Infomalang – Kasus dugaan perusakan sejumlah pos polisi di Kabupaten Malang memasuki babak baru. Aparat menegaskan proses hukum terus berjalan meski sebagian pelaku anak dikembalikan ke keluarga dengan kewajiban lapor. Penanganan perkara ini menjadi sorotan publik karena melibatkan kombinasi pelaku dewasa dan anak-anak, sehingga penerapan aturan hukum harus benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah 7 update terbaru mengenai proses hukum kasus tersebut.
1. Proses Hukum Tetap Berjalan Sesuai Aturan
Kepolisian Resor Malang menegaskan bahwa kasus ini tidak berhenti meskipun ada sebagian pelaku yang dikembalikan ke orang tua. Penyidikan tetap berlanjut dengan mengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) serta aturan hukum pidana umum. Penegasan ini disampaikan untuk menjawab keraguan masyarakat yang sempat menduga kasus akan berakhir begitu saja.
2. Koordinasi Intens dengan Jaksa Penuntut Umum
Salah satu langkah penting dalam proses hukum adalah koordinasi dengan pihak kejaksaan. Penyidik Polres Malang melakukan komunikasi intensif dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memastikan berkas perkara lengkap dan sesuai prosedur. Koordinasi ini juga bertujuan agar penanganan pelaku anak tetap berpegang pada prinsip perlindungan hak anak sekaligus menjamin kepastian hukum.
3. Sebagian Pelaku Anak Dikembalikan dengan Wajib Lapor
Dari total 13 pelaku yang diamankan, lima di antaranya merupakan anak-anak. Sesuai UU SPPA, mereka dikembalikan ke orang tua dengan kewajiban lapor secara rutin. Langkah ini diambil untuk menyeimbangkan aspek penegakan hukum dengan perlindungan hak anak. Meski dikembalikan, status hukum mereka tetap berjalan karena berkas perkara tetap diproses penyidik.
4. Pelaku Dewasa Diajukan Perpanjangan Penahanan
Berbeda dengan pelaku anak, para pelaku dewasa dalam kasus perusakan pos polisi Malang tetap dikenakan penahanan. Polisi telah mengajukan perpanjangan masa tahanan untuk memastikan proses penyidikan berjalan tuntas. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan hukum antara pelaku dewasa dan anak, namun keduanya tetap diproses secara profesional tanpa adanya pengecualian.
5. Kronologi Kasus Perusakan Pos Polisi
Sebagai latar belakang, kasus ini terjadi pada Minggu dini hari, 31 Agustus 2025, di beberapa lokasi di Kabupaten Malang. Titik yang menjadi sasaran antara lain Pos Lantas Kebonagung, Polsek Pakisaji, Pos Pantau Simpang 4 Kepanjen, hingga Pos Laka 12.50 Satlantas di Jalan Sumedang, Kepanjen. Aksi tersebut merusak fasilitas polisi dan menimbulkan keresahan masyarakat. Polisi kemudian bergerak cepat dan berhasil mengamankan 13 orang, terdiri dari 8 dewasa dan 5 anak.
Baca Juga: Lansia di Pakis Malang Meninggal Dunia, Ditemukan Tewas Terbakar di Teras
6. Penekanan pada Profesionalisme dan Perlindungan Hak Anak
Polres Malang menegaskan bahwa semua pelaku, baik dewasa maupun anak-anak, diproses tanpa adanya diskriminasi. Penanganan perkara dilakukan dengan prinsip profesionalisme dan tetap memperhatikan hak-hak pelaku anak sesuai aturan. Artinya, meski berstatus anak, mereka tidak luput dari tanggung jawab hukum, hanya saja prosedurnya menyesuaikan dengan peraturan khusus.
7. Kasus Masih Berlanjut ke Tahap Berikutnya
Hingga pertengahan September 2025, penyidik terus melengkapi berkas perkara. Seluruh proses akan dikawal bersama pihak kejaksaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Publik diminta bersabar menunggu perkembangan selanjutnya. Polisi menegaskan tidak ada intervensi dalam perkara ini, dan semua akan diputuskan melalui mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia.
Pentingnya Transparansi Penegakan Hukum
Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut dua hal penting: kewibawaan institusi kepolisian dan perlindungan hak anak. Transparansi proses hukum sangat diperlukan agar masyarakat percaya bahwa tidak ada yang diistimewakan. Dengan penyidikan yang profesional, kasus ini dapat menjadi pembelajaran bersama bahwa tindakan perusakan fasilitas umum tidak bisa ditoleransi, siapa pun pelakunya.
Dampak Sosial Kasus
Selain aspek hukum, kasus ini juga berdampak pada sosial masyarakat. Perusakan fasilitas polisi menimbulkan keresahan, terutama di kawasan yang terdampak langsung. Pos polisi yang dirusak adalah sarana publik untuk keamanan bersama. Karena itu, masyarakat berharap proses hukum bisa memberikan efek jera bagi para pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan tindakan serupa.
Baca Juga: Pelaku Perampokan di Malang Diburu Polisi
Kasus perusakan pos polisi di Kabupaten Malang memperlihatkan kompleksitas penanganan hukum ketika pelaku terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Melalui koordinasi antara penyidik dan jaksa, semua prosedur diupayakan berjalan sesuai aturan. Sebagian anak memang dikembalikan ke keluarga dengan kewajiban lapor, namun itu tidak berarti mereka bebas dari jerat hukum. Sementara itu, pelaku dewasa tetap dalam tahanan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Dengan adanya 7 update terbaru ini, publik bisa memahami bahwa proses hukum kasus perusakan pos polisi Malang tetap berjalan transparan, profesional, dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.
