infomalang.com/ – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengungkapkan, rencana Kenaikan Gaji ASN 2025 berpotensi menelan anggaran negara yang sangat besar. Total kebutuhan diperkirakan mencapai Rp192,44 triliun, angka yang mencerminkan beban fiskal cukup signifikan bagi pemerintah.
Menurut Qodari, saat ini belanja gaji untuk sekitar 4,7 juta aparatur sipil negara mencapai Rp178,2 triliun per tahun. Bila ditambah dengan rencana Kenaikan Gaji ASN 2025, maka pemerintah harus menyediakan tambahan dana sebesar Rp14,24 triliun.
Ia menegaskan, perhitungan ini belum memasukkan tunjangan serta Tunjangan Hari Raya (THR). Artinya, kebutuhan anggaran bisa lebih besar lagi jika kebijakan tersebut benar-benar dijalankan secara penuh.
Tantangan Ruang Fiskal
Qodari menjelaskan, sebelum melangkah pada tahap realisasi, pemerintah perlu menyiapkan ruang fiskal yang cukup. Menurutnya, kondisi keuangan negara harus lebih stabil agar tidak menimbulkan risiko defisit yang berlebihan.
“Intinya diperlukan perhitungan matang terhadap kapasitas keuangan negara,” kata Qodari saat ditemui di Bina Graha, Jakarta. Ia menekankan bahwa Kenaikan Gaji ASN 2025 masih sebatas rencana dan belum ada kepastian eksekusi pada tahun berjalan.
Meskipun demikian, rencana ini sudah tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2025. Artinya, secara regulasi, pemerintah membuka peluang bagi pelaksanaan Kenaikan Gaji ASN 2025 jika kondisi fiskal memungkinkan.
Baca Juga:Trump Gertak Rusia, Sikap Ukraina Terbelah Hadapi Retorika Baru
Belajar dari Pengalaman Sebelumnya
Dalam catatan sejarah kebijakan, Qodari mengingatkan bahwa tidak semua program yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bisa segera terealisasi. Beberapa di antaranya harus ditunda karena situasi keuangan negara tidak mendukung.
Pengalaman ini menjadi pengingat bahwa meskipun Kenaikan Gaji ASN 2025 sudah diproyeksikan, keputusan akhir tetap menunggu kemampuan fiskal negara. Kebijakan ini juga akan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan belanja pegawai dengan program prioritas lain.
Qodari juga menyoroti bahwa terakhir kali gaji ASN naik adalah pada 2024, melalui PP Nomor 5 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 10 Tahun 2024. Dengan demikian, rencana Kenaikan Gaji ASN 2025 akan menjadi dua tahun berturut-turut, jika benar-benar terealisasi.
Status Rapat Pembahasan
Namun, hingga kini Kementerian PANRB belum menggelar rapat pembahasan lebih lanjut. Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan masih sangat awal, meski isu Kenaikan Gaji ASN 2025 sudah ramai dibicarakan publik.
Selain itu, kenaikan gaji bukan hanya menyangkut ASN pusat, tetapi juga pejabat negara, TNI, dan Polri. Maka, implikasi kebijakan ini bisa lebih luas dan semakin menambah kebutuhan anggaran.
Pemerintah dituntut berhati-hati agar langkah Kenaikan Gaji ASN 2025 tidak mengorbankan sektor penting lainnya. Belanja pembangunan, subsidi energi, hingga anggaran pendidikan juga memerlukan porsi besar dalam APBN.
Dampak dan Konsekuensi
Transparansi informasi menjadi krusial agar publik memahami alasan dan konsekuensi dari Kenaikan Gaji ASN 2025. Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini dapat meningkatkan motivasi pegawai sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Sebaliknya, jika dilakukan tanpa perhitungan, maka risiko fiskal bisa membesar. Inflasi, defisit anggaran, hingga pengurangan alokasi program lain bisa menjadi konsekuensi yang tidak diinginkan.
Pakar ekonomi menilai, bila benar terealisasi, Kenaikan Gaji ASN 2025 harus dibarengi dengan peningkatan kinerja birokrasi. Dengan begitu, biaya yang dikeluarkan negara dapat memberikan dampak positif berupa pelayanan publik yang lebih baik.
Evaluasi dan Harapan ke Depan
Sebagian pihak juga mendorong agar pemerintah menjadikan Kenaikan Gaji ASN 2025 sebagai momentum evaluasi manajemen keuangan negara. Efisiensi belanja dan peningkatan penerimaan pajak dianggap sebagai kunci agar APBN tetap sehat.
Dalam konteks politik, isu Kenaikan Gaji ASN 2025 bisa menjadi bahan perdebatan. Ada yang mendukung dengan alasan kesejahteraan pegawai, namun ada pula yang mengkritik karena beban fiskal yang berat.
Masyarakat berharap keputusan akhir mengenai Kenaikan Gaji ASN 2025 benar-benar didasarkan pada kebutuhan objektif, bukan semata pertimbangan politik jangka pendek. Dengan demikian, kebijakan ini bisa berdampak positif bagi ekonomi nasional.
Ke depan, publik menunggu sikap resmi pemerintah. Apakah Kenaikan Gaji ASN 2025 benar-benar dilaksanakan tahun ini, atau justru ditunda hingga kondisi fiskal lebih memungkinkan.
Baca Juga:Eks Pejabat Pertamina Tuding Ahok dan Nicke dalam Kontroversi Proyek LNG
