InfoMalang – Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR 2025 menjadi perhatian publik dan media. Sebagai pidato perdana sejak dilantik, ia memaparkan visi, capaian awal, dan langkah strategis pemerintahannya. Di hadapan para anggota MPR, DPR, DPD, dan tamu negara, Prabowo menyampaikan lima poin besar yang menjadi fondasi kebijakan nasional dalam lima tahun ke depan. Pidato ini mencerminkan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan, memperkuat ekonomi, serta memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Baca Juga:Tindak Tegas Eksploitasi SDA Ilegal, Presiden Pastikan Langkah Hukum Tanpa Pandang Bulu 2025
1. Menghormati Warisan Kepemimpinan Terdahulu
Presiden Prabowo memulai pidatonya dengan memberikan apresiasi kepada semua presiden terdahulu, dari Ir. Soekarno hingga Joko Widodo. Ia menilai bahwa setiap pemimpin telah memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Menurutnya, kesinambungan adalah kunci, dan pemerintahannya akan meneruskan program yang terbukti membawa manfaat bagi rakyat. Ia menegaskan bahwa sejarah perjuangan bangsa bukan sekadar kenangan, melainkan panduan untuk menentukan arah kebijakan.
Penghormatan ini menjadi simbol ajakan untuk menjaga persatuan. Prabowo menekankan bahwa meski berbeda strategi, semua pemimpin memiliki tujuan yang sama: mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bersatu.
2. Demokrasi Indonesia yang Berkarakter
Poin kedua menyoroti kelancaran transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke dirinya. Prabowo menyebut hal ini sebagai bukti kedewasaan demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri—mengutamakan kerukunan, toleransi, dan gotong royong. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya soal kebebasan, tetapi juga tanggung jawab menjaga persatuan.
Presiden menegaskan perlunya stabilitas politik untuk mendukung pembangunan. Polarisasi yang memecah belah harus dihindari, sementara ruang kebebasan berpendapat tetap dijamin. Demokrasi yang sehat, kata Prabowo, adalah demokrasi yang menghasilkan persatuan dan kemajuan, bukan pertikaian yang melemahkan bangsa.
3. Pemberantasan Korupsi dan Efisiensi Anggaran
Dalam pidatonya, Prabowo membeberkan temuan potensi kebocoran anggaran negara hingga Rp300 triliun per tahun. Menurutnya, angka sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk program-program produktif jika berhasil diselamatkan. Pemerintah berkomitmen memperketat pengawasan dan transparansi penggunaan APBN, memastikan setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan belanja negara tepat sasaran. Dengan sistem pengawasan yang kuat, pemerintah dapat meminimalkan penyalahgunaan, mempercepat realisasi program, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
4. Program Strategis Nasional
Pidato Prabowo memuat daftar program prioritas yang menjadi fokus pemerintah. Program ini dirancang untuk memperbaiki kualitas hidup rakyat, menggerakkan ekonomi dari desa hingga kota, serta memperkuat daya saing nasional.
-
Makan Bergizi Gratis (MBG): Telah menjangkau 20 juta penerima dengan dukungan 5.800 unit layanan gizi, menciptakan sekitar 290 ribu lapangan kerja. Program ini diharapkan meningkatkan gizi anak-anak dan kualitas sumber daya manusia.
-
Ketahanan Pangan: Indonesia mengalami surplus beras, memiliki cadangan 4 juta ton, dan mulai mengekspor. Pemerintah juga menindak tegas penimbunan serta manipulasi harga.
-
Pengentasan Kemiskinan: Menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, menghindari tumpang tindih, dan memaksimalkan manfaat.
-
Pendidikan: Pendirian Sekolah Rakyat bagi anak miskin berprestasi, pengembangan Sekolah Unggul Garuda, SMA Taruna Nusantara, penambahan fakultas kedokteran, serta distribusi 288 ribu smart TV ke sekolah.
-
Ekonomi Desa: Pembangunan 80.000 koperasi desa dan kelurahan sebagai penggerak ekonomi berbasis komunitas.
Prabowo menyebut bahwa program-program ini akan mendorong pemerataan pembangunan dan memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
5. Pesan Ekonomi: Menolak “Serakahnomics”
Poin terakhir dari pidato Presiden berisi pesan tegas terkait arah ekonomi nasional. Ia mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, menegaskan bahwa kekayaan alam dan sumber daya harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Prabowo menolak praktik yang ia sebut “serakahnomics”—yakni perilaku mencari keuntungan berlebihan dengan mengorbankan kesejahteraan publik.
Ia menekankan bahwa sektor vital seperti pangan, energi, dan infrastruktur tidak boleh dikuasai segelintir pihak demi keuntungan pribadi. Negara harus hadir memastikan harga kebutuhan pokok stabil dan terjangkau. Kebijakan ekonomi, menurutnya, harus berpihak pada rakyat kecil, memperkuat kemandirian, dan menjaga keberlanjutan sumber daya.
