Infomalangcom – Kota Malang saat ini tengah berada dalam momentum transformatif untuk memperkuat fondasi sosialnya melalui pemenuhan hak-hak anak.
Upaya ini bukan sekadar mengejar penghargaan administratif, melainkan sebuah komitmen nyata untuk menciptakan lingkungan di mana setiap anak dapat tumbuh dengan aman, sehat, dan cerdas.
Menyadari bahwa pemerintah tidak dapat berjalan sendiri, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang secara strategis merangkul insan pers sebagai mitra kunci dalam membangun narasi publik yang mendukung perlindungan anak secara komprehensif.
Sinergi strategis antara Pemkot Malang dan jurnalis ini menjadi pilar utama dalam mengedukasi masyarakat serta mengawal kebijakan publik demi mewujudkan ekosistem kota yang benar-benar aman dan berkelanjutan bagi tumbuh kembang anak.
Strategi Akselerasi Predikat Kota Layak Anak (KLA)
Pemerintah Kota Malang, di bawah koordinasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB), telah menetapkan target ambisius untuk naik kelas dari kategori Nindya menuju kategori Utama dalam penilaian Kota Layak Anak (KLA).
Pencapaian ini memerlukan integrasi dari lima klaster hak anak, yang meliputi hak sipil, lingkungan keluarga, kesehatan dasar, pendidikan, hingga perlindungan khusus.
Keterlibatan media massa menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian KLA. Pemkot Malang memandang jurnalis bukan sekadar pembawa berita, melainkan agen perubahan yang mampu mengubah pola pikir masyarakat melalui pemberitaan yang edukatif.
Sinergi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah dapat terdesentralisasi hingga ke tingkat terkecil, yakni keluarga dan lingkungan Rukun Tetangga (RT).
Peran Strategis Media dalam Literasi Hak Anak
Dalam ekosistem ramah anak, media memegang tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi pengawasan dan edukasi. Salah satu fokus utama kolaborasi ini adalah penguatan literasi hak anak.
Jurnalis didorong untuk memberikan ruang lebih luas bagi konten-konten yang membahas pentingnya akta kelahiran, hak bermain, dan perlindungan dari eksploitasi.
Lebih jauh lagi, Pemkot Malang menekankan pentingnya ketaatan terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak (PPRA) yang diterbitkan oleh Dewan Pers.
Dalam menangani kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), media di Malang berkomitmen untuk melindungi identitas anak, baik sebagai korban maupun pelaku, demi mencegah stigma sosial berkepanjangan yang dapat merusak masa depan sang anak.
Baca Juga : Breaking News Hari Ini, Pemkot Malang Atur Zona Parkir untuk Kegiatan Harlah NU
Penguatan Fasilitas Publik dan Pengawasan Sosial
Selain fokus pada narasi, Pemkot Malang juga gencar mensosialisasikan keberadaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang tersertifikasi.
Melalui publikasi media, orang tua di Malang mendapatkan informasi yang akurat mengenai fasilitas umum yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.
Hal ini selaras dengan visi pembangunan daerah yang inklusif, di mana taman kota dan fasilitas publik lainnya wajib memenuhi standar keamanan tinggi.
Media juga berperan sebagai jembatan komunikasi untuk menyebarluaskan kanal pengaduan kekerasan anak. Dengan adanya transparansi informasi, masyarakat menjadi lebih berani untuk melaporkan tindakan kekerasan, sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat oleh unit terkait.
Kehadiran jurnalis di lapangan juga berfungsi sebagai mata dan telinga bagi pemerintah untuk mengevaluasi sarana prasarana yang belum memenuhi standar ramah anak.
Melawan Disinformasi dan Mengawal Kebijakan Publik
Di tengah banjir informasi di media sosial, tantangan terbesar adalah penyebaran hoaks yang seringkali meresahkan orang tua.
Pemkot Malang memposisikan media arus utama sebagai penawar atau counter hoax. Informasi resmi mengenai program vaksinasi, beasiswa pendidikan, hingga program perlindungan sosial disalurkan melalui jurnalis untuk menjamin akurasi data.
Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk diskusi rutin, workshop peliputan isu sensitif, hingga penyediaan data publik yang transparan. Dengan data yang valid, jurnalis dapat melakukan advokasi kebijakan yang konstruktif.
Dukungan media ini memastikan bahwa setiap langkah strategis Pemkot Malang dalam melindungi generasi penerus bangsa mendapatkan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat.
Bukti Pendukung Informasi: Untuk memverifikasi komitmen dan langkah nyata Pemkot Malang, Anda dapat memantau akun resmi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang atau menyimak dokumentasi kegiatan sinergi KLA di saluran YouTube Resmi Pemerintah Kota Malang.
Baca Juga : Berita Terkini Hari Ini, Presiden Soroti Reklame, Pemkot Malang Lakukan Penertiban
