KABUPATEN MALANG – Lonjakan harga bahan pokok, khususnya beras, telah menjadi isu krusial yang meresahkan banyak keluarga. Menanggapi kondisi ini, Pemerintah Kabupaten Malang tidak tinggal diam.
Dengan langkah cepat dan terkoordinasi, mereka menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) secara serentak di seluruh wilayah.
GPM ini merupakan bukti nyata bahwa Responsif Atasi Harga Pangan adalah prioritas utama pemerintah daerah.
Pada Senin (1/9), GPM ini resmi diluncurkan berkat kolaborasi erat antara Pemerintah Kabupaten Malang, Bulog, dan Forkopimda. Aksi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
Alokasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 8 ton per kecamatan menjadi langkah masif yang menunjukkan keseriusan Pemkab Malang dalam menjalankan program ini.
Ini adalah bukti konkret bahwa Responsif Atasi Harga Pangan membutuhkan tindakan yang terukur dan skala besar.
Logistik dan Efektivitas Program
Penyaluran 8 ton beras di setiap kecamatan bukanlah tugas yang sederhana. Diperlukan koordinasi yang matang, mulai dari tahap perencanaan, pengangkutan, hingga pendistribusian di lokasi.
Tim gabungan memastikan beras SPHP dengan kemasan 5 kilogram itu tiba di titik-titik penjualan GPM tepat waktu.
Petugas siaga di lokasi untuk melayani warga yang antusias membeli beras dengan harga terjangkau, hanya Rp55.000 per karung.
Baca Juga:Ekonomi Indonesia Tetap Kuat di Tengah Gelombang Aksi Protes
Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yang melonjak tinggi. Upaya ini merupakan cerminan dari komitmen Responsif Atasi Harga Pangan yang terorganisir dengan baik.
Warga menyambut baik inisiatif ini. Di beberapa titik, antrean sudah terlihat sejak pagi hari, menandakan tingginya kebutuhan akan bahan pokok dengan harga stabil.
Salah seorang warga, Ibu Rini dari Kecamatan Pakis, mengungkapkan rasa leganya. “Alhamdulillah, sangat terbantu sekali.
Harga beras di warung sudah naik banyak. Dengan adanya pasar murah ini, uang belanja jadi bisa dialihkan untuk kebutuhan lain,” ujarnya.
Keringanan yang dirasakan oleh warga seperti Ibu Rini menunjukkan efektivitas program ini dalam membantu daya beli masyarakat. Ini adalah wujud nyata Responsif Atasi Harga Pangan yang langsung menyentuh kehidupan rakyat.
Kolaborasi Kuat sebagai Kunci Keberhasilan
Kesuksesan GPM ini tidak lepas dari sinergi kuat antara semua pihak terkait. Bulog berperan penting sebagai pemasok utama beras dari cadangan pemerintah.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Malang menyediakan infrastruktur dan relawan untuk memastikan proses penjualan berjalan tertib.
Dukungan dari Forkopimda juga menjamin keamanan dan kelancaran kegiatan di setiap kecamatan.
Kolaborasi lintas sektor ini membuktikan bahwa penanganan isu pangan memerlukan kerja sama yang solid dan terpadu. Ini adalah cara pemerintah daerah menunjukkan Responsif Atasi Harga Pangan dengan melibatkan seluruh elemen.
Gerakan Pangan Murah ini direncanakan akan menjadi agenda rutin yang fleksibel, digelar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi harga di pasar.
Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan tetap terjaga, dan harga tidak lagi menjadi beban berat bagi masyarakat.
Responsif Atasi Harga Pangan adalah sebuah tindakan yang berkelanjutan, bukan hanya solusi instan. Pemkab Malang terus memantau dinamika pasar agar dapat mengambil langkah intervensi yang tepat dan cepat.
Dengan alokasi masif 8 ton per kecamatan, diharapkan beras yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan dasar ribuan kepala keluarga. I
nisiatif ini bukan hanya tentang harga, tetapi juga tentang memberikan ketenangan pikiran kepada masyarakat.
Melalui tindakan nyata seperti GPM, Responsif Atasi Harga Pangan menjadi sebuah narasi yang terwujud dalam bentuk aksi nyata dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.
Inisiatif GPM ini tidak hanya sekadar transaksi jual-beli. Ini adalah wujud nyata perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan warganya.
Dengan memastikan ketersediaan dan harga yang terkendali, Pemkab Malang secara langsung membantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga dan mencegah dampak domino inflasi pada kebutuhan pokok lainnya.
Program ini juga memperkuat ikatan emosional dan kepercayaan publik terhadap pemerintah, menunjukkan bahwa dalam situasi sulit, pemimpin daerah hadir dengan solusi konkret.
Keberhasilan GPM ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun ketahanan pangan yang kuat dan merata dari tingkat dasar.
Baca Juga:DJP Perkuat Sistem Pajak Digital di Tengah Lonjakan Ekonomi Online 2025
