Foto Gibran Dicopot di DPRD Kota Malang, Masih Dipasang di Balai Kota

3 kali dibaca

MALANG – Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak lagi terpajang di lobi DPRD Kota Malang, tapi masih terpasang di Balai Kota Malang. Kedua lembaga sama-sama merujuk aturan.

Dari beberapa media pada Jumat (13/11/2026) siang menunjukkan lobi DPRD hanya menyisakan foto Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, terlihat foto Gibran berada di sisi kanan foto Prabowo, dan sekitar pukul 15.30 WIB sudah tidak ada. Belum diketahui sejak kapan foto itu diturunkan.

Wakil Ketua II DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS, Trio Agus Purwono, mengatakan pemasangan dan penurunan foto pejabat negara adalah ranah teknis Sekretariat DPRD (Sekwan). Menurut Trio, pimpinan dewan tidak mengatur hal itu secara langsung dan hanya mengikuti aturan protokoler. Keterangan itu ia sampaikan saat dikonfirmasi dari beberapa media, Jumat (13/11).

Trio belum mengetahui pasti apakah foto Gibran sudah diturunkan. Ia sedang berada di luar Kota Malang ketika isu pengunduran diri itu mencuat, dan menyarankan pertanyaan tersebut diarahkan ke Sekwan.

Soal arahan partai, Trio mengatakan belum ada instruksi dari PKS, baik DPP maupun DPD. “Kalau memang disuruh menurunkan, kita turunkan,” kata Trio. Menurutnya, keputusan atas pengunduran diri itu belum berkekuatan hukum tetap. Secara de facto Gibran mungkin sudah pergi, tapi secara de jure prosesnya masih berjalan.

Dari beberapa sumber, Ketua DPRD Amithya Ratnanggani Sirraduhita dan Sekwan Nurul Rahmawari belum menanggapi upaya konfirmasi. Dari sumber yang lain sebelumnya melaporkan pegawai yang berjaga di lobi tidak tahu-menahu soal penurunan foto tersebut.

Di Balai Kota ceritanya lain. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan Pemkot belum menurunkan foto karena menunggu mekanisme dan surat resmi dari pemerintah pusat. Ia menyampaikan itu kepada wartawan pada Sabtu (14/11/2026). Menurut Wahyu, MPR juga belum menetapkan pengunduran diri Wakil Presiden.

Wahyu menilai foto itu mewakili pimpinan negara tingkat kedua, sehingga pencopotannya perlu dasar tertulis. Ia tidak mau bertindak hanya berdasarkan pemberitaan karena berisiko keliru. Jika instruksi resmi terbit, Pemkot akan melaksanakannya, termasuk berkoordinasi sampai ke sekolah di bawah kewenangan kota. Soal langkah DPRD, ia menyebut itu urusan lembaga tersebut, dan Pemkot punya sistem serta aturan sendiri.

Latar kejadiannya, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR pada Kamis (12/11/2026) dan pamit langsung kepada Presiden Prabowo. Wahyu menyatakan dinamika di pusat tidak berdampak pada Kota Malang. Menurutnya situasi tetap kondusif dan tidak ada perubahan program pusat, sepulang kunjungannya ke Jakarta yang bertemu pejabat kementerian.

Jadi, satu foto, dua perlakuan, dan dua-duanya bilang ikut aturan. Bagaimana bisa? Jawabannya bergantung pada penetapan MPR dan surat dari pusat yang masih ditunggu Pemkot. Arek-arek Ngalam yang lewat Balai Kota tinggal menunggu apakah foto itu akan ikut turun.

Baca Juga: Kursi Wapres Ditinggal Gibran, MPR Minta Prabowo Ajukan 2 Nama Pengganti

Editor: Handoyo Tejo Wasito