InfoMalang – Masalah sampah di Jakarta selama ini menjadi beban yang sulit diatasi. Namun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengusung angin segar dengan menghadirkan tiga terobosan besar untuk mengubah sampah dari sekadar masalah menjadi potensi energi dan peluang pembangunan berkelanjutan. Langkah ini diungkapkan Pramono saat menghadiri Urban Climate Action Program (UCAP) Climate Action Implementation (CAI) Regional Convening 2025 di Hotel Ayana Midplaza Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Dalam perayaannya, Pramono mengumumkan bahwa rencana pengelolaan sampah menjadi sumber energi telah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. “Saya beruntung mendapatkan Arah sekaligus persetujuan oleh pemerintah pusat, oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa penggunaan energi ke depan di Jakarta salah satunya akan menggunakan energi sampah melalui pembangkit listrik tenaga sampah,” kata Pramono.
Menurutnya, Jakarta memiliki potensi luar biasa untuk mengembangkan pengolahan sampah skala besar. Dengan volume sampah harian mencapai 7.700 ton dan cadangan sampah mencapai 55 juta ton di Bantar Gebang, ibu kota sebenarnya memiliki “harta karun” yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
Baca Juga:Pemdes Donowarih Imbau Warga Mengungsi Saat Karnaval Sound Horeg, Begini Penjelasannya
1. Pembangunan 4 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)
Terobosan pertama adalah pembangunan empat Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) . Pramono Menyebutkan fasilitas ini akan mengubah sampah yang selama ini menjadi beban menjadi sumber energi terbarukan. “Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa karena kami akan membangun 4 PLTSa di Jakarta. Harapannya, masalah sampah dapat diubah menjadi energi yang berguna,” jelasnya.
Langkah ini tidak hanya untuk mengatasi permasalahan sampah, tetapi juga mendukung transisi energi bersih di ibu kota. Pramono menekankan bahwa proyek PLTSa akan terintegrasi dengan sistem kelistrikan nasional dan hasil energinya akan dijual ke PLN. Dengan demikian, Jakarta tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga berkontribusi pada pasokan listrik nasional tanpa biaya tambahan.
Selain mengolah sampah, PLTSa juga diharapkan mampu mengurangi emisi karbon secara signifikan. Upaya ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim dan mendukung target pengurangan emisi gas rumah kaca.
2. Peraturan Bangunan Hijau Jakarta
Terobsan kedua adalah penerapan Jakarta Green Building Regulation. Peraturan ini mengatur agar seluruh bangunan baru di Jakarta pada tahun 2030 wajib menerapkan efisiensi energi dan udara sebesar 100 persen. Sementara itu, bangunan lama atau yang sudah ada diwajibkan melakukan rekonstruksi untuk mencapai efisiensi minimal 50 persen.
“Ini bagian dari komitmen kami menghadapi perubahan iklim. Tahun 2030, bangunan baru harus hemat energi 100 persen. Bangunan lama minimal 50 persen. Ini target yang saya yakin bisa kita capai bersama,” ujar Pramono.
Menurutnya, peraturan ini berpotensi menekan emisi karbon Jakarta hingga 10,6 juta ton CO2 per tahun. Dengan efisiensi energi dan udara di sektor bangunan, Jakarta diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan.
Selain itu, kebijakan ini akan mendorong pengembang properti dan pemilik gedung untuk menerapkan teknologi hijau, mulai dari sistem pencahayaan hemat energi hingga pemanfaatan air hujan. Jakarta menjadi bertujuan contoh kota besar di Asia yang mampu menggabungkan pembangunan modern dengan keinginan lingkungan.
3. Kolaborasi Global dan Pemanfaatan Ruang Publik
Terobesan ketiga adalah perluasan kolaborasi global untuk pendanaan hijau sekaligus memanfaatkan ruang publik yang terbengkalai. Jakarta resmi bergabung dengan Clean Investment Accelerator , sebuah komunitas global yang mendorong pelestarian kota-kota dari pembiayaan berbasis fosil menuju investasi hijau. Pramono juga menyebutkan rencana penerbitan obligasi hijau (green bonds) dan pengembangan portofolio Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk mendukung program berkelanjutan.
“Prinsipnya, kami ingin kebijakan ini dijalankan secara konsisten. Kami ingin menunjukkan Jakarta berubah secara serius,” kata Pramono.
Tak hanya itu, Pemprov DKI juga akan mengubah ruang publik yang terbengkalai menjadi ruang terbuka hijau. Pramono terinspirasi oleh konsep High Line Park di New York, di mana lahan tak terpakai diubah menjadi taman kota yang asri dan bermanfaat bagi masyarakat. “Di Jakarta banyak sekali ruang publik yang terbengkalai. Ini akan kita jadikan mengubah ruang terbuka hijau tanpa harus repot memberikan izin lahan,” imbuhnya.
Transformasi Menuju Kota Hijau
Pertentangan ketiga ini saling terkait sebagai bagian dari strategi besar menjadikan Jakarta sebagai kota hijau, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi krisis iklim. Dengan pemanfaatan sampah sebagai energi, penerapan bangunan ramah lingkungan, dan pengembangan ruang publik hijau, Jakarta diharapkan dapat mengubah citranya dari kota yang penuh masalah menjadi kota yang inovatif dan berdaya saing.
