Infomalang.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang kembali melakukan pengawasan atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.
Evaluasi ini dilakukan menyusul berbagai masukan terkait efektivitas penanganan bencana dan upaya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana alam.
Selama beberapa periode terakhir, intensitas kejadian bencana di wilayah Kabupaten Malang meningkat, sehingga DPRD menilai perlu adanya penguatan fungsi dan program BPBD untuk menjamin keselamatan warga secara lebih optimal.
Latar Belakang Evaluasi
Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Komisi III, Abdul Qodir menyatakan bahwa selama ini gaya kerja BPBD cenderung bersifat reaktif, di mana respons terhadap bencana baru dilakukan setelah kejadian terjadi.
Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa kesiapsiagaan dan mitigasi belum berjalan secara terstruktur dan berkualitas tinggi.
Menurutnya, kondisi ini dapat dilihat dari jumlah desa yang masih belum memiliki tim relawan bencana atau destana yang lengkap dan terlatih.
Jumlah destana yang baru mencapai setengah dari total desa di Kabupaten Malang menunjukkan bahwa fungsi mitigasi belum maksimal diterapkan.
Baca Juga :
Yai Mim Terseret Kasus Dugaan Pornografi, Polisi Klaim Miliki Bukti yang Cukup
Poin Evaluasi DPRD
Dalam rapat internal yang digelar antara Komisi III DPRD dan pihak BPBD Kabupaten Malang, sejumlah isu penting muncul.
DPRD menyoroti aspek kesiapsiagaan masyarakat di wilayah rawan bencana, efektivitas edukasi publik tentang mitigasi, serta penguatan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan BPBD.
Abdul Qodir menekankan bahwa program edukasi dan pelatihan perlu diprioritaskan agar masyarakat tidak hanya mengandalkan respons BPBD saat bencana datang, tetapi juga memiliki kemampuan dasar menghadapi situasi darurat.
Kritik terhadap Kinerja Administratif
Selain itu, DPRD menilai sebagian kegiatan BPBD saat ini masih dominan pada tugas administratif dan kegiatan rutin yang bersifat internal instansi.
Menurut Qodir, hal tersebut perlu diseimbangkan dengan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan kapasitas lokal yang lebih konkret.
Misalnya, lebih banyak latihan mitigasi bencana di tingkat desa atau kecamatan serta pembentukan sistem peringatan dini yang lebih efektif dan mudah diakses oleh seluruh warga.
Tantangan dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi
Kabupaten Malang sendiri berada dalam wilayah dengan risiko bencana yang kompleks, termasuk tanah longsor, banjir, serta potensi gempa bumi.
Laporan lokal menunjukkan bahwa BPBD telah menghadapi berbagai kejadian seperti tanah longsor di sejumlah titik yang memengaruhi pemukiman warga, dan perlu kewaspadaan tinggi terhadap longsor susulan.
Data seperti ini mempertegas pentingnya strategi mitigasi yang lebih baik dan partisipasi aktif warga dalam kesiapsiagaan bencana.
Tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan SDM terlatih yang dapat mendukung penanganan bencana secara profesional.
DPRD menilai bahwa kecukupan anggaran dan pelatihan khusus yang memadai akan membantu BPBD meningkatkan kapabilitas dalam menghadapi dinamika bencana yang semakin kompleks.
Rekomendasi DPRD untuk BPBD
Sebagai langkah tindak lanjut, DPRD Kabupaten Malang memberikan beberapa rekomendasi kepada BPBD. Salah satunya adalah memperkuat program pendidikan kebencanaan secara terus-menerus di sekolah, kelompok masyarakat, dan organisasi lokal.
Langkah ini dipandang efektif untuk menciptakan budaya sadar bencana bagi warga sejak dini. Selain itu, pengembangan sistem peringatan dini berbasis teknologi juga menjadi prioritas agar informasi risiko dapat tersebar secara cepat dan tepat.
DPRD juga menekankan perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara BPBD dengan instansi pemerintah desa, relawan, serta sektor swasta yang memiliki kapabilitas sumber daya tambahan.
Kerja sama semacam ini diharapkan bisa memperluas jangkauan program mitigasi dan mempercepat respon ketika bencana terjadi.
Penutup
Evaluasi kinerja BPBD oleh DPRD Kabupaten Malang memperlihatkan bahwa legislator tidak hanya sekadar menilai kinerja administratif, tetapi juga menekankan aspek keefektifan pelayanan kepada masyarakat terutama di masa darurat.
DPRD menilai bahwa peningkatan kapasitas SDM, pemberdayaan publik, serta pendekatan yang lebih proaktif sangat penting untuk menghadapi ancaman bencana di masa depan.
Dengan pengawasan yang terus dilakukan, diharapkan BPBD Kabupaten Malang dapat bergerak lebih cepat, responsif, dan adaptif dalam melaksanakan tugasnya sebagai garda terdepan perlindungan warga dari berbagai jenis bencana alam.
Dukungan kebijakan, anggaran yang memadai, serta partisipasi seluruh elemen masyarakat menjadi kunci utama menuju Kabupaten Malang yang lebih tangguh terhadap bencana.
Baca Juga :
Keterlibatan Ayah Saat Kehamilan, Kunci Ibu Sehat dan Janin Optimal
