infomalang.com/,KEPANJEN, Kabupaten Malang – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang terus menunjukkan upaya proaktifnya dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pungutan tambahan (opsen) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hingga pertengahan Juli 2025, realisasi opsen PKB telah menembus angka impresif Rp 81 , 71 miliar, atau mencapai 51,94 persen dari target Rp 157,32 miliar. Capaian ini menempatkan opsen PKB sebagai penyumbang PAD tertinggi kedua setelah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), menunjukkan potensi besar dari sektor ini.
Untuk semakin memaksimalkan perolehan opsen pajak dan meningkatkan kesadaran masyarakat, Bapenda Kabupaten Malang gencar melaksanakan berbagai strategi. Salah satunya adalah melalui operasi gabungan (opsgab) PKB yang digelar di depan Pasar Kepanjen pada Kamis (17/7/2025).
Edukasi dan Penindakan di Lapangan
Dalam opsgab tersebut, tim gabungan yang terdiri dari UPT Bapenda Malang Selatan, Bapenda Kabupaten Malang, Polres Malang, dan Polsek Kepanjen, bahu-membahu memeriksa ketaatan pajak pengendara kendaraan bermotor. Pemeriksaan dilakukan secara acak, fokus pada bukti pembayaran PKB di STNK. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, tim menemukan beberapa pengendara yang belum memenuhi kewajiban pajaknya.
“Kami meng-edukasi masyarakat supaya sadar membayar pajak. Setelah ditemukan masyarakat yang belum membayar pajak, kami mengimbau mereka untuk segera membayar,” ucap Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara, di sela-sela kegiatan kemarin. Pendekatan edukatif ini menjadi prioritas, dengan memberikan pemahaman langsung kepada wajib pajak tentang pentingnya kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Bagi pengendara yang kedapatan belum membayar pajak, mereka diminta untuk mengisi surat pernyataan sebagai komitmen untuk segera melunasi kewajiban.
Helm Sebagai Apresiasi Kepatuhan
Made Arya Wedhantara mengungkapkan, untuk memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh dan sekaligus mendorong kepatuhan lebih lanjut, Bapenda menerapkan strategi unik: memberikan reward berupa helm. Ini diberikan kepada wajib pajak yang tidak hanya taat membayar pajak, tetapi juga memastikan semua perangkat di kendaraan mereka lengkap dan berstandar patuh.
Program pemberian reward ini bukan yang pertama kalinya. Jika berkaca pada opsgab sebelumnya yang bekerja sama dengan UPT Bapenda Malang Utara di Karangploso beberapa waktu lalu, sebanyak 10 helm telah dibagikan. Menariknya, program ini tidak hanya berlaku untuk kendaraan berplat N ( Malang ), namun juga terbuka bagi pengendara dengan kendaraan luar Malang, menunjukkan semangat inklusivitas dalam upaya penertiban pajak.
Target dan Sinergi Lintas Instansi
Made Arya Wedhantara mengungkapkan ambisi Bapenda Kabupaten Malang untuk mengoptimalkan perolehan opsen pajak. “Sementara ini kami sudah ikut kegiatan opsgab delapan kali. Sampai akhir tahun nanti kami targetkan 30 kali,” kata pejabat eselon II B Pemkab Malang itu. Target yang ambisius ini menunjukkan keseriusan Bapenda dalam menjangkau lebih banyak wajib pajak.
Made berharap, dalam sebulan, pihaknya bisa mengikuti dua kali opsgab. Frekuensi ini diyakini efektif untuk memaksimalkan potensi opsen pajak dan terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar taat membayar pajak.
Dalam memaksimalkan pemungutan pajak, Made melanjutkan bahwa sinergi antara Pemkab Malang dan Pemprov Jatim sangatlah penting. Salah satu bentuk sinergi tersebut adalah Pemkab Malang yang harus menyiapkan anggaran untuk kegiatan pemenuhan sebesar 3 persen dari target. Ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Timur Nomor 900.1.13 / 26405 / 202 / 2024. “Opsgab juga sebagai bentuk sinergi kami dengan Bapenda Provinsi. Kami juga belajar dari mereka. Ini pertama kali kami ikut menagih PKB,” pungkas Made, menunjukkan semangat kolaborasi dan pembelajaran antar lembaga pemerintah.
Upaya Bapenda Kabupaten Malang ini adalah langkah untuk progresif dalam mengimplementasikan manajemen pendapatan daerah yang modern dan partisipatif. Dengan pendekatan edukatif, reward yang menarik, dan sinergi lintas instansi, diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar PKB akan terus meningkat, yang pada akhirnya akan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan Kabupaten Malang.
Baca Juga:Kota Malang Resmi Larang Penggunaan Sound Horeg, Polisi dan Pemkot Pertegas Aturan Demi Ketertiban
