Infomalangcom – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat jaring pengaman sosial melalui penyaluran bantuan strategis bagi masyarakat rentan.
Langkah nyata ini terlihat saat Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, hadir langsung untuk menyerahkan dana stimulus di wilayah Malang Raya.
Kehadiran pemimpin nomor satu di Jatim ini membawa misi besar untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memicu kemandirian ekonomi dari level desa.
Sinergi Strategis Perlindungan Sosial di Pendopo Agung
Penyaluran Bantuan Sosial Rp7,05 Miliar di Kabupaten Malang yang dilaksanakan di Pendopo Agung menjadi momentum krusial dalam orkestrasi pembangunan daerah.
Anggaran total sebesar Rp7.050.325.000 tersebut bukan sekadar angka statistik, melainkan instrumen negara untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki akses terhadap kebutuhan dasar.
Gubernur Khofifah menegaskan bahwa intervensi ini dilakukan secara terukur dengan menyasar berbagai klaster sosial yang membutuhkan pendampingan khusus.
Dalam koordinasi bersama Bupati Malang, M. Sanusi, kegiatan ini menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten.
Melalui penyaluran ini, diharapkan angka kemiskinan ekstrem di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Malang, dapat ditekan secara signifikan melalui skema perlindungan yang komprehensif.
Rincian Alokasi Dana untuk Disabilitas dan Lansia
Salah satu prioritas utama dalam pencairan dana ini adalah klaster perlindungan sosial dan disabilitas. Pemerintah menyadari bahwa kelompok rentan memerlukan afirmasi kebijakan yang berkelanjutan.
Dalam daftar penerima, tercatat bantuan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) diserahkan kepada 135 jiwa dengan nilai total mencapai Rp486 juta.
Selain ASPD, program PKH Plus juga menjadi sorotan utama. Bantuan ini difokuskan bagi warga lanjut usia (lansia) agar tetap memiliki ketahanan finansial di masa tua.
Tidak ketinggalan, inovasi melalui KIP Jawara turut menyumbang nilai manfaat sebesar Rp384 juta bagi 128 penerima dari kategori Putri, Pemerhati Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Fokus pada sektor ini adalah murni bersifat karitatif guna menjamin keberlangsungan hidup warga yang paling membutuhkan.
Baca Juga : Surplus 31 Ribu Ton, Stok Beras di Kabupaten Malang Dijamin Stabil
Pemberdayaan Ekonomi melalui Dana Desa dan Jatim PUSPA
Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak ingin bantuan sosial hanya bersifat konsumtif. Oleh karena itu, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim, dialokasikan dana sebesar Rp1.259.500.000 untuk sektor produktif.
Fokus utama dari anggaran ini adalah memperkuat ekosistem ekonomi di pedesaan agar mampu menjadi episentrum pertumbuhan baru.
Rincian pemberdayaan ini mencakup bantuan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di empat desa senilai Rp400 juta.
Selain itu, Program Desa Berdaya menyasar dua desa dengan alokasi Rp200 juta. Salah satu program unggulan, Jatim PUSPA (Pemberdayaan Usaha Perempuan), mendapatkan porsi besar senilai Rp604,5 juta untuk tiga desa.
Program ini bertujuan meningkatkan kelas usaha mikro yang dikelola oleh perempuan, sehingga struktur ekonomi keluarga menjadi lebih kokoh.
Dukungan modal juga diperluas melalui Zakat Produktif yang ditujukan bagi pelaku usaha ultra mikro agar terhindar dari jeratan pinjaman tidak resmi.
Apresiasi untuk Pilar Sosial dan Pelaku Budaya
Keberhasilan program sosial di lapangan tidak lepas dari peran para pejuang sosial yang menjadi ujung tombak pemerintah.
Sebagai bentuk penghargaan, Gubernur Khofifah menyalurkan Tali Asih dan Biaya Operasional (BOP) senilai Rp478,2 juta.
Dana ini dibagikan kepada 222 personel yang terdiri dari Pendamping PKH, anggota Tagana, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga pendamping disabilitas.
Sektor kebudayaan pun tak luput dari perhatian. Sebanyak 500 seniman dan pelaku budaya di wilayah Malang menerima penghargaan dan dukungan materiil.
Langkah ini diambil sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi para budayawan dalam menjaga identitas lokal di tengah arus modernisasi.
Dengan memberikan apresiasi kepada seniman, pemerintah berupaya memastikan ekosistem kreatif di Kabupaten Malang tetap hidup dan berkembang.
Instrumen Pengendalian Inflasi Menjelang Ramadan
Penyaluran Bantuan Sosial Rp7,05 Miliar di Kabupaten Malang ini juga memiliki dimensi ekonomi makro, yakni pengendalian inflasi daerah.
Mengingat pelaksanaan dilakukan menjelang bulan suci Ramadan, tekanan harga bahan pokok biasanya meningkat.
Oleh karena itu, bantuan tunai dan stimulus modal diharapkan mampu menjaga perputaran uang di masyarakat bawah.
Sebagai langkah pendukung, Pemprov Jatim juga menginisiasi kegiatan Pasar Murah yang berlokasi di Desa Dengkol, Singosari.
Pasar murah ini berfungsi sebagai instrumen penyeimbang harga, memastikan warga dapat menjangkau sembako dengan harga di bawah pasar.
Integrasi antara bansos dan pasar murah menciptakan ekosistem perlindungan yang sangat kuat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Bukti dan Sumber Terpercaya: Informasi mengenai kegiatan ini dapat divalidasi melalui kanal berita resmi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan dokumentasi kegiatan Gubernur Jatim yang tersedia di platform YouTube resmi Kominfo Jatim atau melalui portal berita nasional yang meliput kegiatan Pemprov Jatim secara berkala.
Baca Juga : BRI Group Dukung Asta Cita Lewat Penurunan Bunga PNM Mekaar
