Satpol-PP melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Malang. Menyoroti hal tersebut, anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Rendra Masdrajad, menyampaikan harapannya agar langkah ini tidak berhenti pada penertiban semata, Menurutnya, penertiban memang dibutuhkan demi menjaga ketertiban, keindahan, dan fungsi ruang publik. Namun, langkah ini seharusnya diiringi dengan upaya solutif yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para PKL.
“Penertiban memang perlu dilakukan, pendisiplinan dan lain-lain agar suasana Alun-Alun bisa lebih rapi, indah, dan berfungsi sebagaimana mestinya,” ujar Rendra.
Baca juga: HUT Ke-9 MMC Dihadiri Wali Kota Malang Terpilih Wahyu Hidayat dan Dewan Kota Malang Rendra Masdrajad
Ia menegaskan bahwa ruang publik seperti alun-alun memang memiliki fungsi sosial dan estetika yang harus dijaga. Namun, di sisi lain, PKL juga merupakan bagian dari wajah kota dan perekonomian rakyat. Banyak dari mereka menggantungkan hidup dari berjualan di area-area strategis seperti alun-alun.
“Pemerintah harus hadir, menata, memberikan ruang untuk para PKL berjualan, karena kesejahteraan warga juga harus diperhatikan,” tambahnya.
Menurut Rendra, Kota Malang bisa belajar dari kota-kota lain di Indonesia yang telah sukses menata PKL tanpa harus mengusir atau mematikan mata pencaharian mereka. Solusinya bisa berupa penyediaan area khusus yang terorganisir dan ramah bagi pedagang maupun pengunjung.
“Jika memungkinkan, bisa diberikan tempat khusus untuk berjualan. Saya kira ini pasti bisa, karena di beberapa kota lain juga melaksanakan hal yang sama,” jelasnya.
Rendra mendorong agar Pemerintah Kota Malang tidak hanya fokus pada aspek penertiban saja, tetapi juga mengambil peran aktif dalam proses penataan yang berkeadilan. Dengan pendekatan yang partisipatif dan solutif, ia meyakini suasana alun-alun yang tertib dan indah tetap bisa berjalan beriringan dengan ekonomi kerakyatan yang tumbuh.
Penataan bukan berarti penggusuran, tapi bagaimana semua pihak bisa hidup berdampingan. Pemerintah perlu membuka ruang dialog dan mencari solusi jangka panjang, agar alun-alun tetap menjadi ruang publik yang nyaman sekaligus inklusif bagi semua warga.
Baca juga: WALI dan Haji Rendra Kolaborasi Dukung Pendidikan Kota Malang.
