Aksi di Balai Kota Malang, Massa Tuntut Karhutla Jadi Bencana Nasional hingga Militer Kembali ke Barak

MALANG – Massa aksi mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Desakan itu disampaikan dalam aksi di Balai Kota Malang, Rabu (28/10/2026). Selain soal lingkungan, massa juga membawa tuntutan di bidang kesejahteraan, ketenagakerjaan, keamanan, dan hak asasi manusia (HAM).

Untuk karhutla, massa meminta pemulihan bagi korban. Mereka juga menuntut pencabutan izin serta sanksi bagi perusahaan.

Tuntutan Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Massa meminta harga bahan pokok, pajak, serta biaya pendidikan dan kesehatan diturunkan. Mereka juga meminta pasokan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat dipenuhi.

Di bidang ketenagakerjaan, massa menuntut beberapa hal:

• penyediaan lapangan kerja yang layak dan berkualitas,
• kenaikan upah,
• penghapusan sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing).

Massa juga meminta pemerintah menyediakan tanah, modal, dan teknologi bagi petani, nelayan, serta masyarakat miskin perkotaan.

Kritik Terhadap Kebijakan Pemerintah

Terhadap kebijakan pemerintah, massa menyerukan penghentian apa yang mereka sebut sebagai penjarahan anggaran. Mereka juga meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi dan Koperasi Desa Merah Putih dibubarkan.

Di bidang keamanan dan HAM, massa menuntut tiga hal:

• militer kembali ke barak,
• pelaku pelanggaran HAM berat diadili,
• Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) dibubarkan.

Massa juga menyerukan pembentukan komite perlawanan rakyat. Menurut mereka, komite ini dibutuhkan untuk melawan penindasan dan memperjuangkan kesejahteraan.

Sorotan soal Papua

Salah satu peserta aksi, Edi, mahasiswa yang berasal dari Papua, menyoroti persoalan lingkungan dan kemanusiaan di Tanah Papua.

Menurut Edi, kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah wilayah di Papua, dan ia menyebut ada beberapa titik kebakaran. Ia menilai karhutla tidak cukup dipandang sebagai masalah lingkungan semata. Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat juga perlu diperhatikan.

Edi juga menyoroti proyek pembangunan dan perluasan wilayah di Papua. Menurutnya, proyek-proyek itu mengancam ruang hidup masyarakat adat. Ia turut menuntut penarikan militer dari Tanah Papua.

Hujan turun selama aksi berlangsung, tetapi Edi tetap bertahan menyampaikan aspirasi. Ia memandang mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan persoalan yang merugikan masyarakat.

“Ini beban moral yang seharusnya sebagai mahasiswa yang melihat kondisi dinamika politik yang tidak memihak pada rakyat,” ujar Edi.

Baca Juga: Komunitas Donatur Kolektif Bagikan Konsumsi Gratis ke Peserta Aksi di Balai Kota Malang Saat Hujan

Penulis: Fuad Baswarudin

Editor: Handoyo Tejo Wasito