Presiden Prabowo Subianto siap meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Lembaga ini diproyeksikan mengelola dividen BUMN dan dana negara untuk pengembangan investasi lewat berbagai instrumen. Pemerintah berharap, dengan transparansi dan tata kelola yang mumpuni, Danantara akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Gaji Pensiun Seumur Hidup Anggota DPR: Bikin Melongo!
Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menilai Danantara sebagai entitas besar yang butuh waktu konsolidasi agar berjalan optimal. Ia mengakui banyak pihak terkejut dengan kehadirannya. “Danantara ini skala besar. Wajar banyak yang terkejut, ini hal baru. Mohon waktu untuk konsolidasi,” ujar Luhut, menekankan perlunya kesabaran publik dan investor asing. Menurutnya, Danantara merupakan langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi BUMN. “Semua BUMN akan lebih transparan dan efisien, manajemennya bisa didatangkan dari mana saja. Bayangkan, pengelolaan bandara dan pelabuhan seperti Tanjung Priok akan lebih profesional,” jelasnya.
M. Chatib Basri, anggota DEN dan ekonom senior, menilai Danantara berpotensi menjadi instrumen pengelolaan aset negara yang efektif, asalkan dikelola secara profesional. “Jika dikelola profesional, dengan mengedepankan return of investment, ini sarana yang baik untuk recycle asset,” kata mantan Menteri Keuangan era SBY dalam acara infomalang.com/ Indonesia Economic Outlook, Selasa (18/2/2025). Ia menambahkan, Danantara bisa mendaur ulang aset-aset yang selama ini termanfaatkan menjadi aset produktif, menarik investor untuk mengelola aset-aset yang sebelumnya ‘menganggur’. “Yang penting pengelolaannya profesional,” tegasnya.
BOM! Prabowo Resmi Luncurkan Lembaga Raksasa, Jokowi & Luhut Beri Respon Mengejutkan!
Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta mantan presiden dan wakil presiden untuk mengawasi Danantara. Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi menyatakan masih menunggu hasil pembahasan pemerintah terkait Danantara. “Kita tunggu pemerintah, itu urusan pemerintah,” ujarnya singkat. Ketika ditanya kesiapannya jika ditunjuk Presiden Prabowo, Jokowi menjawab diplomatis, “Ditunggu. Masih dimatangkan semuanya.”
Sebagai informasi, Danantara pada tahap awal akan mengelola aset negara senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.710 triliun (kurs Rp 16.345/US$). Model pengelolaannya mengacu pada Temasek Holdings Limited (Singapura) dan memiliki kesamaan peran dengan Indonesia Investment Authority (INA), namun cakupan Danantara lebih luas, mengonsolidasikan aset pemerintah yang tersebar. Dasar hukum pembentukannya adalah perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang disahkan DPR pada 4 Februari lalu.
Rahasia Kekayaan Warren Buffett: Rp 5.239 Triliun Menggunung, Apa yang Terjadi?
