Infomalangcom – Indonesia kembali menorehkan capaian penting di panggung internasional. Pada awal 2026, Indonesia resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB). Penunjukan ini tidak hanya menandai pengakuan dunia terhadap peran aktif diplomasi Indonesia, tetapi juga bertepatan dengan dua dekade berdirinya Dewan HAM PBB sejak dibentuk pada 2006.
Capaian ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang konsisten memainkan peran strategis dalam isu-isu global, khususnya di bidang hak asasi manusia. Kepercayaan yang diberikan komunitas internasional mencerminkan pengakuan atas pendekatan diplomasi Indonesia yang mengedepankan dialog, konsensus, dan penyelesaian damai dalam menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan lintas negara.
Penetapan Resmi di Jenewa
Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa. Pertemuan tersebut merupakan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB pada tahun ini. Keputusan ini sekaligus mengukuhkan kepercayaan negara-negara anggota terhadap kapasitas Indonesia dalam memimpin forum multilateral strategis yang menangani isu-isu hak asasi manusia global.
Penunjukan tersebut juga memiliki makna simbolik karena berlangsung pada momentum peringatan 20 tahun Dewan HAM PBB. Dalam konteks ini, Indonesia dinilai memiliki legitimasi dan kapasitas untuk memimpin lembaga tersebut di tengah dinamika global yang semakin kompleks, mulai dari konflik bersenjata, krisis kemanusiaan, hingga tantangan perlindungan hak sipil dan politik di berbagai kawasan.
Proses pencalonan Indonesia telah melalui mekanisme pemilihan kawasan Asia-Pacific Group. Kesepakatan negara-negara anggota APG untuk mengusung Indonesia diumumkan Kementerian Luar Negeri RI pada 23 Desember 2025. Mekanisme ini mencerminkan konsensus kawasan atas rekam jejak Indonesia dalam mendorong dialog dan kerja sama berbasis prinsip multilateral.
Strategi Diplomasi Terpadu Pemerintah
Keberhasilan Indonesia meraih posisi ini tidak terlepas dari strategi diplomasi terpadu yang dijalankan pemerintah. Di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri, seluruh perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri digerakkan secara simultan. Pendekatan intensif juga dilakukan kepada perwakilan negara sahabat yang berkedudukan di Jakarta.
Langkah tersebut dilaksanakan selaras dengan arahan pimpinan nasional untuk memperkuat peran Indonesia dalam forum multilateral. Dalam konteks ini, Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa memainkan peran sentral dalam menggalang dukungan di lingkungan Dewan HAM PBB. Upaya tersebut diperkuat oleh koordinasi erat dengan PTRI New York serta perwakilan RI di berbagai negara.
Duta Besar Sidharto Pimpin Presidensi
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB 2026 akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sosok ini dikenal memiliki pengalaman panjang di bidang diplomasi internasional. Sebelumnya, Sidharto pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.
Pengalaman panjang tersebut menjadi modal penting dalam menjalankan peran Presiden Dewan HAM PBB yang menuntut kepemimpinan diplomatik, kemampuan membangun kompromi, serta kepekaan terhadap perbedaan kepentingan antarnegara. Dengan latar belakang tersebut, Indonesia diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara maju dan berkembang dalam setiap pembahasan isu HAM.
Sepanjang tahun 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sesuai agenda kerja tahunan. Tanggung jawab ini mencakup pengelolaan dinamika pembahasan isu HAM yang kompleks dan sensitif, dengan melibatkan berbagai kepentingan negara anggota.
Komitmen Objektivitas dan Inklusivitas
Pemerintah menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia akan dijalankan secara objektif, inklusif, dan berimbang. Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan komitmen Indonesia untuk mengedepankan prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi selama masa presidensi.
Pendekatan ini dinilai krusial untuk memastikan Dewan HAM PBB tetap menjadi forum yang kredibel dan dipercaya oleh seluruh negara anggota. Indonesia berupaya menempatkan diri sebagai fasilitator yang adil, bukan hanya sebagai pemimpin formal, guna mendorong penyelesaian isu HAM secara konstruktif tanpa politisasi berlebihan.
Fokus utama Indonesia adalah membangun kepercayaan, memperkuat dialog lintas kawasan, serta mendorong partisipasi konstruktif seluruh pemangku kepentingan. Tema yang diusung, “A Presidency for All”, mencerminkan tekad Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, dan menjaga kredibilitas Dewan HAM PBB sebagai pilar penting sistem multilateral global.
Rekam Jejak Indonesia di Dewan HAM PBB
Presidensi 2026 menjadi yang pertama bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB dibentuk. Namun, keterlibatan Indonesia di lembaga ini telah berlangsung lama. Hingga kini, Indonesia tercatat enam kali menjadi anggota Dewan HAM PBB dan dua kali menjabat sebagai Wakil Presiden, yakni pada 2009 dan 2024.
Bahkan sebelum Dewan HAM PBB berdiri, Indonesia pernah memimpin Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada 2005. Rekam jejak tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam upaya memajukan nilai-nilai hak asasi manusia di tingkat global.
Capaian ini sekaligus menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan kepemimpinan yang matang dan berintegritas. Dengan pengalaman panjang di berbagai forum internasional, Indonesia diharapkan mampu menjembatani perbedaan pandangan antarnegara serta mendorong solusi berbasis dialog. Keberhasilan menjalankan presidensi Dewan HAM PBB juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang konsisten menjunjung nilai demokrasi, perdamaian, dan keadilan internasional di tengah tantangan global yang terus berkembang.
Peran ini diharapkan memberi dampak positif jangka panjang bagi diplomasi Indonesia dan reputasi global bangsa secara berkelanjutan dan kredibel internasional.
Baca Juga :
Pemdes Donomulyo Resmikan Rabat Beton, DPRD Malang Dukung Inovasi PBB
