Infomalang.com – Pedagang Pasar Karangploso di Kabupaten Malang kini tengah diliputi kegelisahan luar biasa setelah munculnya rencana kenaikan tersebut mencapai angka 100 persen, sebuah kebijakan yang dinilai sangat mencekik bagi para pelaku usaha mikro di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil.
Melalui 1 aksi protes dan audiensi yang dilakukan mayoritas pedagang ibu-ibu di kantor pengelola pasar, mereka menyuarakan penolakan keras terhadap beban biaya tambahan tersebut.
Para pedagang menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya memberatkan, tetapi juga mengancam keberlangsungan usaha mereka yang selama ini sudah terhimpit oleh sepinya pembeli di pasar tradisional.
Jeritan Pedagang di Tengah Sepinya Pasar
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Pasar Karangploso saat ini sedang mengalami penurunan daya beli yang cukup drastis.
Lorong-lorong pasar yang biasanya ramai, kini tampak lengang, membuat pendapatan harian pedagang menurun tajam.
Dalam audiensi yang berlangsung emosional tersebut, para pedagang menekankan bahwa untuk membayar tarif retribusi yang berlaku saat ini saja mereka sudah merasa kesulitan, apalagi jika pemerintah tetap memaksakan kenaikan hingga dua kali lipat.
Keluhan para pedagang ini didasari pada fakta bahwa kenaikan operasional tidak dibarengi dengan peningkatan fasilitas maupun keramaian pengunjung.
Sebaliknya, mereka melihat tren pasar tradisional yang kian tergerus oleh persaingan ritel modern dan belanja daring.
Pedagang merasa kebijakan ini seolah menjadi “pukulan ganda”; di satu sisi pendapatan merosot, namun di sisi lain biaya sewa dan retribusi justru meroket tanpa pertimbangan kondisi riil di lapangan.
Dampak Fatal Kenaikan Retribusi 100 Persen
Jika kenaikan tarif retribusi ini tetap direalisasikan oleh pemerintah daerah, terdapat risiko domino yang sangat destruktif bagi ekosistem pasar.
Pertama, pedagang akan terpaksa menaikkan harga jual barang dagangan mereka untuk menutupi biaya operasional yang membengkak.
Kenaikan harga ini dipastikan akan membuat konsumen semakin enggan berbelanja ke pasar tradisional, yang pada akhirnya akan membuat pasar semakin sepi dan ditinggalkan pelanggan.
Kedua, risiko pedagang gulung tikar menjadi ancaman nyata di depan mata. Seperti yang disampaikan dalam suara aspirasi mereka, banyak pasar di wilayah lain yang sudah mulai tutup karena tidak mampu bertahan.
Kenaikan biaya sebesar 100 persen adalah angka yang sangat tidak masuk akal bagi pedagang sayur, bahan pokok, maupun pakaian di level mikro.
Jika tidak ada kebijakan yang lebih humanis, Pasar Karangploso dikhawatirkan akan kehilangan identitasnya sebagai pusat ekonomi rakyat karena satu per satu pedagang memilih untuk berhenti berjualan.
Baca Juga:
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Karpet di Pasaran
Tuntutan Peninjauan Ulang dan Solusi Ekonomi
Tuntutan utama para pedagang sangat jelas: mereka meminta pemerintah daerah untuk segera membatalkan rencana kenaikan tersebut dan melakukan peninjauan ulang yang melibatkan aspirasi pedagang secara langsung.
Alih-alih menaikkan tarif, para pedagang justru mengharapkan adanya insentif atau bahkan penurunan tarif retribusi untuk sementara waktu guna membantu mereka bertahan di tengah krisis daya beli.
Pihak pengelola pasar diharapkan mampu menjadi jembatan yang jujur antara pedagang dan pengambil kebijakan di tingkat kabupaten.
Transparansi mengenai alasan di balik rencana kenaikan ini harus dibuka secara gamblang. Masyarakat pedagang membutuhkan solusi konkret, bukan sekadar janji atau sosialisasi sepihak.
Mereka berharap pemerintah lebih fokus pada cara meramaikan kembali pasar tradisional, misalnya melalui perbaikan sarana prasarana atau promosi event pasar, daripada sekadar menaikkan target pendapatan dari sektor retribusi yang membebani rakyat kecil.
Pentingnya Empati dalam Kebijakan Publik
Dalam perspektif kebijakan publik, setiap regulasi yang menyentuh ekonomi masyarakat bawah harus dilandasi oleh empati dan data lapangan yang akurat.
Pedagang Pasar Karangploso adalah bagian dari kekuatan UMKM yang menjaga ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
Menekan mereka dengan biaya tambahan di saat kondisi pasar sedang lesu menunjukkan kurangnya sensitivitas pemerintah terhadap dinamika ekonomi kerakyatan.
Kepercayaan masyarakat (Trustworthiness) terhadap pemerintah daerah kini sedang dipertaruhkan. Jika aspirasi ibu-ibu pedagang ini diabaikan, maka citra pemerintah sebagai pelayan rakyat akan tercoreng.
Sebaliknya, jika pemerintah bersedia mendengarkan dan membatalkan rencana kenaikan tersebut, hal itu akan dipandang sebagai langkah bijak yang mengutamakan keselamatan ekonomi rakyat di atas pencapaian angka-angka retribusi semata.
Harapan Keberlanjutan Pasar Tradisional Karangploso
Masa depan Pasar Karangploso bergantung pada kebijakan yang diambil dalam beberapa hari ke depan. Pedagang tetap berkomitmen untuk berjualan dengan jujur dan berkontribusi pada daerah, asalkan beban yang diberikan tetap dalam batas kewajaran.
Sinergi antara pemerintah dan pedagang harus diperkuat untuk menemukan jalan tengah yang saling menguntungkan (win-win solution).
Kita semua berharap agar suara pedagang kecil ini didengar oleh para pemangku kepentingan. Pasar tradisional adalah simbol kehidupan sosial dan ekonomi yang harus dijaga keberadaannya.
Dengan memberikan ruang napas bagi para pedagang melalui tarif yang terjangkau, ekonomi lokal di Karangploso akan memiliki peluang untuk bangkit kembali.
Mari kita dukung keberadaan pasar rakyat dengan kebijakan yang pro-rakyat dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap regulasi yang ditetapkan.
Baca Juga:
DPRD Kota Malang Awasi Revitalisasi Pasar Tawangmangu yang Didanai APBN
