infomalang.com/ – DPRD Kota Malang bersama Pemkot Malang resmi menyepakati Perubahan APBD 2025 dengan menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama.
Rapat paripurna yang digelar pada Kamis, 11 September 2025, dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar), menjadi momen krusial yang menentukan arah pembangunan kota.
Kehadiran jajaran Forkopimda dan para pejabat daerah menandakan pentingnya keputusan tersebut bagi masa depan Kota Malang.
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen memaksimalkan serapan anggaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia menyebut rendahnya realisasi anggaran di beberapa OPD pada awal tahun dipengaruhi oleh masa transisi pemerintahan. Meskipun demikian, pemerintah optimis kondisi tersebut tidak akan terulang pada tahun anggaran berikutnya.
“Kami telah melakukan evaluasi menyeluruh. Kami pastikan sisa anggaran dapat diserap secara maksimal dan tepat sasaran,” ujar Ali.
Penambahan Anggaran dan Prioritas Utama Pendidikan
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menjelaskan bahwa terdapat tambahan pendapatan daerah sebesar Rp13 miliar dalam APBD Perubahan 2025.
Tambahan ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp6,4 miliar serta pendapatan transfer sebesar Rp7,3 miliar. Tambahan ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pengelolaan keuangan daerah.
Total belanja setelah pembahasan Banggar mencapai Rp2,7 triliun dengan pendapatan Rp2,5 triliun. Kondisi ini membuat pembiayaan ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp204 miliar.
Trio menegaskan bahwa tambahan belanja harus segera dijalankan dengan efektif mengingat keterbatasan waktu pelaksanaan. Persetujuan final dari Gubernur Jawa Timur diperkirakan baru turun pada awal Oktober 2025.
“Waktu kita terbatas. Setelah persetujuan turun, semua program harus langsung jalan,” tegas Trio.
Salah satu sektor yang paling banyak mendapatkan tambahan anggaran adalah pendidikan, membuktikan bahwa pendidikan jadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah. Dari total Rp13 miliar, sekitar Rp7,45 miliar dialokasikan untuk program prioritas di bidang ini.
Anggaran tersebut mencakup insentif Guru PAUD sebesar Rp4,68 miliar yang digunakan untuk melengkapi pembayaran insentif tiga bulan yang sempat tertunda.
“Ini adalah bentuk apresiasi kami kepada para pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka adalah garda terdepan dalam membentuk karakter anak-anak kita,” kata Trio.
Selain itu, sekitar Rp2,4 miliar diarahkan untuk rehabilitasi sekolah. Rencananya, dana tersebut dipakai untuk memperbaiki sekitar sepuluh sekolah yang mengalami kerusakan ringan hingga berat.
Tidak hanya sekolah negeri, sekolah swasta juga mendapat perhatian melalui alokasi Rp320 juta untuk mendukung kelembagaan. Tambahan insentif sebesar Rp50 juta juga diberikan untuk penghargaan SAKIP Terbaik, sebagai dorongan bagi OPD untuk meningkatkan kinerja mereka.
Baca Juga: Bupati Malang Siap Bangun Sekolah Rakyat Baru, Tampung 1.000 Siswa di Srigonco
Isu Strategis Lain dan Komitmen Pemerintah
Selain pendidikan, rapat paripurna juga menyinggung isu strategis terkait revitalisasi Pasar Besar Malang. Pasar tradisional terbesar di Kota Malang ini masih menghadapi tantangan serius dalam perawatan dan rencana pembangunan ulang.
DPRD menekankan pentingnya pemerintah daerah menjaga komitmen terhadap perbaikan fasilitas pasar.
Rencana relokasi pedagang yang dianggarkan Rp8 miliar sempat terhambat oleh perbedaan pandangan di kalangan pedagang sendiri.
Padahal, dukungan penuh pedagang menjadi syarat penting agar pemerintah pusat dapat memberikan bantuan revitalisasi. Dengan adanya koordinasi lebih intensif, diharapkan solusi terbaik dapat segera tercapai.
“Revitalisasi pasar ini adalah proyek vital. Kami akan terus berkomunikasi dengan semua pihak untuk mencari jalan keluar terbaik,” ujar Ali Muthohirin.
Harapan Peningkatan Kinerja Anggaran
Pemerintah Kota Malang berjanji akan terus meningkatkan kinerja serapan anggaran pada sisa waktu pelaksanaan 2025.
Proses penganggaran yang disusun bersama DPRD diharapkan menjadi landasan kuat untuk pembangunan yang lebih terarah dan berdampak. Dengan fokus utama pada pendidikan, pemerintah berusaha memastikan kualitas sumber daya manusia di Kota Malang semakin baik.
Langkah strategis ini diharapkan mampu menciptakan dampak jangka panjang. Investasi pada pendidikan akan melahirkan generasi yang lebih unggul dan siap menghadapi tantangan global.
Dengan demikian, pembangunan Kota Malang tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga peningkatan kualitas masyarakat.
Kesepakatan Perubahan APBD 2025 Kota Malang menandai komitmen bersama DPRD dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan sektor pendidikan.
Alokasi tambahan anggaran Rp13 miliar yang sebagian besar diarahkan pada program pendidikan menunjukkan perhatian serius terhadap kebutuhan mendasar masyarakat.
Dengan dukungan semua pihak, baik legislatif, eksekutif, maupun masyarakat, diharapkan implementasi anggaran berjalan efektif. Pendidikan jadi prioritas yang kuat akan menjadi fondasi utama bagi pembangunan Kota Malang menuju masa depan yang lebih sejahtera dan berdaya saing.
Baca Juga: DPRD Malang Dorong Festival Literasi, Padukan Budaya Dongeng dengan Literasi Digital
