Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), terkait dugaan kasus korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menegaskan bahwa penyidik akan memanggil siapa pun yang memiliki informasi penting guna mengungkap kasus ini. Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa (11/3/2025), mengutip laporan dari detikcom.
Sebelumnya, KPK telah menggeledah rumah Ridwan Kamil sebagai bagian dari upaya penyelidikan. Lembaga antirasuah itu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) untuk kasus Bank BJB pada 27 Februari 2025. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa langkah selanjutnya akan ditentukan setelah koordinasi internal lebih lanjut. Meski telah ada tersangka yang ditetapkan, KPK belum mengumumkan identitas mereka ke publik, dengan alasan menjaga kerahasiaan penyidikan.
Baca juga : Investor Asing Kabur, Bawa Ratusan Miliar Rupiah dari Bursa Saham!
Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan bahwa dugaan korupsi di Bank BJB ini menyebabkan kerugian negara yang mencapai ratusan miliar rupiah. Menurutnya, kasus ini terkait dengan proyek pengadaan iklan yang diduga melibatkan beberapa pihak. Hingga saat ini, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Informasi lebih rinci mengenai kasus ini bisa didapatkan dari berbagai sumber berita
Nama Ridwan Kamil yang disebut dalam pusaran kasus ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan publik. Sebagai mantan pemimpin daerah, perannya dalam kasus ini masih menjadi tanda tanya. Apakah ia akan dipanggil hanya sebagai saksi, atau ada kemungkinan lain yang lebih besar? Publik pun menanti perkembangan lebih lanjut, mengingat kasus ini berpotensi mengguncang dunia perbankan dan politik di Indonesia.
KPK diharapkan bertindak transparan dalam mengungkap kasus ini agar tidak menimbulkan spekulasi liar di masyarakat. Langkah yang akan diambil KPK selanjutnya akan sangat menentukan jalannya penyelidikan serta kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Keberlanjutan proses hukum yang adil dan transparan sangat penting untuk memastikan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia tetap terjaga.
Baca juga : BNI Siap Siaga Lebaran 2025: Triliunan Rupiah Mengalir!
