InfoMalang – Harga beras di Indonesia belakangan ini terus meningkat meski produksi nasional sedang melimpah. Kondisi ini memicu banyak pertanyaan masyarakat tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menjelaskan bahwa masalah utama bukan pada pasokan beras, melainkan jalur distribusi yang belum berjalan optimal.
Menurutnya, jika distribusi beras di Indonesia bisa dibenahi secara cepat, maka harga beras di pasaran akan kembali ke level normal seperti sebelumnya. Budi mengungkapkan bahwa kasus kelangkaan beras di ritel modern beberapa waktu lalu menjadi cerminan nyata adanya masalah pada distribusi.
“Kalau misalnya kemarin di ritel modern saja turun, berarti distribusinya itu harus dibenahi,”
ujar Budi dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (20/8/2025).Pernyataan itu sekaligus menjawab permasalahan masyarakat yang mendapati harga beras beras di Indonesia melonjak meski laporan panen besar-besaran sedang berlangsung di sejumlah daerah.
Baca Juga:Program Beras Murah SPHP di Malang: 84,5 Ton Tersalurkan Lewat Gerakan Pangan Murah
Mendag menegaskan pemerintah saat ini tengah fokus mempercepat proses penyaluran beras dari gudang hingga ke tangan konsumen. Ia mengklaim bahwa harga beras di Indonesia sebenarnya sudah mulai mengalami penurunan seiring meningkatnya pasokan di pasar tradisional dan ritel modern.
“Sudah mulai (turun), sebagian sudah mulai turun. Sekarang di ritel modern juga sudah mulai banyak,” tambahnya.
Kementerian Perdagangan juga mendorong kerja sama erat dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diemban Bulog, menurut Budi, menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga harga beras di Indonesia tetap terjangkau.Meski begitu, ia mengakui program tersebut belum sepenuhnya terealisasi secara maksimal di seluruh wilayah.
“SPHP juga sudah mulai jalan walaupun belum 100%. Kami bersama Bapanas terus mendorong percepatan distribusi dan membantu pengawasan di lapangan,” jelas Budi.
Hal ini menegaskan bahwa perbaikan sistem distribusi beras adalah kunci utama agar masyarakat benar-benar dapat merasakan harga beras di Indonesia yang stabil.
Distribusi yang lancar diyakini mampu menurunkan harga beras di pasaran lebih cepat dibandingkan menunggu efek dari panen raya semata.Data dari Kementerian Pertanian sebelumnya menunjukkan bahwa produksi beras nasional pada pertengahan tahun 2025 berada dalam kondisi surplus.
Namun kenyataan di lapangan tidak seindah laporan tersebut, karena sebagian besar konsumen masih mendapati harga beras premium dan medium berada di atas rata-rata normal. Situasi ini menampilkan adanya kesenjangan antara ketersediaan produksi dengan ketersediaan di pasar eceran.
Ekonom pangan dari Universitas Indonesia, Dedi Pranoto, menyebut masalah distribusi pangan bukan hal baru di Indonesia.Ia menilai seringkali rantai distribusi yang terlalu panjang membuat harga beras di Indonesia menjadi lebih tinggi sebelum sampai ke konsumen.
“Masalah distribusi ini sudah menuhun. Kalau tidak dibenahi, harga beras di Indonesia akan sulit turun meski stok melimpah,” ujar Dedi.
Rantai distribusi yang panjang membuat biaya logistik bertambah. Ditambah lagi, beberapa wilayah mengalami gangguan pasokan karena kendala transportasi dan pasokan. Hal ini semakin menekankan pentingnya pemerintah untuk memangkas jalur distribusi yang tidak efisien. Dengan distribusi yang lebih singkat, harga beras di Indonesia diyakini bisa ditekan dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) menyoroti ketidakmerataan pasokan beras ke pasar tradisional. Menurut Ketua APPSI, sejumlah pedagang kecil masih mengeluhkan kekurangan pasokan beras dari gudang Bulog maupun distributor swasta.Kondisi ini membuat sebagian pedagang terpaksa menjual dengan harga beras di Indonesia yang lebih tinggi untuk menutupi biaya tambahan.
Masyarakat pun berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada ritel modern, tetapi juga memperhatikan distribusi ke pasar tradisional yang menjadi tempat belanja utama sebagian besar rakyat. Jika pasokan di pasar tradisional lancar, maka stabilisasi harga beras di Indonesia bisa lebih cepat terasa. Selain itu, kebijakan ini juga akan membantu pedagang kecil bertahan di tengah situasi harga yang tidak menentu.
Pengamat kebijakan publik, Sri Hartati, menambahkan bahwa pengawasan distribusi harus diperketat agar tidak terjadi penimbunan oleh pihak-pihak tertentu. Menurutnya, spekulasi harga beras di Indonesia sering muncul karena ada praktik menghilangkan stok yang tidak sehat.
“Pengawasan mutlak dilakukan agar stok yang melimpah benar-benar sampai ke konsumen, bukan berhenti di gudang,” tegas Sri.
Pemerintah saat ini juga sedang mempertimbangkan penerapan sistem distribusi berbasis digital untuk memadukan pergerakan beras dari hulu hingga hilir. Sistem ini dinilai mampu mendeteksi lebih cepat jika terjadi hambatan distribusi di suatu wilayah. Dengan demikian, intervensi pemerintah bisa dilakukan secara lebih tepat sasaran.
Upaya lain yang sedang dilakukan adalah memperluas jalur distribusi melalui kerja sama dengan transportasi darat, laut, dan kereta api.Integrasi logistik diharapkan mampu memangkas waktu distribusi dan menekan biaya.Jika strategi ini berjalan lancar, maka harga beras di Indonesia diprediksi akan kembali stabil dalam beberapa pekan ke depan.
Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak panik membeli beras secara berlebihan. Menurut Mendag, stok beras nasional dalam kondisi aman sehingga tidak ada alasan untuk melakukan penimbunan di tingkat rumah tangga.Langkah ini penting agar distribusi tetap merata dan harga beras di Indonesia tidak semakin melambung akibat pembelian panik.
