Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kekhawatirannya terkait kebijakan Qanun di Aceh yang hanya mengizinkan operasional bank syariah. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebut kebijakan ini, yang merupakan hasil kesepakatan politik antara pemerintah pusat dan pemerintah Aceh, berpotensi merugikan perekonomian daerah.
Baca Juga : Pandu Sjahrir Tinggalkan TOBA! Ada Apa?
“Dari perspektif bisnis semata, kebijakan ini merugikan,” tegas Dian dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan OJK, Senin (10/3/2025). Ia menunjuk pada fenomena pelaku usaha Aceh yang banyak melakukan impor, meski barang yang diimpor sebenarnya juga tersedia di daerah tersebut. Lebih lanjut, aktivitas bisnis utama justru banyak dilakukan di luar Aceh, seperti sektor peternakan ayam.
Meskipun demikian, Dian optimistis situasi ini dapat diatasi. OJK, menurutnya, akan terus mendukung pengembangan ekonomi Aceh, termasuk dengan memanfaatkan keberadaan bank syariah. Sebagai bukti komitmen, pertemuan tahunan perbankan syariah Indonesia tahun lalu bahkan digelar di Aceh.
Perlu diingat, pada 2023, OJK telah menyetujui rencana kembalinya bank konvensional ke Nanggroe Aceh Darussalam, menyusul revisi Qanun Nomor 11/2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Dian kala itu menekankan bahwa transisi ke bank syariah tak bisa dipaksakan, mengakui adanya kendala kesiapan dalam proses tersebut.
Tujuannya jelas: pemerataan bank konvensional dan syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh dan memenuhi kebutuhan layanan perbankan masyarakat. Namun, Dian mengakui proses kembalinya bank konvensional tak akan mudah, mengingat biaya yang dibutuhkan untuk pembukaan kantor cabang dan operasional kembali setelah keluar dari Aceh. Tantangan ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan OJK dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kebijakan daerah.
Baca Juga : Situs Gratis untuk Nonton Film Terbaru Dan Terupdate 2025
