infomalang.com/ – Mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2012-2014, Hari Karyuliarto, menjadi sorotan setelah memberikan pernyataan mengejutkan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG). Ia menyebut bahwa Eks Pejabat Pertamina Tuding Ahok dan Nicke harus ikut bertanggung jawab dalam perkara ini.
Hari menyampaikan hal itu sebelum menjalani pemeriksaan di gedung Merah Putih KPK pada 25 September 2025. Menurutnya, kasus LNG yang menimbulkan kerugian negara sebesar US$ 113,8 juta atau sekitar Rp 1,8 triliun bukan hanya persoalan pejabat lama, tetapi juga berkaitan dengan kepemimpinan berikutnya.
Pernyataan ini membuat publik terkejut. Bagaimana tidak, muncul dugaan bahwa Eks Pejabat Pertamina Tuding Ahok dan Nicke terhubung dalam proyek LNG yang bermasalah.
Penetapan Tersangka dan Kerugian Negara
Sebelumnya, KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus ini, yaitu Hari Karyuliarto dan Yenni Andayani. Keduanya telah ditahan karena dianggap menyetujui impor LNG tanpa dasar analisis teknis maupun ekonomi yang memadai.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa persetujuan impor LNG dilakukan tanpa pedoman jelas, bahkan izin prinsip diberikan tanpa rekomendasi resmi dari Kementerian ESDM. Kondisi inilah yang menimbulkan kerugian negara.
Fakta tersebut membuat publik semakin percaya bahwa tudingan Eks Pejabat Pertamina Tuding Ahok dan Nicke patut menjadi perhatian. Apalagi, impor LNG itu tidak pernah masuk ke Indonesia dan harganya lebih mahal dari gas dalam negeri.
Posisi Ahok dalam Kasus LNG
Nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ikut terseret karena pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina. Ia juga sudah diperiksa KPK pada Januari 2025.
Ahok menyebut bahwa pemeriksaannya hanya untuk mengonfirmasi keterangan sebelumnya dan kasus itu tidak terjadi pada masa kepemimpinannya. Namun, publik tetap menyoroti perannya karena posisi komisaris dianggap memiliki fungsi pengawasan strategis.
Situasi ini memperkuat alasan mengapa Eks Pejabat Pertamina Tuding Ahok dan Nicke dalam proyek LNG terus dibicarakan.
Pemeriksaan Nicke Widyawati
Selain Ahok, mantan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, juga sudah diperiksa pada Januari 2025. Namun, berbeda dengan Ahok, Nicke memilih bungkam dan tidak memberikan komentar kepada awak media.
Keputusan untuk tidak berbicara justru menimbulkan spekulasi. Sebagai pemimpin eksekutif tertinggi di Pertamina, publik menilai Nicke memiliki peran penting dalam kebijakan strategis. Tidak heran jika Eks Pejabat Pertamina Tuding Ahok dan Nicke menjadi bagian utama dari narasi kasus ini.
Dampak terhadap Tata Kelola Energi
Kasus LNG ini tidak hanya menyangkut persoalan hukum, tetapi juga membuka mata publik tentang rapuhnya tata kelola energi nasional. Impor LNG yang tanpa kepastian pembeli, tanpa kontrak back to back, dan harga yang lebih mahal menunjukkan lemahnya perencanaan.
Kerugian Rp 1,8 triliun bukan sekadar angka, melainkan dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan. Karena itu, ketika Eks Pejabat Pertamina Tuding Ahok dan Nicke, publik menilai perlu ada transparansi penuh agar kasus ini tidak hanya berhenti pada pejabat menengah.
Harapan atas Transparansi
Hari Karyuliarto menegaskan bahwa ia tidak ingin melempar tanggung jawab, tetapi meminta keadilan ditegakkan. Semua pihak yang terlibat harus ikut bertanggung jawab, termasuk nama besar yang disebut-sebut.
Menurut banyak pakar, kasus ini bisa menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem pengawasan di BUMN energi. Tidak cukup hanya menindak pejabat tertentu, tetapi juga mengevaluasi struktur dan regulasi agar tidak terulang di masa depan.
Pernyataan tegas bahwa Eks Pejabat Pertamina Tuding Ahok dan Nicke kini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas adalah hal yang tidak bisa ditawar.
Kontroversi proyek LNG di Pertamina masih akan terus bergulir. Dengan jumlah kerugian yang besar, publik menaruh harapan besar kepada KPK untuk mengungkap semua pihak yang terlibat tanpa pandang bulu.
Kasus ini juga memperlihatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas di sektor energi sangat penting. Keputusan impor tidak boleh diambil secara gegabah karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kini, narasi Eks Pejabat Pertamina Tuding Ahok dan Nicke telah menjadi sorotan nasional. Pertanyaan utama publik adalah apakah lembaga hukum akan menindaklanjuti tudingan ini ataukah hanya berhenti sebagai isu politik semata.
Baca Juga:DPR Angkat Suara soal KIP Kuliah, Jangan Biarkan Anak Tak Mampu Kehilangan Hak Belajar
