Infomalang.com – Di Kabupaten Malang, penguatan PAD bukan lagi sekadar pilihan, melainkan strategi kunci untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.
Kebutuhan pembiayaan daerah yang terus meningkat setiap tahunnya, sementara ruang fiskal dari pusat terbatas, menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan yang optimal, adil, dan berkelanjutan.
Perubahan Paradigma Pengelolaan Keuangan Daerah
Selama beberapa dekade terakhir, struktur anggaran banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Malang, masih memiliki ketergantungan yang relatif tinggi pada Dana Transfer Pusat (DAU/DAK). Kondisi ini membuat kemampuan pembiayaan pembangunan sangat rentan terhadap dinamika perubahan kebijakan fiskal nasional.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang kini mulai mendorong transformasi besar dalam pengelolaan keuangan. Fokus utama dialihkan pada penguatan PAD melalui intensifikasi pajak daerah, pembenahan retribusi, pengelolaan aset daerah yang lebih produktif, serta optimalisasi performa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Transformasi ini diharapkan mampu menciptakan struktur APBD yang lebih sehat dan mandiri, sehingga daerah memiliki “bantalan” ekonomi yang kuat saat terjadi fluktuasi ekonomi global maupun nasional.
Mengapa Kenaikan PAD Menjadi Kebutuhan Strategis?
Kenaikan PAD di Kabupaten Malang bukan sekadar mengejar target angka di atas kertas, melainkan sebuah kebutuhan strategis yang mendesak. Pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan antarkecamatan, jembatan, sistem irigasi pertanian, hingga fasilitas umum lainnya memerlukan biaya investasi dan pemeliharaan yang sangat besar.
Dana transfer dari pusat seringkali sudah memiliki peruntukan spesifik (earmarked), sehingga ruang gerak daerah menjadi terbatas. Dengan PAD yang lebih kuat, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dan otoritas lebih besar dalam menentukan prioritas kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat Malang.
Selain itu, tuntutan peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan membutuhkan biaya operasional yang stabil dan mandiri.
Dampak Langsung terhadap Pembangunan Infrastruktur
Infrastruktur adalah tulang punggung aktivitas ekonomi. Dengan peningkatan PAD, Pemkab Malang memiliki peluang emas untuk mempercepat perbaikan jalan-jalan rusak di wilayah pelosok, pengembangan jaringan air bersih pedesaan, hingga penguatan infrastruktur digital di era industri 4.0.
Infrastruktur yang mumpuni secara otomatis akan menurunkan biaya logistik bagi petani dan pelaku UMKM, memperlancar mobilitas barang, serta menjadi daya tarik utama bagi investor baru untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Malang.
Efek berganda (multiplier effect) dari pembangunan ini adalah terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatnya daya saing daerah di tingkat provinsi maupun nasional.
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan SDM
Selain pembangunan fisik, kenaikan PAD juga dialokasikan untuk menyentuh aspek kemanusiaan melalui pelayanan publik. Dukungan pendapatan daerah yang memadai memungkinkan pemerintah untuk merevitalisasi sarana kesehatan, memperkuat layanan di tingkat Puskesmas, serta meningkatkan mutu sarana prasarana sekolah dasar dan menengah.
Di sisi lain, percepatan layanan administrasi berbasis digital atau e-government menjadi lebih mungkin diwujudkan dengan dukungan anggaran mandiri. Peningkatan kualitas SDM aparatur melalui pelatihan berkelanjutan juga menjadi fokus penting agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif.
Pelayanan yang prima akan meningkatkan indeks kepuasan masyarakat yang pada gilirannya memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Baca Juga:
Kolaborasi Pemkab Malang dan Pelaku IKM Berbuah Penghargaan di Festival Ekspor Jatim 2025
Strategi Peningkatan PAD yang Berkelanjutan
Pemkab Malang menerapkan beberapa pendekatan strategis untuk mengoptimalkan pendapatan tanpa membebani ekonomi rakyat kecil. Pertama, melalui Digitalisasi Pajak Daerah. Pemutakhiran data objek pajak dan penerapan sistem pembayaran nontunai (elektronik) terbukti mampu menekan kebocoran dan mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
Kedua, pembenahan Retribusi Daerah yang dibarengi dengan perbaikan nyata pada kualitas layanan, sehingga masyarakat merasa bahwa apa yang mereka bayarkan kembali dalam bentuk manfaat yang nyata. Ketiga, Optimalisasi Aset Daerah.
Banyak aset tanah atau bangunan milik daerah yang selama ini belum produktif, kini dikelola melalui skema kerja sama dengan pihak swasta secara transparan dan akuntabel. Penguatan tata kelola (good governance) menjadi kunci agar setiap rupiah pendapatan daerah benar-benar masuk ke kas daerah.
Tantangan dan Antisipasi Kebijakan
Meskipun memiliki prospek yang cerah, strategi peningkatan PAD di Kabupaten Malang tidak lepas dari tantangan besar. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat masih perlu terus dipupuk melalui edukasi yang persuasif, sementara basis data perpajakan harus diperbarui secara berkala agar tetap akurat.
Penting untuk digarisbawahi bahwa peningkatan PAD tidak boleh mengganggu iklim usaha atau menghambat pertumbuhan investasi. Oleh karena itu, regulasi pajak dan retribusi harus dirancang sesederhana mungkin untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
Transparansi, pengawasan yang ketat dari inspektorat, serta partisipasi aktif publik mutlak diperlukan untuk mencegah adanya penyimpangan atau kebocoran pendapatan di lapangan.
Harapan Masa Depan dan Kemandirian Daerah
Dengan langkah peningkatan PAD yang terencana dan sistematis, Kabupaten Malang memiliki peluang besar untuk membangun fondasi pembangunan yang lebih kokoh. Kemandirian fiskal akan membantu daerah menjadi lebih tangguh dalam menghadapi dinamika ekonomi masa depan.
Masyarakat diharapkan terus mendukung program ini melalui kepatuhan pajak dan pengawasan kritis terhadap penggunaan anggaran.
Ketika PAD dikelola secara profesional dan transparan, pembangunan infrastruktur akan semakin merata hingga ke pelosok desa, kualitas pelayanan publik meningkat pesat, dan pada akhirnya kesejahteraan seluruh warga Kabupaten Malang dapat dirasakan secara nyata dan berkeadilan.
Sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat luas adalah kunci utama untuk mewujudkan Kabupaten Malang yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
Baca Juga:
