InfoMalang – Rencana pengoperasian Bus Trans Jatim di kawasan Malang Raya masih menimbulkan polemik. Sejumlah paguyuban sopir angkot menilai kebijakan ini bisa memengaruhi mata pencaharian mereka.
Aksi protes pun muncul, dan Sopir Angkot Minta Kejelasan terkait mekanisme pelaksanaan, termasuk dampak yang akan mereka terima jika layanan transportasi massal itu benar-benar dioperasikan.
Surat Resmi Diajukan ke DPRD
Ketua Serikat Sopir Indonesia (SSI) Kota Malang, Stefanus Hari Wahyudi, atau akrab disapa Sam Obek, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi ke DPRD Kota Malang.
Langkah ini ditempuh sebagai bentuk keseriusan karena Sopir Angkot Minta Kejelasan mengenai skema yang akan diterapkan. Mereka berharap dewan membuka ruang audiensi agar keluhan sopir bisa tersampaikan secara transparan.
Baca Juga:Balap Liar di Malang Tertangkap, Polisi Amankan 14 Remaja dalam Aksi Kejar-kejaran
Dua Poin Utama Keberatan
Menurut Sam Obek, terdapat dua poin keberatan utama. Pertama, kehadiran Bus Trans Jatim berpotensi mengurangi pendapatan sopir angkot secara drastis. Kedua, operasional bus dinilai bisa memperparah kemacetan lalu lintas di Kota Malang.
Hal inilah yang membuat Sopir Angkot Minta Kejelasan mengenai strategi pengaturan trayek serta solusi alternatif bagi sopir yang terdampak langsung oleh rencana tersebut.
Minimnya Komunikasi Resmi
Hingga kini, paguyuban sopir angkot merasa belum ada komunikasi resmi dari Dishub Kota Malang. Yang terjadi baru sebatas pembicaraan informal yang dinilai kurang memadai.
Oleh karena itu, Sopir Angkot Minta Kejelasan agar dialog formal segera dilakukan. Dengan begitu, para sopir dapat mengetahui kebijakan secara detail, bukan hanya sebatas wacana.
Perbandingan dengan Kota Batu
Sam Obek mencontohkan, di Kota Batu, Dishub Provinsi Jawa Timur sudah membuka ruang komunikasi dengan para sopir angkot. Melalui forum resmi, aspirasi sopir dapat didengar sebelum kebijakan diberlakukan.
Namun, situasi berbeda terjadi di Malang. Hingga kini Sopir Angkot Minta Kejelasan karena merasa tidak pernah diajak berdialog secara terbuka. Kondisi ini memicu keresahan yang semakin meluas.
Aspirasi Dibawa 17 Perwakilan Sopir
Rencananya, jika permohonan audiensi diterima, SSI akan membawa 17 perwakilan sopir dari berbagai jalur angkot di Kota Malang. Mereka berharap, aspirasi bisa ditindaklanjuti oleh DPRD.
Dalam forum itu, Sopir Angkot Minta Kejelasan mengenai kebijakan transportasi agar tetap adil, tidak hanya menguntungkan satu pihak. Keberadaan bus seharusnya menjadi solusi mobilitas, bukan mematikan penghidupan sopir.
Tidak Menolak Perubahan, Tapi Minta Solusi
Sam Obek menegaskan, para sopir angkot tidak menolak adanya perubahan transportasi publik. Mereka memahami kebutuhan kota akan moda transportasi yang lebih modern dan nyaman.
Namun, Sopir Angkot Minta Kejelasan agar solusi konkret juga diberikan kepada mereka. Tanpa kompensasi atau alternatif, keberadaan Trans Jatim bisa membuat banyak sopir kehilangan mata pencaharian.
Kekhawatiran Pendapatan Menurun
Salah satu keresahan terbesar adalah potensi turunnya jumlah penumpang. Jika masyarakat lebih memilih bus yang lebih murah dan nyaman, otomatis angkot akan semakin ditinggalkan.
Inilah sebabnya Sopir Angkot Minta Kejelasan terkait regulasi tarif, rute, serta integrasi transportasi agar persaingan tidak sepenuhnya merugikan pihak angkot.
Potensi Kemacetan Jadi Sorotan
Selain soal ekonomi, persoalan lalu lintas juga menjadi perhatian. Penambahan bus di jalan raya dinilai bisa memperparah kemacetan di titik-titik padat Kota Malang.
Dengan dasar itu, Sopir Angkot Minta Kejelasan bagaimana pemerintah merancang manajemen lalu lintas. Mereka berharap solusi yang ditawarkan tidak menimbulkan masalah baru bagi pengguna jalan.
Harapan pada Pemerintah Daerah
Pada akhirnya, polemik ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kota Malang dalam menata transportasi publik. Keberadaan bus modern memang penting, tetapi keadilan sosial juga tidak boleh diabaikan.
Melalui forum resmi, Sopir Angkot Minta Kejelasan agar kebijakan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan keberlangsungan hidup sopir angkot. Dialog terbuka dinilai sebagai jalan tengah yang adil.
Dukungan Dewan Sangat Diharapkan
Kini, semua mata tertuju pada DPRD Kota Malang sebagai penengah. Dewan diharapkan mampu memfasilitasi audiensi sehingga kedua pihak bisa menemukan titik temu.
Kondisi ini sekali lagi menegaskan bahwa Sopir Angkot Minta Kejelasan bukan sekadar penolakan, melainkan wujud kegelisahan atas ketidakpastian masa depan mereka di tengah perubahan sistem transportasi.
