Infomalangcom – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rendra Masdrajad Safaat, menyoroti adanya keluhan wisatawan terkait tarif parkir di kawasan Kayutangan yang mencapai Rp25 ribu.
Rendra menyampaikan bahwa Kayutangan sebagai salah satu destinasi unggulan Kota Malang seharusnya memberikan kenyamanan bagi para pengunjung, termasuk dalam hal transparansi tarif parkir. Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena dapat memengaruhi citra pariwisata kota.
“Keluhan seperti ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai wisatawan merasa dirugikan atau tidak nyaman hanya karena pengelolaan parkir yang belum tertata dengan baik,” ujarnya.
Baca Juga: Rendra Masdrajad Safaat Soroti Kondisi Halte, Dishub Lakukan Pembersihan
Menurutnya, keberadaan tarif parkir yang tidak sesuai ketentuan menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan dan implementasi di lapangan. Ia menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengelolaan parkir, termasuk kejelasan tarif dan penertiban petugas.
Rendra juga menekankan pentingnya kehadiran sistem parkir yang terpadu dan terbuka, sehingga masyarakat maupun wisatawan memiliki kepastian terkait biaya yang harus dibayarkan. Dengan sistem yang jelas, potensi penyimpangan di lapangan dapat diminimalisir.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemerintah Kota Malang untuk segera melakukan pembenahan, baik dari sisi regulasi, pengawasan, maupun sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini penting agar kawasan Kayutangan tetap menjadi destinasi yang nyaman dan ramah bagi wisatawan.
“Perlu ada langkah konkret untuk memastikan sistem parkir berjalan sesuai aturan. Jangan sampai kejadian seperti ini terus berulang dan merugikan banyak pihak,” tambahnya.
Rendra berharap, dengan adanya perhatian dan evaluasi yang serius, pengelolaan parkir di kawasan Kayutangan dapat menjadi lebih tertib, transparan, dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi para pengunjung.
Baca Juga: Rendra Masdrajad Safaat dan Isu Meritokrasi di PKS dari Arahan Pusat ke Praktik Daerah
