Infomalangcom – Pemerintah Kabupaten Malang memulai proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah DaerahRKPD 2027 melalui Forum Konsultasi Publik yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.
Kegiatan ini menjadi tahapan penting untuk memastikan arah kebijakan pembangunan daerah disusun secara partisipatif dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah menilai keterlibatan publik diperlukan agar perencanaan tidak bersifat elitis, melainkan mencerminkan kondisi dan tantangan nyata yang dihadapi Kabupaten Malang.
Dalam forum tersebut, Bupati Malang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan harus berbasis data dan aspirasi masyarakat. RKPD bukan hanya dokumen administratif tahunan, tetapi menjadi pedoman utama dalam menentukan prioritas program, alokasi anggaran, serta strategi pembangunan daerah pada tahun 2027.
Oleh karena itu, setiap masukan yang disampaikan dalam forum ini menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan yang berorientasi pada hasil dan dampak nyata.
Arahan Bupati Malang terkait Peningkatan PAD
Bupati Malang secara khusus menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah atau PAD sebagai fokus utama dalam RKPD 2027. Menurutnya, kemandirian fiskal daerah menjadi kunci keberlanjutan pembangunan di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.
Ketergantungan berlebihan pada dana transfer pusat dinilai berisiko menghambat fleksibilitas daerah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
Peningkatan PAD, kata Bupati Malang, harus dilakukan secara terencana dan berkeadilan. Pemerintah daerah tidak ingin kebijakan fiskal justru membebani masyarakat. Sebaliknya, optimalisasi pendapatan perlu dilakukan melalui pengelolaan potensi daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Kabupaten Malang.
Optimalisasi Potensi Daerah secara Terukur
Kabupaten Malang memiliki beragam potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan PAD. Sektor pariwisata, pertanian, industri kreatif, serta jasa dinilai memiliki kontribusi besar apabila dikelola secara optimal.
Bupati Malang meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk melakukan pemetaan potensi secara detail agar setiap sektor dapat berkontribusi sesuai karakteristik dan keunggulannya.
Pendekatan berbasis data menjadi penekanan utama dalam proses ini. Pemerintah daerah mendorong penggunaan data statistik, kajian akademik, serta evaluasi kinerja sebelumnya sebagai dasar penentuan target PAD.
Dengan cara tersebut, perencanaan diharapkan lebih realistis dan dapat diukur pencapaiannya, sekaligus meminimalkan risiko kegagalan program.
Inovasi dan Digitalisasi Pengelolaan Pendapatan
Selain optimalisasi potensi, Bupati Malang menyoroti pentingnya inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Digitalisasi sistem pajak dan retribusi dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
Sistem digital memungkinkan proses pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Digitalisasi juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik.
Dengan sistem yang transparan, potensi kebocoran dapat ditekan, sementara masyarakat memperoleh kepastian dalam proses pembayaran kewajiban daerah. Pemerintah Kabupaten Malang berharap inovasi ini mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memperkuat basis PAD secara berkelanjutan.
Peran Akademisi dan Pelaku Usaha
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 turut menghadirkan akademisi dan pelaku usaha yang memberikan masukan konstruktif. Akademisi menekankan bahwa peningkatan PAD harus diiringi dengan peningkatan kualitas belanja daerah.
Setiap pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah perlu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang berkualitas, pembangunan infrastruktur, serta program pemberdayaan ekonomi. Sementara itu, pelaku usaha menyampaikan harapan agar pemerintah daerah menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Kepastian regulasi, kemudahan perizinan, dan birokrasi yang efisien dinilai mampu mendorong pertumbuhan usaha lokal. Pertumbuhan ekonomi tersebut pada akhirnya akan berdampak positif terhadap peningkatan PAD dan penyerapan tenaga kerja.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik. Pemerintah daerah berkomitmen membuka akses informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar masyarakat dapat memahami arah kebijakan serta turut mengawasi prosesnya secara aktif.
RKPD sebagai Instrumen Pembangunan Berkelanjutan
RKPD 2027 diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Malang yang berkelanjutan. Fokus pada peningkatan PAD diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk mendukung program pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta layanan kesehatan yang lebih merata.
Bupati Malang menegaskan bahwa keberhasilan RKPD 2027 sangat bergantung pada sinergi seluruh pihak. Dengan perencanaan matang, kolaborasi lintas sektor, serta pengawasan berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Malang optimistis mampu mewujudkan pembangunan yang mandiri, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Baca Juga : 3 Langkah Tegas Polisi Malang Perkuat Keamanan Perbankan dan ATM
