infomalang – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), inisiatif strategis pemerintah untuk meningkatkan gizi jutaan pelajar, kini menghadapi sorotan tajam setelah dua insiden serius terjadi hampir bersamaan di Jawa Barat dan Jawa Timur.
Peningkatan kasus keracunan MBG di Bogor dan penghentian operasional belasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Malang memicu kekhawatiran publik dan menuntut evaluasi menyeluruh terhadap standar kualitas pangan dan mekanisme administrasi program tersebut.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat pengawasan dan mengevaluasi sistem secara fundamental untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan menjamin keberlanjutan program nasional ini.
Lonjakan Kasus Keracunan MBG di Bogor
Insiden keracunan makanan di Bogor menjadi perhatian besar karena terjadi di salah satu dapur penyedia MBG, yaitu SPPG Batutulis. Puluhan siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan, termasuk mual, pusing, dan muntah, setelah mengonsumsi makanan yang didistribusikan.
Pelanggaran Standar Operasional Dapur
Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa BGN telah menerima laporan awal mengenai kualitas menu di dapur tersebut sebelum insiden terjadi. Laporan tersebut mengindikasikan adanya menu yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan nutrisi dan kebersihan untuk siswa. Sayangnya, insiden keracunan sudah terjadi sebelum proses verifikasi dan penindakan sempat dilakukan.
BGN langsung bertindak tegas setelah terbukti bahwa dapur tersebut melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) program MBG.
Seluruh operasional dapur SPPG Batutulis dihentikan sampai proses investigasi selesai dilakukan. Langkah ini diambil untuk memastikan kualitas makanan dapat dikendalikan dengan ketat dan meminimalisasi risiko terulang.
Baca Juga: Banjir Parah Melanda Kota Malang dengan Ketinggian Air Hampir Mencapai 150 CM
Hambatan Non-Teknis: Penutupan Belasan SPPG di Malang
Di saat yang sama, masalah berbeda melanda Jawa Timur. Belasan dapur SPPG di Kabupaten Malang terpaksa menghentikan operasionalnya, bukan karena masalah kualitas makanan, melainkan karena dana operasional yang belum cair sesuai periode yang telah ditentukan.
Keterlambatan ini secara langsung mengganggu distribusi makanan bergizi kepada siswa di sejumlah sekolah.
Dadan Hindayana menjelaskan bahwa mekanisme pencairan dana MBG diatur setiap 12 hari. Namun, pencairan hanya dapat berjalan lancar jika administrasi dan laporan pertanggungjawaban dari pihak pengelola SPPG dikirim tepat waktu.
Keterlambatan administrasi, bahkan satu hari, dapat menghambat seluruh proses pencairan dan berdampak pada operasional harian.
Menanggapi masalah yang sering berulang ini, BGN memutuskan untuk mengambil langkah baru guna mencegah insiden serupa.
Setiap SPPG kini akan dipantau oleh petugas khusus yang bertugas memastikan proposal dan laporan keuangan dikirimkan tepat waktu. Sistem ini diharapkan dapat meminimalkan risiko dapur tutup karena masalah non-teknis, seperti yang terjadi pada belasan SPPG di Malang.
Pengawasan dan Evaluasi Sistem MBG Diperketat
Dua kejadian kontras di Bogor (masalah kualitas pangan) dan Malang (masalah administrasi) memberikan sinyal jelas bahwa program MBG membutuhkan pengawasan yang jauh lebih intensif dan berlapis.
Dadan menyampaikan komitmen BGN untuk memperkuat fungsi monitoring secara menyeluruh:
-
Kualitas Makanan: Pengawasan ketat pada standar penyajian, sumber bahan baku, dan kebersihan dapur untuk mencegah kasus keracunan MBG di Bogor terulang.
-
Administrasi dan Pendanaan: Penertiban alur pelaporan untuk memastikan pencairan dana berjalan lancar dan operasional SPPG tidak terhambat.
-
Koordinasi: Mengevaluasi pola koordinasi antara BGN pusat dan daerah agar respons terhadap informasi dan laporan darurat dapat dilakukan lebih cepat.
Melibatkan berbagai pihak, termasuk tenaga gizi, relawan, dan pihak sekolah, dalam proses pengawasan diharapkan dapat menciptakan sistem yang lebih efektif dan akuntabel. Keamanan pangan kini menjadi prioritas utama BGN.
Ke depan, BGN menargetkan peningkatan kualitas menyeluruh pada dapur SPPG melalui program pelatihan komprehensif, standarisasi menu berbasis gizi, dan peninjauan sarana pengolahan yang lebih ketat. Langkah-langkah ini bertujuan memulihkan kepercayaan publik terhadap program MBG sebagai bagian fundamental dari pembangunan sumber daya manusia unggul.
