Perubahan iklim telah menjadi tantangan terbesar abad ke-21. Sebagai salah satu negara dengan emisi gas rumah kaca yang signifikan, Indonesia memiliki peran krusial dalam upaya global.
Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mendorong transisi energi bersih bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk mencapai target Pengurangan Emisi Karbon yang telah disepakati dunia, khususnya melalui Nationally Determined Contribution (NDC).
Transisi ini menuntut pergeseran besar dari energi berbasis fosil, seperti batu bara dan minyak, menuju sumber energi terbarukan (EBT) seperti panas bumi, air, surya, dan angin.
Namun, perjalanan ini sarat dengan tantangan implementasi, mulai dari pembiayaan triliunan rupiah hingga persoalan infrastruktur dan regulasi yang masih tumpang tindih.
Artikel ini akan membedah kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan energi bersih, mengidentifikasi pilar utama yang didorong, serta menganalisis hambatan nyata yang dihadapi di lapangan.
1. Pilar Kebijakan Pemerintah
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius, yaitu mencapai Net Zero Emission (NZE) atau Nol Emisi Karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Baca Juga:KPKDG Malang Fokus pada Penguatan Konten Rohani Demi Stabilitas Mental Jemaat
A. Pensiun Dini PLTU dan Pengembangan EBT
Salah satu kebijakan paling penting adalah rencana untuk memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) secara bertahap. Kebijakan ini didukung dengan dorongan masif pada pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
Target bauran energi nasional menetapkan persentase EBT yang harus dicapai dalam sistem ketenagalistrikan.
Panas bumi dan tenaga air, yang potensinya sangat besar di Indonesia, menjadi primadona dalam kebijakan ini.
B. Pajak Karbon dan Perdagangan Karbon
Pemerintah memperkenalkan skema Pajak Karbon dan Perdagangan Karbon sebagai mekanisme pasar untuk memberikan insentif dan disinsentif.
Perusahaan yang melampaui batas emisi yang diizinkan harus membeli izin emisi dari perusahaan yang emisinya di bawah batas (Perdagangan Karbon), atau membayar pajak kepada negara (Pajak Karbon).
Kebijakan ini bertujuan membuat energi kotor menjadi mahal dan energi bersih lebih kompetitif.
2. Tantangan Implementasi yang Krusial
Meskipun cetak biru kebijakan sudah jelas, implementasinya di lapangan menghadapi hambatan struktural dan finansial yang besar.
A. Pembiayaan dan Investasi Skala Besar
Transisi energi bersih membutuhkan investasi yang sangat besar. Membangun infrastruktur pembangkit EBT, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atau Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), serta jaringan transmisi pintar (smart grid), memerlukan dana triliunan rupiah.
Ketergantungan pada pinjaman dan pendanaan hijau dari lembaga internasional menjadi tantangan tersendiri.
B. Intermittensi dan Stabilitas Jaringan
Sumber EBT seperti tenaga surya dan angin bersifat intermittent (tidak stabil karena bergantung pada cuaca).
Tantangan implementasi terbesar adalah menjaga stabilitas pasokan listrik ketika EBT menjadi sumber utama.
Hal ini membutuhkan teknologi penyimpanan energi canggih, seperti baterai skala besar, yang biayanya masih relatif mahal.
C. Regulasi dan Tumpang Tindih Kewenangan
Seringkali, kebijakan pusat bertabrakan dengan peraturan di tingkat daerah, terutama terkait perizinan lahan untuk proyek EBT seperti panas bumi atau PLTS.
Kerangka regulasi yang masih dalam proses penyelarasan menciptakan ketidakpastian bagi investor swasta, yang dapat memperlambat laju pengurangan emisi karbon.
3. Langkah Strategis ke Depan
Untuk mempercepat transisi, pemerintah harus memperkuat beberapa aspek:
A. Penguatan Regulasi Transparansi
Penyederhanaan perizinan dan kepastian harga beli listrik EBT oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sangat penting.
Regulasi harus memberikan insentif yang jelas dan menarik bagi investasi swasta, baik lokal maupun asing, untuk masuk ke sektor EBT.
B. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
Transisi membutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam teknologi EBT, mulai dari instalasi PLTS hingga pemeliharaan turbin angin.
Program pelatihan dan pendidikan vokasi harus difokuskan pada green skills untuk mendukung industri baru ini.
C. Keterlibatan Publik dan Industri
Keberhasilan kebijakan pemerintah ini juga bergantung pada peran aktif sektor swasta dan masyarakat.
Kampanye efisiensi energi, dorongan penggunaan kendaraan listrik, dan pemasangan PLTS atap skala rumah tangga adalah bagian dari solusi yang harus didorong dari bawah ke atas.
Transisi energi bersih adalah maraton, bukan sprint. Kebijakan Pengurangan Emisi Karbon di Indonesia sudah berada di jalur yang benar, didukung oleh regulasi Pajak Karbon dan dorongan besar ke EBT.
Namun, untuk mengatasi tantangan implementasi berupa pembiayaan besar dan kendala stabilitas jaringan, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, investor, dan seluruh masyarakat.
Hanya dengan komitmen total, Indonesia dapat mewujudkan masa depan energi yang lebih hijau dan bersih.
Baca Juga:Buruh di Jatim Minta UMK Naik 8-10 Persen Begini Respons Wagub Emil
