Kg Emas!

Larangan Hampers Lebaran di OJK: Bukti Komitmen Anti Korupsi?
Gambar Istimewa : awsimages.detik.net.id

Lebih lanjut, OJK secara aktif meningkatkan kolaborasi melalui Forum GRC tahunan dengan kementerian/lembaga, lembaga jasa keuangan, dan asosiasi profesi terkait. Salah satu fokusnya adalah penguatan integritas pelaporan keuangan di sektor jasa keuangan (SJK) melalui penerapan internal control over financial reporting (I-Cover), yang ditargetkan rampung pada akhir 2025. Infrastruktur pendukung untuk implementasi I-Cover pun tengah dipersiapkan.

Larangan pemberian hampers, hadiah, atau parcel dalam bentuk apa pun kepada seluruh pegawai OJK menjelang Idul Fitri merupakan bagian dari komitmen tersebut. OJK menekankan bahwa tindakan ini selaras dengan peraturan yang berlaku dan meminta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat juga didorong untuk melaporkan dugaan pelanggaran internal OJK melalui Whistle Blowing System (WBS) jika menemukan indikasi penyimpangan.

“Dukungan dari seluruh stakeholder sangat diharapkan demi terwujudnya tata kelola OJK yang baik dan berintegritas,” tegas Wattimena. Langkah tegas OJK ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi lembaga lain dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan transparan.

Baca juga: IHSG Hijau, Tapi Asing Kabur Bawa Ratusan Miliar!

Bagikan
Arek Malang wajib follow

The Authority of Malang Raya

Mau tahu info akurat, mendalam, dan komprehensif di sekitar Malang? Langsung pantau infomalang.

Tag teman tongkronganmu yang paling sering ketinggalan info.