infomalang.com/ – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah kerja KPPN Malang masih menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga posisi Juli 2025, realisasi penyaluran KUR tercatat mencapai Rp3,28 triliun dengan melibatkan puluhan ribu debitur.
Angka ini menjadi cerminan peran UMKM dalam menopang ekonomi daerah, meskipun secara persentase mengalami sedikit penurunan. Keberadaan KUR ini menjadi lifeline bagi banyak pelaku usaha kecil yang kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan konvensional, membantu mereka untuk tetap berproduksi dan berinovasi di tengah tantangan ekonomi.
Menurut data yang dirilis oleh KPPN Malang, total penyaluran KUR yang mencapai triliunan rupiah tersebut menyasar 56.778 debitur di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, perdagangan, hingga jasa. Angka ini, meski menunjukkan kekuatan UMKM, juga menyiratkan adanya tantangan baru.
Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, jumlah ini menurun 6,81% dari sisi nominal dan 4,83% dari sisi jumlah debitur. Penurunan ini memicu pertanyaan dan analisis lebih dalam mengenai apa yang menjadi penyebabnya dan bagaimana strategi ke depan harus disusun.
Realisasi Penyaluran KUR dan Distribusi di Wilayah Kerja KPPN Malang
Kepala KPPN Malang, Muhammad Rusna, menjelaskan secara rinci data penyaluran tersebut. Penyaluran terbesar terjadi di Kabupaten Malang dengan realisasi Rp1,8 triliun untuk 30.850 debitur. Meskipun dominan, daerah ini tetap mencatat penurunan 7,53% dalam nominal dan 7,97% dari jumlah penerima.
Hal ini menunjukkan bahwa daya serap masyarakat terhadap KUR masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi administrasi, persyaratan, maupun pemahaman akan manfaat program.
Di sisi lain, distribusi KUR di wilayah lain menunjukkan tren yang bervariasi. Kabupaten Pasuruan mencatat realisasi Rp768,6 miliar untuk 15.108 debitur, dengan kenaikan tipis 0,66% dalam besaran kredit namun turun 7,97% pada jumlah penerima.
Sementara itu, Kota Malang menerima Rp420,2 miliar untuk 6.700 debitur, namun menurun cukup signifikan 17,99% dalam nominal dan 9,52% dari jumlah debitur. Penurunan di Kota Malang ini patut menjadi perhatian khusus, mengingat peran kota sebagai pusat ekonomi dan bisnis di wilayah tersebut.
Adapun Kota Pasuruan mencatat Rp81 miliar untuk 1.562 debitur, dengan penurunan 10,90% dalam nominal dan 2,43% debitur. Menariknya, Kota Batu justru mencatat tren positif, dengan penyaluran Rp203,1 miliar kepada 2.559 debitur.
Realisasi ini naik 2,15% dari sisi nominal dan 1,07% dari jumlah penerima. Kenaikan di Kota Batu, yang dikenal sebagai pusat pariwisata, mengindikasikan bahwa sektor UMKM di sana mulai pulih dan berkembang, terutama di sektor-sektor yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif.
Baca Juga: QRIS Tap Hadir di Malang Raya, Transaksi Lebih Cepat dengan Teknologi NFC
Penyaluran Kredit Ultra Mikro (UMi) dan Tantangannya
Selain KUR, KPPN Malang juga menyalurkan Kredit Ultra Mikro (UMi) sebagai alternatif pembiayaan usaha. Hingga Juli 2025, realisasi UMi mencapai Rp132,5 miliar untuk 24.752 debitur. Namun, capaian ini juga menurun, yaitu 7,91% dari sisi nominal dan 22,40% dari sisi penerima.
Penurunan yang lebih tajam pada jumlah penerima UMi menunjukkan bahwa ada kendala yang lebih dalam, mungkin terkait dengan jangkauan program atau persyaratan yang dirasa masih memberatkan bagi pelaku usaha ultra mikro.
Kabupaten Malang masih menjadi penyerap terbesar UMi dengan Rp73 miliar untuk 12.836 debitur. Uniknya, meskipun jumlah penerima menurun 7,03%, nominal penyaluran justru naik 21,23%. Ini bisa diartikan bahwa rata-rata pinjaman per debitur meningkat, menunjukkan kebutuhan modal yang lebih besar bagi pelaku usaha ultra mikro di kabupaten ini.
Sebaliknya, Kabupaten Pasuruan menerima Rp35 miliar untuk 6.994 debitur, mengalami penurunan tajam baik dalam nominal 33,01% maupun jumlah penerima 37,68%. Di sisi lain, Kota Malang menerima Rp35 miliar untuk 3.080 debitur dengan penurunan 22,07% dalam nominal dan 25,41% dari jumlah debitur.
Kota Pasuruan mencatat Rp6,98 miliar untuk 1.331 debitur, turun 24,12% dari sisi nominal dan 30,96% dari penerima. Sedangkan Kota Batu menerima Rp2,96 miliar untuk 511 debitur, menurun 16,52% nominal dan 36,99% jumlah penerima.
Pandangan Ekonomi Lokal dan Perlunya Pendampingan Holistik
Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai bahwa tren penurunan penyaluran KUR dan UMi harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Menurutnya, meskipun KUR telah berperan besar dalam mendukung produksi UMKM, masih banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan akses pasar. “Modal itu penting, tetapi tanpa pasar, produk mereka tidak akan bisa terjual. Banyak UMKM yang akhirnya macet karena masalah pemasaran,” jelas Joko.
Ia menekankan pentingnya pendampingan dari pemerintah daerah agar UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga fasilitas pemasaran, sertifikasi halal, perizinan, hingga standarisasi produk. Dukungan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM agar lebih berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada modal pinjaman. Menurutnya, pemerintah harus membangun ekosistem yang kondusif bagi UMKM, dari hulu ke hilir.
Fasilitasi pemasaran menjadi salah satu aspek kunci agar UMKM mampu memanfaatkan pembiayaan KUR secara maksimal. Banyak pelaku usaha yang masih bergantung pada pasar lokal dengan jangkauan terbatas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, baik secara digital maupun melalui jaringan distribusi, peluang untuk berkembang akan semakin besar.
Selain itu, peningkatan kualitas produk melalui sertifikasi dan standar produksi menjadi modal penting agar UMKM dapat menembus pasar yang lebih kompetitif. Kredit seperti KUR dan UMi seharusnya tidak hanya menopang modal produksi, tetapi juga mendorong ekosistem usaha yang lebih terintegrasi.
Realisasi penyaluran KUR sebesar Rp3,28 triliun di wilayah kerja KPPN Malang hingga Juli 2025 menunjukkan peran besar pembiayaan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM. Meski terjadi penurunan di beberapa daerah, keberadaan KUR tetap menjadi fondasi penting bagi penguatan ekonomi lokal.
Dukungan pendampingan, pembinaan, serta fasilitasi akses pasar dari pemerintah dan lembaga terkait menjadi kunci agar UMKM dapat bertahan sekaligus tumbuh di tengah persaingan. Dengan strategi yang tepat, penyaluran KUR dan UMi tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi juga penggerak utama ekonomi daerah, menciptakan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Loka Nesia & YouTube Music Academy: Dorong Musisi Lokal Tembus Pasar Digital 2025
