Infomalangcom – Aturan ganjil genap sering bikin orang kota besar harus mikir dua kali sebelum berangkat. Tapi kebijakan ini bukan dibuat untuk sekadar “mengganggu hidup warga”.
Ganjil genap adalah salah satu strategi pengendalian lalu lintas untuk mengurangi kepadatan kendaraan di ruas dan jam tertentu, terutama di kota besar yang jumlah kendaraannya sudah tidak seimbang dengan kapasitas jalan.
Apa Itu Aturan Ganjil Genap?
Aturan ganjil genap adalah sistem pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan angka terakhir pada pelat nomor.
Kendaraan dengan angka terakhir ganjil hanya boleh melintas pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan dengan angka terakhir genap hanya boleh melintas pada tanggal genap.
Biasanya aturan ini diterapkan di ruas jalan tertentu yang rawan macet, bukan di semua jalan dalam kota. Karena itu, pengendara perlu memperhatikan apakah rute yang dilalui termasuk area pembatasan atau tidak.
Kenapa Diterapkan di Kota Besar?
Kota besar menghadapi masalah klasik: volume kendaraan terus meningkat, sementara pertumbuhan kapasitas jalan tidak bisa mengimbangi.
Akibatnya, kemacetan menjadi rutinitas harian yang menghabiskan waktu, membuat perjalanan tidak efisien, dan meningkatkan konsumsi bahan bakar.
Ganjil genap diterapkan untuk menekan jumlah kendaraan yang melintas di titik tertentu, sehingga arus lalu lintas lebih terkendali.
Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum atau berbagi kendaraan agar ketergantungan pada mobil pribadi berkurang.
Jam Berlaku dan Cara Kerjanya di Lapangan
Aturan ganjil genap umumnya berlaku pada jam sibuk atau rush hour, yaitu saat arus kendaraan paling padat. Biasanya terjadi pada pagi hari ketika orang berangkat kerja atau sekolah, dan sore hari saat banyak orang pulang.
Karena fokusnya pada kepadatan di jam tertentu, kebijakan ini tidak selalu berlaku seharian penuh. Jadwal dan lokasi penerapan juga dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah daerah, sehingga penting untuk mengecek informasi terbaru sebelum berkendara di area pusat kota.
Baca Juga:
Angkutan Umum Malang: Bus TransJatim Diperluas di Malang Raya
Contoh Penerapan di Jakarta
Jakarta adalah salah satu kota besar di Indonesia yang menerapkan aturan ganjil genap. Sistem ini diterapkan di beberapa ruas jalan utama untuk mengurangi kepadatan kendaraan.
Kebijakan ini juga dikenal sebagai pengganti sistem 3-in-1 yang sebelumnya pernah digunakan. Sistem 3-in-1 dianggap memiliki kelemahan karena muncul praktik joki, sehingga efektivitasnya dipertanyakan.
Berbeda dengan itu, ganjil genap lebih mudah diawasi karena indikatornya jelas, yaitu angka terakhir pelat nomor dan tanggal kalender.
Meski begitu, penerapannya bisa mengalami perubahan sesuai kondisi lalu lintas dan kebijakan pemerintah.
Apakah Aturan Ganjil Genap Ada di Kota Malang?
Sampai saat ini, Kota Malang tidak dikenal memiliki aturan ganjil genap yang diterapkan secara resmi dan rutin seperti di Jakarta.
Salah satu alasannya adalah skala masalah lalu lintas di Malang masih berbeda dibanding kota metropolitan. Kemacetan di Malang memang ada, terutama di titik tertentu dan jam tertentu, tetapi umumnya tidak separah Jakarta yang membutuhkan pembatasan kendaraan berbasis pelat nomor sebagai kebijakan besar.
Selain itu, penerapan ganjil genap membutuhkan kesiapan sistem pendukung, seperti pengawasan yang konsisten, rambu dan informasi yang jelas, serta alternatif transportasi umum yang cukup memadai agar warga tetap bisa beraktivitas.
Jika kebijakan pembatasan diterapkan tanpa dukungan ini, dampaknya bisa lebih banyak menimbulkan kebingungan dan penolakan daripada menyelesaikan masalah.
Kalau suatu saat Malang menerapkan ganjil genap, biasanya alasan paling masuk akal adalah karena ada lonjakan kendaraan di kawasan tertentu, misalnya pusat kota, jalur wisata, atau titik rawan macet yang terus berulang.
Namun, keputusan seperti itu tetap bergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan kondisi lapangan.
Efektivitas dan Kritik yang Sering Muncul
Ganjil genap dapat mengurangi jumlah kendaraan di ruas tertentu, sehingga kemacetan bisa menurun dan perjalanan menjadi lebih cepat.
Namun kebijakan ini juga memiliki kritik. Salah satunya adalah potensi kemacetan berpindah ke jalan alternatif karena pengendara mencari rute lain untuk menghindari pembatasan.
Selain itu, tanpa dukungan transportasi umum yang memadai, aturan ini bisa menyulitkan warga yang tidak punya pilihan mobilitas lain.
Dampak terhadap polusi udara juga tidak selalu signifikan, karena kualitas udara dipengaruhi banyak faktor seperti cuaca, aktivitas industri, dan sumber emisi lain.
Kritik lain yang cukup sering dibahas adalah adanya kemungkinan sebagian orang membeli kendaraan kedua dengan pelat berbeda untuk mengakali aturan, yang justru bertentangan dengan tujuan pengurangan kendaraan.
Baca Juga:
Kursi Kereta Ekonomi Itu Seperti Apa? Ini Penjelasan Lengkapnya
