infomalangcom – Selain menyalurkan bantuan logistik, pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana turut menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah bagi warga yang terdampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur.
Bantuan tersebut disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah masing-masing warga, dengan besaran mencapai Rp15 juta hingga Rp30 juta.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menjelaskan bahwa skema bantuan tersebut dibagi berdasarkan kategori kerusakan yang dialami rumah warga.
Untuk kategori rusak ringan, pemerintah akan memberikan dukungan sebesar Rp15 juta, sedangkan untuk rumah dengan kategori rusak sedang, bantuan yang diberikan mencapai Rp30 juta.
“Rusak ringan akan menerima 15 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan yang rusak berat misal rumahnya hancur akan dibangunkan hunian sementara untuk tempat tinggal sambil menunggu hunian permanen, hunian tetap dibangun atau diberikan dana tunggu hunian,” kata Suharyanto saat meninjau Puskesmas Riung di Kabupaten Ngada, NTT.
Skema Bantuan bagi Rumah Rusak Berat
Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat, pemerintah menyiapkan skema yang berbeda, yakni pembangunan hunian tetap atau huntap.
Namun, sebelum proses pembangunan huntap dapat direalisasikan, BNPB terlebih dahulu menyiapkan opsi tempat tinggal sementara melalui dana tunggu hunian sebesar Rp600 ribu, atau alternatif berupa hunian sementara yang biasa disebut huntara.
Baca Juga: 253 Ton Bantuan Pemerintah Disalurkan untuk Warga Terdampak di NTT
Warga dengan kategori rumah rusak berat nantinya dapat memilih salah satu dari dua opsi tersebut. Dana tunggu hunian dapat digunakan warga untuk menyewa tempat tinggal sementara, sementara opsi huntara memungkinkan warga menempati hunian sementara yang telah disiapkan pemerintah.
Skema ini dirancang agar warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak selama menunggu proses pembangunan hunian tetap rampung dikerjakan.
Suharyanto menegaskan bahwa seluruh skema bantuan tersebut baru dapat direalisasikan setelah proses pendataan dan verifikasi terhadap tingkat kerusakan rumah dilakukan secara menyeluruh dan akurat.
Proses pendataan ini dinilai penting untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, sekaligus menghindari kemungkinan terjadinya data ganda maupun ketidaksesuaian kategori kerusakan di lapangan.
Oleh karena itu, Suharyanto meminta seluruh organisasi perangkat daerah di wilayah terdampak untuk memperkuat sinergi, khususnya dalam proses pendataan dan verifikasi kondisi rumah warga.
Kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta berbagai unsur terkait lainnya dinilai sangat diperlukan agar proses tersebut dapat berjalan cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pendataan harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi kerusakan rumahnya.
Karena itu, sinergi seluruh unsur di daerah sangat penting agar proses ini berjalan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Suharyanto.
Untuk mempercepat proses penanganan di lapangan, Kepala BNPB juga meminta agar setiap kabupaten dan kota yang terdampak segera membentuk satuan tugas percepatan penanganan darurat.
Satuan tugas tersebut dapat dibentuk langsung oleh bupati atau wali kota setempat dengan melibatkan seluruh unsur terkait, sehingga koordinasi penanganan, termasuk pendataan kerusakan rumah serta pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, dapat berjalan secara lebih terpadu.
Selain skema bantuan perbaikan rumah, pemerintah melalui Kementerian Sosial juga telah menyalurkan bantuan senilai miliaran rupiah bagi korban gempa NTT sebagai bagian dari respons cepat penanganan bencana.
BNPB bersama pemerintah daerah dipastikan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan penanganan pascagempa, termasuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta penyiapan solusi tempat tinggal yang layak bagi seluruh warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat bencana ini.
Percepatan pendataan kerusakan rumah dinilai menjadi kunci utama agar bantuan perbaikan dan pembangunan hunian dapat segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan.
Selama proses verifikasi berlangsung, pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri, dan relawan diharapkan tetap memberikan pendampingan kepada masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas yang tinggal di wilayah terdampak paling parah.
Dengan adanya kepastian skema bantuan perbaikan rumah ini, warga terdampak gempa NTT diharapkan dapat memperoleh kejelasan mengenai proses pemulihan tempat tinggal mereka, sekaligus merasa lebih tenang di tengah masa transisi menuju kondisi normal pascabencana yang masih terus berlangsung hingga saat ini.
Baca Juga: Perpres Ojol Tengah Dimatangkan, Asosiasi Soroti Kepastian Pembagian Hasil 92:8
