Program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Pemerintah Pusat kini mulai menunjukkan langkah awal yang nyata. Salah satu indikasinya adalah dengan dimulainya operasional Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 22 Kota Malang yang ditinjau langsung oleh anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim), Senin (14/7/2025).
Dukungan Penuh DPRD Jatim
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Puguh Wiji Pamungkas, memberikan apresiasi terhadap hadirnya Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program pro-rakyat Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, ini adalah bukti nyata dari Asta Cita yang salah satunya menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat di desil 1 hingga desil 4, yakni golongan masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
“Program ini menjadi bentuk komitmen untuk menghapus kesenjangan akses pendidikan. Dengan hadirnya Sekolah Rakyat, masyarakat di lapisan ekonomi bawah punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu,” kata Puguh.
Tinjauan Langsung Fasilitas dan MPLS
Dalam kunjungannya, Puguh turut meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serta kesiapan fasilitas yang tersedia. Ia menyempatkan diri meninjau proses cek kesehatan siswa, ruang kelas, tempat tidur, ruang makan, serta sarana pembelajaran lain yang digunakan oleh siswa dan guru.
“Kami melihat sendiri bahwa seluruh sarana dan prasarana sudah siap digunakan. Mulai dari bangku sekolah, papan tulis, hingga perlengkapan asrama semuanya telah dipersiapkan dengan baik. Ini menunjukkan keseriusan penyelenggara dalam menyiapkan lingkungan belajar yang optimal,” tambah legislator Fraksi PKS itu.
Beban Anggaran Ditanggung Pusat
Salah satu poin penting yang disoroti oleh Puguh adalah pembiayaan program Sekolah Rakyat yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak dibebani fiskal tambahan dalam mendukung jalannya program ini.
“Semua biaya operasional, termasuk fasilitas belajar, konsumsi, hingga akomodasi, dibiayai oleh pusat. Ini sangat meringankan daerah dan menjadi model ideal pelaksanaan program berbasis keadilan sosial,” jelasnya.
Hal ini menurutnya merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab pemerintah pusat dalam memenuhi amanat konstitusi, yakni memberikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga: Ratusan Siswa Ramaikan MPLS di GOR Jabon Ngantang
Jawa Timur Jadi Provinsi Terdepan
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, tercatat sebanyak 12 Sekolah Rakyat tahap 1A sudah resmi beroperasi di wilayah Jatim per tanggal 14 Juli 2025. Total terdapat 1.183 siswa yang mulai mengikuti proses belajar mengajar, didukung oleh 12 kepala sekolah, 175 guru, dan 137 tenaga kependidikan seperti staf tata usaha, bendahara, operator sekolah, wali asrama, dan wali asuh.
Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Sekolah Rakyat terbanyak yang siap beroperasi pada tahap awal ini. Selain itu, program ini akan dilanjutkan dengan tahap 1B yang dijadwalkan mulai akhir Juli 2025, melibatkan tujuh daerah lainnya, termasuk Ponorogo, Bojonegoro, dan Pamekasan.
Komitmen Pemerintah untuk Pendidikan Inklusif
Keberadaan Sekolah Rakyat menjadi langkah awal dalam mewujudkan pemerataan pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia unggul dari seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah melalui Kementerian Sosial memastikan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapat haknya untuk belajar dan berkembang.
Dengan tinjauan langsung dari Komisi E DPRD Jatim ini, diharapkan program Sekolah Rakyat dapat terus dikawal dan dikembangkan. Harapannya, model ini bisa direplikasi di daerah-daerah lain di Indonesia sebagai solusi pendidikan berbasis pemerataan sosial.
Dimulainya operasional Sekolah Rakyat di Malang menjadi tonggak awal dari perubahan besar dalam sistem pendidikan nasional. Program ini tidak hanya mencerminkan kepedulian pemerintah pusat terhadap pendidikan, tetapi juga menunjukkan kemauan politik untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana utama pengentasan kemiskinan. Kehadiran DPRD Jatim dalam meninjau pelaksanaan ini menambah legitimasi dan semangat kolaborasi antara pusat dan daerah dalam membangun masa depan Indonesia.
Baca Juga: MPLS di Malang Dilarang Bebani Siswa dan Wali Murid
