Infomalangcom – Hubungan agama dan politik selalu menjadi perdebatan klasik yang tak pernah benar-benar selesai.
Di satu sisi, agama menawarkan nilai spiritual dan moral yang diyakini mampu membimbing kehidupan publik. Di sisi lain, politik beroperasi dalam ruang kekuasaan yang sarat strategi, kompromi, dan kepentingan.
Ketika nilai spiritual bertemu strategi kekuasaan, lahirlah dinamika yang kompleks, penuh potensi konstruktif sekaligus risiko konflik.
Artikel ini membahas hubungan agama dan politik berdasarkan kajian ilmiah dan studi akademik agar analisisnya tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Konsep Dasar Relasi Agama dan Politik
Agama sebagai sistem nilai membentuk standar moral seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta etika kepemimpinan.
Dalam banyak masyarakat, nilai spiritual tidak hanya memengaruhi kehidupan pribadi, tetapi juga perilaku sosial dan kolektif.
Otoritas agama sering dipandang memiliki legitimasi moral yang kuat karena dianggap bersumber dari ajaran transenden.
Kajian dalam Religion and Politics in The Framework of Secularism menjelaskan bahwa agama berfungsi sebagai sumber norma yang membentuk orientasi etis masyarakat, termasuk dalam ruang publik.
Politik, di sisi lain, merupakan arena distribusi kekuasaan dan proses pengambilan kebijakan publik. Politik melibatkan strategi, negosiasi, dan kompromi untuk mencapai tujuan tertentu.
Studi The Relationship Between Religion And Politics In Islam menunjukkan bahwa dalam beberapa tradisi, agama dan politik dipahami sebagai struktur yang saling terkait, bukan entitas terpisah.
Namun, kepentingan pragmatis politik sering kali berbenturan dengan idealisme moral agama. Titik pertemuan antara keduanya terletak pada legitimasi.
Agama dapat memberikan dasar moral bagi kekuasaan politik, sementara politik menyediakan instrumen untuk menerjemahkan nilai agama ke dalam kebijakan publik.
Ketegangan muncul ketika nilai spiritual direduksi menjadi alat mobilisasi atau sekadar simbol kampanye.
Pola Historis Hubungan Agama dan Politik
Dalam sejarah, terdapat beberapa model relasi agama dan negara. Model teokrasi menempatkan pemimpin politik sekaligus sebagai pemimpin agama, dengan hukum negara bersumber langsung dari doktrin keagamaan.
Studi Religion and Politics: Interactions, Boundaries, and Paradoxes membahas bagaimana model ini berkembang di berbagai peradaban dan menciptakan integrasi kuat antara otoritas spiritual dan kekuasaan politik.
Model sekular muncul sebagai respons terhadap dominasi institusi agama dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, terjadi pemisahan institusional antara agama dan negara, dan negara bersikap netral terhadap seluruh keyakinan.
Meski demikian, agama tetap hidup dalam ruang sosial dan memengaruhi pilihan politik warga. Model simbiosis berada di antara keduanya. Agama dan negara saling memengaruhi tanpa melebur sepenuhnya.
Nilai agama hadir dalam kebijakan, tetapi tidak mendominasi secara absolut. Dalam konteks Indonesia, penelitian Politik agama di Indonesia: politisasi agama Islam dalam kontestasi pemilihan umum menunjukkan bagaimana identitas keagamaan berperan dalam dinamika demokrasi tanpa menjadikan negara sebagai teokrasi formal.
Agama sebagai Sumber Legitimasi Politik
Penggunaan simbol dan narasi religius sering dimanfaatkan untuk membangun citra kepemimpinan yang etis. Retorika keagamaan dapat meningkatkan kepercayaan dan kedekatan emosional dengan pemilih.
Penelitian The Intersection of Religion and Politics: A Systematic Literature Review menyoroti bahwa legitimasi moral berbasis agama mampu memperkuat dukungan politik, terutama di masyarakat religius.
Identitas keagamaan juga dimanfaatkan sebagai alat mobilisasi massa. Politik identitas dapat memperkuat solidaritas internal, tetapi sekaligus memperdalam polarisasi sosial.
Dalam konteks Indonesia, studi The Relationship Between Religion and State: The Role of Islamic Politics in the Development of Democracy in Indonesia menunjukkan bahwa peran aktor agama dalam demokrasi memiliki dua sisi, yakni memperkuat partisipasi sekaligus memunculkan potensi fragmentasi.
Tokoh agama memiliki pengaruh signifikan terhadap orientasi politik masyarakat. Dukungan atau pernyataan mereka dapat memengaruhi persepsi publik terhadap kandidat atau kebijakan tertentu.
Namun, terdapat potensi tarik-menarik antara kepentingan moral dan kepentingan kekuasaan.
Baca Juga: 7 Keistimewaan Lailatul Qadar yang Perlu Diketahui Umat Muslim
Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Modern
Kebijakan publik yang dipengaruhi norma religius sering memunculkan perdebatan antara aspirasi mayoritas dan perlindungan hak minoritas.
Globalisasi mempertemukan berbagai sistem nilai dan memicu respons identitas berbasis agama. Studi The Relationship Between Religion and Politics in a Globalizing World menjelaskan bahwa agama sering diposisikan sebagai benteng moral terhadap perubahan sosial yang cepat.
Media sosial mempercepat penyebaran narasi keagamaan dalam politik. Perbedaan tafsir dan framing dapat memperkuat polarisasi.
Dalam kondisi ini, literasi politik dan keagamaan menjadi faktor penting untuk mencegah konflik berbasis identitas.
Dampak dan Risiko Struktural
Nilai spiritual berpotensi memperkuat integritas dan tanggung jawab dalam pemerintahan. Agama dapat berperan sebagai kontrol moral terhadap penyalahgunaan kekuasaan.
Namun, instrumentalisasi agama demi ambisi politik dapat memicu fanatisme dan eksklusivisme sosial. Diskriminasi terhadap kelompok berbeda keyakinan menjadi ancaman nyata dalam sistem plural.
Ketidakseimbangan antara idealisme spiritual dan pragmatisme politik menciptakan dilema berkelanjutan. Penyederhanaan ajaran agama menjadi slogan kampanye dapat mengaburkan substansi kebijakan.
Relasi agama dan politik pada akhirnya menuntut kedewasaan institusional dan kesadaran publik agar nilai spiritual tidak kehilangan integritasnya di tengah strategi kekuasaan.
Baca Juga: Fanatisme Agama, Ketika Iman Berubah Menjadi “Mabuk Keyakinan”
