InfoMalang – Praktik pungutan pembohong (pungli) kembali menjadi sorotan tajam dalam dunia logistik nasional. Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) pada Kamis (17/7/2025), Menteri Koordinator AHY mengungkapkan data mengejutkan: satu truk logistik di Indonesia bisa “dipalak” biaya pungli hingga Rp150 juta per tahun .
Temuan ini mencerminkan bahwa praktik pungli bukan sekedar perilaku individu nakal, melainkan telah mengakar sebagai penyakit sistemik yang berdampak langsung terhadap tingginya biaya logistik nasional .
Biaya Pungli : Luka Menganga di Rantai Distribusi
AHY menyatakan bahwa data yang diterima Kemenko IPK menunjukkan angka pungli yang sangat tinggi, terutama pada kendaraan logistik. Setiap truk harus menyisihkan Rp100–150 juta per tahun hanya untuk pungli , angka yang jelas memberatkan dan tidak bisa diterima secara hukum maupun moral.
“ Kita sudah memetakan lokasinya, setiap tahun, satu truk bisa mengeluarkan sampai Rp150 juta hanya untuk pungli. Ini harus dihentikan, ” tegas AHY kepada media.
Praktik pungli ini tidak hanya terjadi di satu titik, melainkan tersebar di berbagai jalur distribusi utama, mulai dari pelabuhan, terminal barang, hingga jalan-jalan nasional dan daerah.
Baca Juga: Anjloknya Harga Nikel Guncang Ekonomi Tambang Indonesia
Efek Domino: Logistik Mahal, Ekonomi Tercekik
Pungutan liar menciptakan distorsi besar dalam biaya logistik nasional. Indonesia sejak ini dikenal memiliki biaya logistik yang lebih mahal dibandingkan negara tetangga. Hal ini menyebabkan harga barang ikut naik, membuat beban di pundak konsumen semakin berat.
Akibat dari praktik pungli ini, banyak sopir dan perusahaan logistik akhirnya terpaksa melakukan pelanggaran muatan (Over Dimension Over Load/ODOL). Mereka mencoba menekan biaya dengan membawa barang melebihi kapasitas agar bisa balik modal. Namun, praktik ini justru memicu kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatkan risiko kecelakaan .
Pemerintah Bergerak: Pemetaan Wilayah dan Aksi Terpadu
Menangapi kondisi tersebut, AHY menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Saat ini, Kemenko IPK sedang melakukan pemetaan daerah rawan pungli . Langkah ini disertai dengan pengumpulan data yang valid untuk mendukung penegakan hukum yang tepat sasaran.
Lebih lanjut, pemerintah menggandeng berbagai strategi instansi, mulai dari Kejaksaan Agung, KPK, BPKP, hingga Polri , untuk bersama-sama anggota praktik pungli yang sudah lama menjadi benalu dalam sistem logistik nasional.
“ Tindakan harus tegas dan jelas bagi siapa pun yang melanggar hukum. Ini bukan hanya soal menindak oknum, tapi memperbaiki sistem yang rusak, ” ujar AHY.
Teknologi dan Transparansi: Solusi Jangka Panjang
Para pelaku industri dan pengamat transportasi sepakat bahwa solusi terbaik untuk menghapus praktik pungli bukan sekadar tindakan hukum, tetapi juga transformasi digital dalam sistem logistik. Penerapan teknologi pelacakan barang, e-logistik, serta sistem pembayaran dan pelaporan berbasis digital dinilai mampu menutup celah pungli di lapangan.
Di sisi lain, pemerintah juga didorong untuk membangun sistem pengaduan yang aman dan terpercaya, agar pengemudi dan pengusaha dapat melaporkan pungli tanpa rasa takut.
Masyarakat berharap reformasi sektor logistik dapat dilaksanakan secara menyeluruh, mencakup:
-
Penataan regulasi dan pengawasan transportasi barang.
-
Edukasi bagi pelaku usaha logistik dan peralatan lapangan.
-
Evaluasi secara berkala terhadap integritas institusi terkait.
Relevansi Strategi: Menghadapi Tantangan Ekonomi Global
Isu ini bukan hanya persoalan domestik. Dalam konteks globalisasi dan integrasi rantai pasokan dunia, efisiensi logistik menjadi salah satu faktor utama daya saing nasional. Ketika negara tetangga berhasil menurunkan biaya logistiknya hingga di bawah 10% dari PDB, Indonesia justru masih berkutat di angka sekitar 23%.
Dengan pemberantasan pungli secara serius dan transparan, maka akan tercipta sistem distribusi nasional yang adil, kompetitif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Penutup: Pungli Harus Diakhiri Demi Masa Depan Logistik Indonesia
Pernyataan tegas dari AHY bukan sekadar retorika, tetapi merupakan refleksi dari kegelisahan banyak pihak yang selama ini hanya bisa mengeluh dalam diam. Rp150 juta per truk per tahun bukan hanya angka, melainkan simbol dari beban struktural yang menjerat pelaku logistik kecil hingga besar.
Sudah saatnya praktik pungli di sektor logistik dihapuskan secara sistemik. Dengan kebijakan yang kuat, kolaborasi antarlembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha, Indonesia dapat membangun sistem logistik yang bersih, efisien, dan berkeadilan.
