Lonjakan Pengguna LRT dan Kereta Api Saat Libur Nasional, Transportasi Umum Kian Diminati

6 April 2026

Infomalangcom – Transportasi umum di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sepanjang tahun 2026. Data Kementerian Perhubungan mencatat pengguna angkutan umum selama Nataru 2025/2026 mencapai 21.461.491 penumpang.

Angka ini naik 12,48 persen dibandingkan periode sebelumnya yang hanya 19.079.881 penumpang. Lonjakan juga terjadi pada angkutan Lebaran 2026 dengan peningkatan 8,58 persen.

Kementerian Perhubungan mencatat total pergerakan penumpang dari D-8 hingga hari Lebaran mencapai 10.887.584 orang. Kereta api menjadi moda paling diminati masyarakat dengan mengangkut 3.349.343 penumpang atau naik 13,46 persen.

Angkutan penyeberangan juga naik 14,01 persen menjadi 2.664.004 penumpang. Data ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap transportasi umum mulai pulih pascapandemi.

Lonjakan Pengguna LRT di Jabodebek dan Sumsel

LRT Jabodebek mencatat pertumbuhan pengguna yang sangat menggembirakan pada awal 2026. Sepanjang Januari 2026, KAI mencatat 2.714.594 perjalanan pengguna LRT Jabodebek.

Jumlah ini meningkat 26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rekor pengguna harian tertinggi tercatat pada Kamis, 22 Januari 2026 dengan 123.276 pengguna dalam satu hari.

PT KAI Divre III Palembang mencatat 1.084.242 penumpang dengan rata-rata harian 12.047 orang. Dalam lima tahun terakhir, tren pertumbuhan LRT Sumsel konsisten meningkat setiap tahun. Hal ini membuktikan bahwa transportasi berbasis rel diminati di luar Pulau Jawa. Pemerintah perlu terus mendorong ekspansi jaringan LRT ke kota-kota besar lainnya.

Krisis Energi Global dan Peralihan ke Transportasi Publik

Krisis energi global yang masih berlangsung menjadi salah satu faktor pendorong peralihan perilaku masyarakat. Harga bahan bakar minyak yang fluktuatif membuat biaya operasional kendaraan pribadi semakin mahal.

Masyarakat mulai menghitung efisiensi antara menggunakan mobil pribadi dengan transportasi umum. Survei Kemenhub menunjukkan 67 persen responden beralih karena faktor ekonomi.

Pengamat tata kota dari ITB, Dr. Tri Basuki Joewono, menilai tren ini perlu dimanfaatkan dengan serius. Pemerintah tidak boleh berpuas diri hanya karena terjadi peningkatan alami akibat krisis.

Justru momen ini adalah waktu terbaik untuk mengunci kebiasaan baru masyarakat. Insentif seperti tarif integrasi dan diskon langganan bulanan perlu segera direalisasikan.

Data dari Kementerian ESDM menyebutkan konsumsi BBM sektor transportasi mencapai 40 persen dari total nasional. Jika 20 persen pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum, impor BBM bisa ditekan hingga 15 persen.

Dampak lingkungan juga signifikan dengan penurunan emisi karbon sekitar 8 juta ton per tahun. Oleh karena itu, percepatan pembangunan transportasi umum adalah keniscayaan.

Target Jembatan Donat Rampung 2026 dan Integrasi Moda

Pemerintah menargetkan penyelesaian Jembatan Donat atau Jembatan Kereta Api Cikunir pada 2026. Proyek ini berada di kawasan Bekasi dan menjadi simpul vital untuk integrasi moda transportasi.

Jembatan ini akan menghubungkan LRT Jabodebek dengan Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line. Dengan rampungnya proyek ini, penumpang dari arah Bekasi bisa langsung terhubung tanpa turun di stasiun berbeda.

Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo, menjelaskan bahwa integrasi fisik saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah integrasi tarif dan jadwal antar moda transportasi.

Saat ini pembahasan tentang sistem tiket terintegrasi sedang memasuki tahap final. Targetnya pada akhir 2026, satu kartu sudah bisa digunakan untuk KRL, LRT, MRT, dan Transjakarta.

Jakarta MRT juga melanjutkan pembangunan fase 2A dari Bundaran HI ke Kota. Progres konstruksi per Maret 2026 telah mencapai 73,5 persen dan ditargetkan beroperasi pada 2027.

Fase 2B dari Kota ke Ancol Barat juga mulai memasuki tahap lelang tahun ini. Dengan jaringan yang semakin terintegrasi, pengguna transportasi umum diprediksi naik dua kali lipat pada 2028.

Hanya 8 Persen Daerah Punya Anggaran Transportasi Publik

Komisi V DPR RI mengungkapkan fakta yang memprihatinkan tentang anggaran transportasi publik. Hanya 8 persen kabupaten dan kota di Indonesia yang memiliki anggaran khusus untuk transportasi umum.

Artinya dari 514 kabupaten/kota, hanya sekitar 41 daerah yang serius mengembangkan transportasi publik. Sisanya masih mengandalkan kendaraan pribadi dan angkutan tak terjadwal.

Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan rata-rata belanja daerah untuk transportasi hanya 2,3 persen dari total APBD. Sebagian besar dana tersebut justru digunakan untuk pemeliharaan infrastruktur jalan.

Hanya 0,8 persen yang benar-benar dialokasikan untuk operasional angkutan umum. Kondisi ini kontras dengan standar global yang merekomendasikan 15-20 persen untuk transportasi berkelanjutan.

Solusi Angkutan Umum Perdesaan dan Kota Kecil

Konsentrasi pembangunan transportasi umum masih terfokus di Pulau Jawa dan Sumatera. Padahal kebutuhan angkutan umum di perdesaan dan kota-kota kecil tidak kalah mendesak.

Masyarakat di daerah tersebut seringkali tidak memiliki akses ke angkutan yang aman dan terjadwal. Akibatnya mereka terpaksa menggunakan kendaraan pribadi atau ojek informal dengan tarif tidak standar.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meluncurkan program BRT Perdesaan pada Januari 2026. Program ini menargetkan 50 kabupaten di luar Jawa mendapatkan layanan bus rapid transit sederhana.

Anggarannya bersumber dari dana alokasi khusus dan hibah dari pemerintah pusat. Tahap pertama sudah berjalan di 15 kabupaten seperti Lombok Tengah, Sikka, dan Luwu Timur.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menargetkan pada 2027 ada 100 kabupaten yang memiliki BRT. Setiap BRT akan melayani minimal tiga koridor dengan frekuensi 30 menit sekali.

Tarifnya disubsidi sehingga hanya Rp 2.000 untuk pelajar dan Rp 4.000 untuk umum. Dengan skema ini, diharapkan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat perdesaan semakin mudah.