Infomalangcom – Kolaborasi DPRD Jatim lintas sektor menjadi kunci utama dalam menjawab kompleksitas persoalan perkotaan yang dihadapi Kota Malang. Mulai dari kemacetan lalu lintas, banjir, hingga persoalan pengelolaan sampah, seluruhnya membutuhkan pendekatan terintegrasi yang melibatkan pemerintah, legislatif, dan partisipasi aktif masyarakat. Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang digelar di Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan bahwa Kota Malang memiliki potensi besar, namun juga dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Menurutnya, berbagai persoalan seperti kemacetan, banjir, dan penanganan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara serius dan berkelanjutan.
DPRD Jatim Dorong Sinergi Tangani Masalah Perkotaan
Puguh menyampaikan bahwa penanganan persoalan kota tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, serta elemen masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid, ia meyakini berbagai tantangan tersebut dapat diurai secara bertahap dan berkelanjutan, seiring dengan dinamika pertumbuhan Kota Malang.
Isu-isu strategis tersebut juga menjadi perhatian utama saat Puguh memenuhi undangan DPC PKS Kecamatan Lowokwaru dalam acara Semarak Hari Ibu yang digelar pada Minggu, 28 Desember 2025. Kegiatan tersebut diaktualisasikan melalui senam bersama warga Kelurahan Tulus Rejo, Kecamatan Lowokwaru, yang berlangsung meriah dan penuh antusiasme.
Komitmen PKS dalam Pembangunan Kota
Kehadiran Puguh dalam kegiatan tersebut disambut hangat oleh masyarakat. Selain senam bersama, acara juga diwarnai dengan pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako, serta bazar UMKM yang melibatkan pelaku usaha lokal. Momentum ini dimanfaatkan untuk memperkuat kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakat secara langsung.
Dalam kesempatan itu, Puguh menegaskan komitmen Partai Keadilan Sejahtera untuk terus berkontribusi positif dalam proses demokrasi dan pembangunan di Kota Malang. Ia menilai, PKS memiliki peran strategis dalam mendorong terwujudnya pembangunan kota yang inklusif dan berkeadilan.
Menurutnya, Kota Malang saat ini telah bertransformasi dari kota kecil menjadi kota metropolitan. Perubahan tersebut membawa konsekuensi terhadap meningkatnya kebutuhan infrastruktur, layanan publik, serta tata kelola perkotaan yang lebih adaptif terhadap pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
Potensi Malang sebagai Penggerak Ekonomi
Lebih lanjut, Puguh menekankan bahwa Kota Malang tidak hanya dikenal sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata. Letaknya yang strategis sebagai jalur perlintasan wisata lokal, nasional, hingga mancanegara menjadi nilai tambah yang signifikan bagi pengembangan ekonomi daerah.
Kota Malang diapit oleh Kota Batu dan Kabupaten Malang yang sama-sama memiliki potensi pariwisata dan ekonomi yang besar. Kondisi ini, menurut Puguh, merupakan keunggulan komparatif yang dapat dimanfaatkan sebagai daya dukung transformasi ekonomi masyarakat.
Selain itu, keberadaan lebih dari 300 ribu mahasiswa di Kota Malang menjadi potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jika dikelola dengan tepat, potensi tersebut dapat dikonversi menjadi kekuatan ekonomi melalui inovasi, kewirausahaan, serta pengembangan UMKM berbasis pengetahuan.
Puguh berharap, dengan kolaborasi yang kuat dan visi pembangunan yang terarah, seluruh potensi dan tantangan Kota Malang dapat dikelola secara seimbang. Dengan demikian, Kota Malang tidak hanya tumbuh sebagai kota metropolitan, tetapi juga mampu menghadirkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kedaulatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Harapan terhadap Tata Kelola Berkelanjutan
Puguh menilai bahwa tantangan perkotaan yang dihadapi Kota Malang tidak dapat dilepaskan dari pesatnya laju urbanisasi dan peningkatan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong adanya kebijakan yang terukur dan berbasis data, khususnya dalam pengelolaan transportasi, lingkungan, dan pelayanan publik. Menurutnya, keterlibatan lintas sektor, termasuk akademisi, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat, menjadi elemen penting agar setiap kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan riil warga sekaligus selaras dengan arah pembangunan jangka panjang Kota Malang.
Ia juga menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang berorientasi jangka panjang dan berkelanjutan. Menurut Puguh, kebijakan yang responsif terhadap lingkungan, tata ruang, serta kebutuhan sosial harus menjadi prioritas agar pertumbuhan kota tidak menimbulkan persoalan baru. Peran masyarakat dinilai krusial dalam mengawal kebijakan publik melalui partisipasi aktif dan pengawasan sosial. Dengan kolaborasi yang terbangun secara konsisten, ia optimistis Kota Malang mampu menjadi contoh kota yang adaptif, berdaya saing, serta berkeadilan sosial, sekaligus tetap menjaga identitas dan karakter lokal di tengah arus urbanisasi dan modernisasi yang terus berkembang. Sinergi lintas sektor diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan setiap kebijakan benar-benar berdampak nyata bagi kehidupan masyarakat Kota Malang secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam jangka panjang yang inklusif, transparan, dan akuntabel bagi semua pihak.
Baca Juga :
