Infomalangcom – Memasuki periode krusial pembangunan nasional, pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan arah baru dalam menavigasi tantangan global.
Strategi utama yang diambil adalah memperkuat struktur fundamental melalui kebijakan ekonomi yang berbasis pada nilai tambah.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, fokus pembangunan tidak lagi hanya sekadar mengekspor bahan mentah, melainkan mengolahnya di dalam negeri.
Langkah berani ini diambil untuk memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat luas sekaligus memperkokoh posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Transformasi Paradigma Kebijakan Ekonomi 2026
Kebijakan ekonomi tahun 2026 menandai pergeseran besar dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi manufaktur yang berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai angka optimistis sebesar 8%. Target ini bukan tanpa alasan; melalui hilirisasi yang masif, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu ke hilir.
Kebijakan ini merupakan manifestasi dari keinginan untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada fluktuasi harga komoditas global yang seringkali tidak menentu dan merugikan neraca perdagangan nasional dalam jangka panjang.
Integrasi sektor-sektor strategis menjadi kunci utama. Jika sebelumnya hilirisasi identik dengan nikel dan tembaga, kini cakupannya diperluas secara agresif ke sektor agrikultur, maritim, dan energi hijau.
Hal ini dilakukan untuk menciptakan diversifikasi ekonomi yang kuat, sehingga stabilitas ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada satu sektor saja.
Pemerintah percaya bahwa dengan memperkuat struktur industri domestik, Indonesia akan memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap guncangan eksternal sekaligus mampu menyediakan lapangan kerja yang lebih berkualitas bagi generasi muda.
18 Proyek Strategis Nasional: Lokomotif Pertumbuhan Baru
Sebagai bentuk implementasi nyata dari kebijakan ekonomi tersebut, pemerintah telah mengidentifikasi 18 proyek hilirisasi prioritas.
Dengan total nilai investasi yang fantastis mencapai Rp618 triliun, proyek-proyek ini tersebar di berbagai wilayah di Indonesia untuk mendorong pemerataan pembangunan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah pembangunan smelter aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. Proyek senilai US$ 2,4 miliar ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan industri manufaktur domestik sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor logam dasar yang selama ini membebani devisa negara.
Selain mineral, sektor energi juga mendapatkan perhatian khusus melalui pengembangan Bioavtur di Cilacap. Penggunaan minyak jelantah dan minyak nabati sebagai bahan bakar pesawat bukan hanya soal inovasi teknologi, tetapi juga langkah nyata dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.
Melalui proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), pemerintah menargetkan pengurangan impor LPG secara signifikan.
Langkah-langkah ini secara kolektif diproyeksikan mampu menyerap lebih dari 276.000 tenaga kerja terampil, yang pada akhirnya akan menggerakkan roda ekonomi di tingkat daerah maupun nasional secara simultan.
Baca Juga :
TPID Kota Malang Mantapkan Pengendalian Inflasi Menjelang Ramadan 2026
Peran Danantara dan Penguatan Fiskal Industri
Keberhasilan kebijakan ekonomi ini sangat bergantung pada kekuatan kelembagaan dan dukungan anggaran yang tepat sasaran.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagatha Nusantara, atau yang dikenal sebagai Danantara, memegang peranan vital sebagai manajer investasi negara.
Lembaga yang dipimpin oleh Rosan Roeslani ini bertugas memastikan alokasi modal dan investasi asing dapat mengalir lancar ke 18 proyek strategis nasional tersebut.
Danantara berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan strategis pemerintah dengan dinamika pasar modal global, memastikan setiap proyek mendapatkan pendanaan yang optimal dan berkelanjutan.
Dari sisi anggaran negara, Kementerian Perindustrian telah menyiapkan pagu anggaran yang kuat, berkisar antara Rp2,11 triliun hingga Rp2,5 triliun untuk tahun 2026.
Alokasi ini secara spesifik diarahkan untuk pembangunan infrastruktur di kawasan-kawasan industri baru serta penyediaan fasilitas insentif bagi investor yang berkomitmen pada program hilirisasi.
Selain itu, kolaborasi dengan lembaga riset melalui pendanaan LPDP memastikan bahwa teknologi yang digunakan dalam proses hilirisasi terus berkembang.
Fokus pada riset dan pengembangan (R&D) ini sangat penting agar industri nasional tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta inovasi dalam rantai nilai industri dunia.
Hilirisasi Hijau dan Target Kontribusi Manufaktur
Aspek keberlanjutan menjadi ruh dalam kebijakan ekonomi nasional 2026. Pemerintah mulai menerapkan standar emisi yang sangat ketat di seluruh kawasan industri smelter.
Transformasi menuju ekonomi hijau diwujudkan dengan mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) dalam setiap proses produksi industri.
Misalnya, target produksi batubara mentah dibatasi pada angka 600 juta ton untuk mendorong perusahaan tambang beralih ke industri kimia batu bara yang lebih bersih.
Langkah ini sejalan dengan komitmen internasional Indonesia dalam menurunkan emisi karbon sekaligus meningkatkan nilai jual produk industri di pasar global yang kini semakin sensitif terhadap isu lingkungan.
Target akhir dari rangkaian kebijakan ini adalah meningkatkan kontribusi sektor manufaktur non-migas terhadap PDB hingga mencapai minimal 18,56% di tahun 2026.
Angka ini dianggap sebagai ambang batas krusial agar Indonesia dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
Dengan memperkuat hilirisasi di sektor kelautan seperti pengolahan rumput laut (kageenan) dan filet ikan tilapia, pemerintah juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat pesisir dan pelaku UMKM.
Sinergi antara industri besar dan usaha kecil menengah inilah yang diharapkan menjadi fondasi kokoh menuju visi Indonesia Emas 2045.
Informasi lebih lanjut mengenai visi besar pemerintah dalam hilirisasi ini dapat disimak melalui penjelasan resmi dalam video berikut:
Baca Juga :
Rupiah Tertekan hingga Dekati Rp17.000, Ini Penjelasan Menkeu Purbaya
