infomalangcom – Kebutuhan tenaga pendidik di jenjang SMA dan SMK negeri Kabupaten Malang kembali menjadi perhatian.
Data terbaru menunjukkan masih terdapat kekurangan sekitar 200 guru, dengan kebutuhan terbesar berada di jenjang SMK.
Kondisi ini membuat pemenuhan guru tertentu, terutama Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bimbingan Konseling (BK), menjadi perhatian yang perlu segera ditindaklanjuti.
Kekurangan Guru Mencapai Sekitar 200 Orang
Berdasarkan keterangan Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Puguh Wiji Pamungkas pada 13 Agustus 2026, SMA dan SMK negeri di Kabupaten Malang mengalami kekurangan kurang lebih 200 guru. Rinciannya terdiri atas sekitar 120 guru untuk SMK dan 80 guru untuk SMA.
Angka tersebut menggambarkan kebutuhan tenaga pengajar yang masih harus dipenuhi agar kegiatan pendidikan berjalan dengan dukungan sumber daya manusia yang memadai.
Pemetaan kebutuhan menjadi penting karena kekurangan guru tidak selalu terjadi pada bidang studi yang sama di setiap sekolah.
Baca Juga : Pengalaman Siswa SMK Farmasi Maharani di Universitas Ma Chung, Belajar Langsung Dunia Farmasi
Puguh menyebut kebutuhan tersebut perlu dilihat secara lebih terperinci, mulai dari jumlah guru yang memasuki masa pensiun, mata pelajaran yang mengalami kekosongan, hingga waktu yang tepat untuk melakukan rekrutmen.
Dengan data yang lebih rinci, kebijakan pemenuhan guru dapat diarahkan kepada sekolah dan bidang yang benar-benar membutuhkan.
PAI dan BK Menjadi Formasi yang Mendesak
Dari sekitar 200 guru yang masih dibutuhkan, kebutuhan guru PAI dan BK disebut menjadi salah satu yang paling mendesak.
Kedua bidang tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi sama-sama berkaitan langsung dengan layanan pendidikan kepada peserta didik.
Guru PAI berperan dalam memberikan pembelajaran Pendidikan Agama Islam sesuai kurikulum yang diterapkan sekolah.
Sementara itu, guru BK memiliki tanggung jawab dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa.
Layanan tersebut dapat membantu peserta didik menghadapi persoalan akademik, perkembangan diri, perencanaan pendidikan, maupun kebutuhan pendampingan lainnya.
Karena itu, kekurangan guru pada bidang PAI dan BK tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah tenaga pengajar.
Ketersediaan guru juga berhubungan dengan kemampuan sekolah menyediakan layanan pembelajaran dan pendampingan yang sesuai kebutuhan siswa.
Kekurangan Guru Berkaitan dengan Pensiun dan Rekrutmen
Menurut Puguh, persoalan kekurangan guru berkaitan dengan manajemen kepegawaian, khususnya bertambahnya guru yang memasuki masa pensiun sementara pengadaan atau rekrutmen guru ASN belum mampu mengimbangi kebutuhan tersebut.
Jika kekosongan tidak segera dipetakan dan diisi, sekolah berpotensi membutuhkan tenaga tambahan untuk menjaga proses pembelajaran tetap berlangsung.
Dalam pemberitaan mengenai persoalan ini, Puguh juga menyoroti penggunaan guru honorer sebagai salah satu langkah yang selama ini ditempuh sekolah.
Namun, ia menilai ketergantungan terhadap guru honorer bukan solusi permanen untuk mengatasi kebutuhan tenaga pendidik.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tidak cukup dilakukan ketika kekurangan guru sudah terjadi.
Perencanaan kebutuhan berdasarkan data pensiun dan kebutuhan mata pelajaran perlu dilakukan secara berkala agar ketersediaan tenaga pendidik dapat diantisipasi lebih awal.
Pemetaan Guru Menjadi Langkah Penting
Pemetaan kebutuhan guru menjadi salah satu langkah yang didorong untuk menangani persoalan tersebut.
Pemetaan perlu mencakup jumlah guru yang tersedia, bidang studi yang kosong, lokasi sekolah, kebutuhan berdasarkan jumlah siswa, serta proyeksi guru yang akan pensiun.
Pemerintah Kabupaten Malang sendiri sebelumnya telah menekankan pentingnya pemutakhiran Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.
Dalam kegiatan pemutakhiran data pada 2025, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menyebut data PTK digunakan untuk memetakan distribusi tenaga pendidik serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan tenaga di masing-masing daerah.
Untuk jenjang SMA dan SMK negeri, kewenangan pendidikan berada pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Karena itu, penanganan kekurangan guru membutuhkan koordinasi antara sekolah, Cabang Dinas Pendidikan wilayah terkait, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
Pemenuhan Guru Dibutuhkan untuk Menjaga Layanan Pendidikan
Kekurangan sekitar 200 guru menjadi persoalan yang perlu ditangani melalui kebijakan berbasis data.
Pemenuhan tenaga pendidik tidak hanya menyangkut jumlah, tetapi juga kesesuaian bidang keahlian dan lokasi penempatan.
Prioritas terhadap guru PAI dan BK menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga pendidik perlu dilihat secara spesifik, bukan sekadar berdasarkan total kekurangan.
Dengan pemetaan yang akurat, proses rekrutmen maupun penataan tenaga pendidik dapat lebih tepat sasaran.
Langkah berikutnya adalah memastikan kebutuhan guru yang telah teridentifikasi memiliki tindak lanjut yang jelas.
Puguh mendorong Dinas Pendidikan Jawa Timur melakukan pemetaan secara presisi dan menentukan langkah rekrutmen berdasarkan kebutuhan sekolah.
Baca Juga : Implementasi OSCE Mini Hospital UMM Tingkatkan Kompetensi Mahasiswa Keperawatan
Selain itu, langkah tersebut juga penting untuk mengurangi kesenjangan layanan antarsekolah dan memastikan setiap siswa memperoleh pendampingan secara proporsional optimal.
Bagi peserta didik, ketersediaan guru menjadi bagian penting dari kualitas layanan pendidikan.
Karena itu, penyelesaian kekurangan guru SMA dan SMK negeri di Kabupaten Malang perlu dilakukan secara terencana, transparan, dan berkelanjutan agar kebutuhan pembelajaran serta pendampingan siswa dapat terpenuhi.
Sumber data:
- JATIMTIMES – Puguh DPRD Jatim Soroti Krisis Guru di Malang — memuat data kekurangan sekitar 200 guru, rincian 120 guru SMK dan 80 guru SMA, serta kebutuhan PAI dan BK.
- Pemerintah Kabupaten Malang – Pemutakhiran Dapodik dan Pemetaan PTK — menjelaskan pemutakhiran data PTK untuk memetakan distribusi serta kekurangan tenaga pendidik.
- KAMASUTA Kabupaten Malang – Data Pendidikan SMA/SMK — sumber data resmi Pemerintah Kabupaten Malang mengenai kondisi pendidikan SMA dan SMK.
