Pemerintah Kota Malang mencatat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp303 miliar. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan melalui APBD Perubahan untuk mendukung penyelesaian berbagai program prioritas yang belum dapat dituntaskan pada tahun anggaran sebelumnya.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa besaran SiLPA tersebut merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, penggunaan anggaran akan dibahas bersama DPRD Kota Malang melalui mekanisme APBD Perubahan dan diprioritaskan untuk program-program yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
“Besaran SiLPA yang telah diaudit mencapai sekitar Rp303 miliar. Selanjutnya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan untuk dialokasikan pada sejumlah program prioritas yang belum terselesaikan,” ujar Wahyu.
Baca juga : Anggota DPRD Kota Malang Sambut Angkot Pelajar Gratis dan Apresiasi Keberpihakan Pemkot Malang pada Pelajar
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Kota Malang Rendra Masdrajad Safaat menilai pemanfaatan SiLPA harus benar-benar difokuskan pada penyelesaian program yang masih tertunda agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat. Menurutnya, APBD Perubahan menjadi momentum penting untuk memastikan anggaran daerah mampu menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi pada pelaksanaan APBD sebelumnya.
“SiLPA sebesar Rp303 miliar ini harus menjadi kesempatan untuk menuntaskan program-program yang masih tertunda, terutama program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.” ujar Rendra.
Menurut Rendra, DPRD memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan setiap tambahan ruang fiskal dimanfaatkan secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Karena itu, pembahasan APBD Perubahan harus dilakukan secara cermat agar setiap program yang dibiayai benar-benar memberikan dampak nyata.
“Kami di DPRD tentu akan mengawal proses pembahasannya. Prinsipnya sederhana, setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki manfaat yang jelas dan mampu mempercepat penyelesaian program-program yang memang belum tuntas,” katanya.
Selain fokus pada penyelesaian program, Rendra juga menilai besarnya SiLPA perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Ia berharap pemerintah daerah dapat terus memperbaiki proses perencanaan hingga pelaksanaan anggaran sehingga tingkat serapan APBD semakin optimal pada tahun-tahun mendatang.
Baca juga : Gerakan Senam Sehat Jiren Hadir di Kedungkandang, Dorong Gaya Hidup Sehat Sekaligus Perkuat Aspirasi Warga
“Ke depan, kondisi seperti ini juga harus menjadi evaluasi bersama. Perencanaan harus semakin matang dan pelaksanaan anggaran harus semakin efektif, sehingga pembangunan di Kota Malang bisa berjalan sesuai target dan masyarakat benar-benar merasakan hasilnya,” tutup Rendra.
