Suaramedia.id – Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menuduh Jepang memanipulasi nilai tukar yen telah menggemparkan dunia. Trump, dalam pernyataannya pekan lalu, menuding Bank of Japan (BoJ) sengaja melemahkan yen melalui kebijakan moneternya, sekaligus menyinggung China sebagai kompetitor yang melakukan hal serupa. Ia menilai kebijakan Jepang tersebut merugikan AS.
Tuduhan tersebut langsung dibantah mantan Gubernur BoJ, Haruhiko Kuroda. Dalam sebuah wawancara televisi, Kuroda menegaskan bahwa Jepang telah berupaya keras mencegah pelemahan yen, bahkan melakukan intervensi pasar mata uang untuk menopang nilai tukar negaranya. Ia menyebut pernyataan Trump sebagai "kesalahpahaman" yang perlu diluruskan.
"Faktanya, pemerintah Jepang telah melakukan upaya besar untuk mencegah yen melemah, termasuk intervensi di pasar nilai tukar," tegas Kuroda, seperti dikutip Reuters. Kuroda menjabat sebagai Gubernur BoJ periode 2013-2023. Ia menjelaskan bahwa BoJ tidak sengaja mengarahkan yen ke arah pelemahan melalui kebijakan moneter.
Kuroda juga menjelaskan bahwa setelah periode kebijakan moneter yang sangat longgar, BoJ telah mulai menaikkan suku bunga. Intervensi pasar mata uang yang dilakukan pada 2022 dan 2023 bertujuan untuk meningkatkan nilai yen yang kala itu mencapai titik terendah dalam 38 tahun, mendekati angka 162 terhadap dolar AS.
Saat ini, di bawah kepemimpinan Gubernur Kazuo Ueda, BoJ telah menghentikan langkah-langkah stimulus radikal dan menaikkan suku bunga jangka pendek menjadi 0,5% pada Januari lalu. BoJ optimistis Jepang akan mencapai target inflasi 2% secara berkelanjutan. Kuroda menambahkan bahwa BoJ akan terus menormalkan kebijakan moneter secara bertahap dengan menaikkan suku bunga hingga mencapai tingkat yang dianggap netral bagi perekonomian Jepang.
Bagi Trump, kebijakan Jepang yang menjaga nilai yen dinilai memberikan keunggulan kompetitif bagi ekspor Jepang, bertentangan dengan misi ekonomi "Make America Great Again" (MAGA)-nya. Pernyataan Trump ini pun memicu perdebatan sengit di kancah internasional terkait kebijakan moneter dan persaingan ekonomi global.
