infomalang.com/ melaporkan, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) telah memutuskan untuk mengangkat Prof. Dr. Muhadjir Effendy, Ketua Umum PP Muhammadiyah, sebagai Komisaris Utama. Pengangkatan ini mengejutkan banyak pihak mengingat rekam jejak Muhadjir Effendy yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2016-2019) dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (2019-2024). Jabatannya di PP Muhammadiyah pun tak kalah mentereng, saat ini ia menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.
Pengalaman Muhadjir Effendy di pemerintahan dan di organisasi keagamaan besar seperti Muhammadiyah diharapkan dapat membawa angin segar bagi BSI. Selain Muhadjir, RUPST BSI juga mengangkat beberapa nama lain untuk mengisi posisi komisaris, baik komisaris independen maupun komisaris lainnya. Mereka adalah Meidy Firmansyah, Mochammad Agus Rofiudin, Kamaruddin Amin, Nizar Ahmad Saputra, Muhammad Syafii Antonio, dan Addin Jauharuddin.
Berikut susunan lengkap Dewan Komisaris dan Direksi BSI terbaru:
Dewan Komisaris Bank Syariah Indonesia:
- Komisaris Utama: Muhadjir Effendy
- Komisaris Independen: Felicitas Tellulembang
- Komisaris: Meidy Firmansyah
- Komisaris: Mochammad Agus Rofiudin
- Komisaris: Kamaruddin Amin
- Komisaris Independen: Nizar Ahmad Saputra
- Komisaris Independen: Muhammad Syafii Antonio
- Komisaris Independen: Addin Jauharuddin
Direksi Bank Syariah Indonesia:
- Direktur Utama: Anggoro Eko Cahyo
- Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta
- Direktur Retail Banking: Kemas Erwan Husainy
- Direktur Information Technology: Muharto
- Direktur Finance and Strategy: Ade Cahyo Nugroho
- Direktur Sales and Distribution: Anton Sukarna
- Direktur Compliance and Human Capital: Arief Adhi Sanjaya
- Direktur Risk Management: Gradhis Helmi Harumansyah
- Direktur Wholesales Transaction Banking: Zaidan Novari
- Direktur Treasury and International Banking: Firman Nugraha
*Catatan: Jabatan efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
