Infomalang – Malang, Jawa Timur – Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan dan pariwisata, dalam beberapa tahun terakhir juga kerap menjadi sorotan publik akibat sejumlah kasus korupsi.
Dari praktik suap hingga penyalahgunaan anggaran daerah, kasus-kasus tersebut memberikan catatan kelam dalam perjalanan pemerintahan di Malang.
Kasus Korupsi yang Pernah Menghebohkan Malang
Salah satu kasus besar yang pernah mencuat adalah korupsi massal DPRD Kota Malang pada 2018, di mana puluhan anggota dewan tersangkut kasus suap terkait pembahasan Rancangan APBD Perubahan 2015. Kasus ini bahkan menjadi perhatian nasional karena jumlah tersangkanya begitu banyak, hingga menyebabkan aktivitas legislatif lumpuh sementara.
Tak berhenti di situ, beberapa tahun berikutnya sejumlah pejabat dan aparatur desa di Kabupaten Malang juga tersandung kasus penyalahgunaan dana desa.
Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi di tingkat kota, tetapi juga merambah ke pemerintahan desa.
Dampak Korupsi terhadap Masyarakat
Korupsi di Malang bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran yang seharusnya digunakan untuk perbaikan infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan, justru hilang karena praktik tidak bertanggung jawab tersebut.
Banyak masyarakat mengeluhkan keterlambatan pembangunan jalan, minimnya fasilitas umum, hingga terbatasnya pelayanan publik.
Kondisi ini semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik.
Baca Juga: Kasus Korupsi Libatkan Wakil Menteri, KPK Klarifikasi Isu Penangkapan (21/8)
Upaya Penegakan Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum setempat terus melakukan langkah-langkah pencegahan sekaligus penindakan. Beberapa pejabat telah dijatuhi hukuman pidana, namun publik menilai penindakan saja tidak cukup.
Diperlukan sistem pencegahan yang kuat, mulai dari transparansi anggaran, pengawasan ketat, hingga keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Pemerintah Kota dan Kabupaten Malang belakangan ini juga mengklaim telah memperkuat sistem digitalisasi pengelolaan keuangan untuk meminimalisir celah terjadinya korupsi.
Harapan Publik untuk Perubahan
Warga Malang berharap kasus korupsi tidak lagi terulang di masa depan. Apalagi, Malang memiliki potensi besar sebagai pusat pendidikan, pariwisata, dan ekonomi di Jawa Timur. Dengan pemerintahan yang bersih, Malang bisa lebih maju dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya.
Tokoh masyarakat dan akademisi menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi sejak dini perlu diperkuat, terutama di sekolah dan perguruan tinggi. Hal ini penting agar generasi muda tumbuh dengan kesadaran moral dan integritas yang tinggi.
Baca Juga: Rekonstruksi Awal Kasus Perampokan Maut, Peran Pelaku Pembunuh Lansia di Pujon Terungkap
Kasus korupsi di Malang dari tahun ke tahun menjadi cermin bahwa masalah ini masih menjadi pekerjaan rumah besar. Meski sejumlah pejabat telah ditindak, praktik korupsi tetap harus diawasi dengan ketat. Masyarakat berharap penegakan hukum berjalan konsisten dan transparan, sehingga kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Dengan sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat, harapan untuk mewujudkan Malang yang bersih dari korupsi bukanlah hal yang mustahil.
