Infomalangcom – Transportasi umum merupakan bagian penting dari sistem kehidupan masyarakat modern yang dinamis.
Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai sarana mobilitas fisik, tetapi juga sebagai penopang akses krusial terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta berbagai aktivitas sosial lainnya.
Dalam perspektif hak asasi manusia, transportasi umum seharusnya menjadi ruang publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sedikit pun.
Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas dan lansia masih sering menghadapi berbagai hambatan sistemik yang membatasi hak mobilitas mereka secara signifikan.
Transportasi Umum sebagai Hak Dasar dan Keadilan Sosial
Hak atas transportasi berkaitan erat dengan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial dalam suatu negara. Ketika sistem transportasi umum tidak dirancang secara inklusif, kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia akan mengalami kesulitan besar untuk menjalani kehidupan secara mandiri dan bermartabat.
Kelompok ini membutuhkan sistem transportasi yang mempertimbangkan berbagai keterbatasan, baik secara fisik, sensorik, maupun kognitif.
Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, mereka berisiko tinggi terisolasi dari aktivitas sosial dan ekonomi. Isolasi ini bukan hanya merugikan individu secara personal, tetapi juga menjadi beban bagi masyarakat luas karena memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi yang seharusnya bisa diminimalisir melalui aksesibilitas publik yang baik.
Data Global Mengenai Tantangan Aksesibilitas Transportasi
Data dari Australian Institute of Health and Welfare menunjukkan bahwa sebagian besar penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan nyata dalam menggunakan transportasi umum secara mandiri.
Hambatan yang ditemui sangat beragam, mulai dari akses fisik masuk ke dalam kendaraan, desain halte yang tidak ramah kursi roda, hingga minimnya informasi perjalanan yang aksesibel.
Di tingkat global, International Association of Public Transport mencatat bahwa sekitar lima belas persen populasi dunia hidup dengan disabilitas.
Angka yang sangat besar ini menegaskan bahwa isu aksesibilitas transportasi merupakan masalah hak publik yang berdampak luas, bukan sekadar kebutuhan kelompok kecil.
Oleh karena itu, kebijakan transportasi global kini mulai bergeser untuk menempatkan aksesibilitas sebagai standar wajib, bukan lagi sebagai fasilitas tambahan.
Upaya Pengembangan Transportasi Inklusif di Indonesia
Di Indonesia, sejumlah kota besar mulai melakukan pembenahan serius menuju sistem transportasi publik yang lebih inklusif.
Laporan dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menyebutkan bahwa Jakarta, Bandung, dan Surakarta telah melakukan peningkatan fasilitas secara bertahap.
Contoh nyatanya adalah pembangunan halte TransJakarta yang lebih ramah disabilitas, penyediaan ubin pemandu (guiding block) pada trotoar, serta upaya integrasi antar moda yang lebih mulus.
Meskipun langkah ini patut diapresiasi, kualitas implementasi di lapangan masih menunjukkan ketimpangan yang besar antar wilayah.
Banyak proyek infrastruktur di daerah yang masih terkendala oleh keterbatasan anggaran serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam memahami kebutuhan spesifik pengguna disabilitas.
Baca Juga: Keberadaan Stasiun Malang Kota Lama dan Dampaknya bagi Mobilitas Warga
Kerangka Hukum dan Realitas Implementasi di Lapangan
Secara regulasi, Indonesia sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjamin hak penyandang disabilitas dalam mengakses layanan publik, termasuk transportasi.
Kajian akademik dalam Jurnal PDPI dan Diponegoro Law Journal menegaskan kewajiban negara untuk menyediakan transportasi umum yang dapat diakses secara setara sesuai mandat undang-undang.
Namun, tantangan utama yang selalu muncul terletak pada tahap implementasi dan pengawasan. Banyak fasilitas penunjang yang dibangun ternyata belum sepenuhnya memenuhi prinsip desain universal (universal design).
Misalnya, sudut kemiringan ramp yang terlalu curam untuk kursi roda atau lift stasiun yang sering rusak tanpa perbaikan cepat.
Kurangnya pengawasan ketat membuat standar aksesibilitas sering kali terabaikan dalam proses pemeliharaan jangka panjang.
Hambatan Komunikasi dan Informasi bagi Pengguna Khusus
Selain hambatan fisik yang kasat mata, aspek informasi dan komunikasi juga menjadi masalah signifikan bagi pengguna transportasi publik tertentu.
Penelitian dalam Jurnal Kebijakan Publik menunjukkan bahwa penyandang tuli atau gangguan pendengaran masih menghadapi keterbatasan akses informasi di terminal, stasiun, dan bandara.
Informasi perjalanan yang didominasi oleh pengumuman berbasis audio tanpa disertai teks visual yang jelas menyulitkan mereka dalam memahami perubahan jadwal atau nomor peron.
Begitu pula dengan lansia yang sering kali menghadapi tantangan akibat kompleksitas sistem informasi digital yang terlalu rumit.
Tanpa adanya penanda visual yang intuitif dan pendampingan petugas yang terlatih secara khusus, kelompok ini sering kali merasa bingung dan tidak aman saat menggunakan transportasi massal.
Pembelajaran dari Praktik Internasional dan Inovasi Global
Pengalaman dari berbagai negara maju menunjukkan bahwa transportasi inklusif dapat diwujudkan melalui perencanaan yang matang dan konsisten sejak awal.
Sistem Nagpur Metro di India menjadi salah satu contoh sukses penerapan desain inklusif di negara berkembang. Mereka menyediakan elevator berukuran luas, jalur taktil yang kontras, serta petugas yang mendapatkan pelatihan khusus untuk membantu penumpang berkebutuhan khusus.
Laporan operasional menunjukkan bahwa ribuan penumpang disabilitas kini dapat menggunakan layanan tersebut dengan aman setiap tahunnya.
Praktik internasional ini membuktikan bahwa investasi pada inklusivitas tidak hanya meningkatkan akses bagi kelompok rentan, tetapi juga meningkatkan standar kualitas layanan dan kenyamanan bagi seluruh penumpang tanpa terkecuali.
Mendorong Transportasi yang Lebih Setara dan Inklusif
Mewujudkan transportasi umum yang inklusif memerlukan komitmen jangka panjang dan kolaborasi sinergis antara pemerintah, operator transportasi, serta masyarakat sipil.
Langkah penting yang harus diambil adalah pelibatan aktif penyandang disabilitas dan lansia dalam setiap proses perencanaan infrastruktur baru.
Penggunaan data yang kredibel mengenai sebaran populasi rentan serta evaluasi berkelanjutan terhadap fasilitas yang sudah ada menjadi kunci utama perbaikan.
Transportasi umum yang dapat diakses oleh semua orang merupakan cerminan dari kualitas keadilan sosial dan kematangan sistem pelayanan publik dalam sebuah negara.
Dengan sistem yang setara, kita tidak hanya memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga sedang membangun jembatan kesempatan dan martabat bagi setiap warga negara.
Baca Juga: Apa Itu Aturan Ganjil Genap dan Kenapa Diterapkan di Kota Besar
