Infomalangcom – DPRD Kota Malang memegang peranan sentral sebagai pilar demokrasi di tingkat lokal yang bertugas memastikan bahwa aspirasi masyarakat tersalurkan ke dalam kebijakan pemerintah daerah secara efektif.
Sebagai lembaga perwakilan rakyat, dewan memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor hukum dan kepentingan publik.
Di Kota Malang, dinamika pembangunan yang sangat cepat—mulai dari sektor pariwisata, pendidikan, hingga industri kreatif—menuntut lembaga legislatif ini untuk bekerja lebih responsif.
Memahami tugas dan fungsi dewan bukan sekadar literasi politik, melainkan kebutuhan bagi warga agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.
Secara konstitusional, tugas dewan terbagi ke dalam tiga fungsi utama yang saling berkaitan: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Ketiganya merupakan instrumen legal yang memungkinkan dewan untuk mengintervensi, memperbaiki, dan mengarahkan kebijakan eksekutif demi kesejahteraan warga Bumi Arema.
Fungsi Legislasi: Merumuskan Payung Hukum Daerah
Fungsi legislasi merupakan wewenang dewan untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Wali Kota. Perda adalah instrumen hukum yang mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di tingkat lokal.
Misalnya, peraturan mengenai tata ruang kota, perlindungan pedagang pasar tradisional, hingga regulasi mengenai pengelolaan sampah dan sanitasi.
Melalui fungsi ini, dewan memastikan bahwa setiap aturan yang lahir memiliki landasan sosiologis yang kuat dan tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat kecil.
Dalam konteks ekonomi digital, dewan juga mendorong lahirnya aturan yang mendukung ekosistem industri kreatif. Hal ini sangat relevan mengingat Kota Malang sedang bertransformasi menjadi pusat talenta digital di Jawa Timur.
Dengan adanya payung hukum yang jelas, para pelaku usaha rintisan (startup) dan seniman media memiliki kepastian dalam berkarya, sementara hak-hak masyarakat sebagai konsumen tetap terlindungi secara optimal.
Fungsi Anggaran: Mengawal Distribusi Pajak Rakyat
Fungsi anggaran merupakan salah satu peran yang paling krusial. Setiap tahun, dewan bersama pemerintah daerah membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Di sini, dewan bertindak sebagai kurator yang memastikan bahwa uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat dikembalikan dalam bentuk program yang bermanfaat nyata.
Prioritas penganggaran biasanya mencakup sektor pendidikan, kesehatan, dan perbaikan infrastruktur vital seperti sistem drainase untuk mengatasi banjir.
Dewan harus memastikan bahwa alokasi anggaran tidak hanya besar di belanja pegawai atau operasional birokrasi, tetapi lebih banyak menyentuh kebutuhan dasar warga.
Misalnya, pemberian subsidi bagi UMKM untuk pengurusan sertifikat halal atau pengadaan sarana transportasi umum yang lebih layak.
Anggaran yang disusun secara transparan dan pro-rakyat adalah kunci utama keberhasilan pembangunan daerah yang berkeadilan.
Baca Juga:
DPRD Kabupaten Malang Minta Pemkab Turun Tangan Atasi Masalah Gerai KDMP
Fungsi Pengawasan: Penjaga Gawang Kualitas Pelayanan
Fungsi pengawasan menuntut dewan untuk menjadi mata dan telinga masyarakat dalam memantau kinerja pemerintah. Hal ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan penggunaan anggaran yang telah disetujui.
Jika ada proyek fisik yang pengerjaannya asal-asalan, atau pelayanan di rumah sakit daerah yang mengecewakan, dewan memiliki hak untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan memanggil pejabat terkait dalam rapat dengar pendapat.
Pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dengan fungsi ini, dewan menjamin bahwa aparatur sipil negara memberikan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan transparan.
Integritas dewan dalam mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung akan berdampak pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Kota Malang.
Representasi Aspirasi: Dari Reses hingga Kebijakan Nyata
Selain ketiga fungsi utama tersebut, setiap anggota dewan wajib menjalankan tugas representasi melalui kegiatan reses.
Reses adalah masa di mana anggota dewan meninggalkan gedung parlemen untuk turun langsung ke masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
Di saat inilah, warga dapat menyampaikan keluhan secara langsung, mulai dari urusan perbaikan jalan kampung, masalah lampu penerangan jalan, hingga bantuan sosial yang tidak tepat sasaran.
Hasil dari serap aspirasi ini kemudian dibawa ke forum rapat dewan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan program pembangunan tahun berikutnya.
Inilah alasan mengapa partisipasi masyarakat dalam setiap agenda dewan sangat penting. Aspirasi yang kuat akan melahirkan kebijakan yang tepat sasaran, sehingga pembangunan kota tidak hanya diputuskan oleh elit pejabat, tetapi benar-benar lahir dari rahim kebutuhan rakyat di tingkat paling bawah.
Mendorong Kemajuan Ekonomi Kreatif dan Sosial
Di tengah era modernisasi, dewan juga berperan sebagai motor penggerak ekonomi kreatif. Melalui koordinasi dengan berbagai dinas, dewan mendorong pemanfaatan fasilitas seperti Malang Creative Center (MCC) sebagai tempat inkubasi bagi pengusaha muda.
Dukungan legislatif dalam bentuk anggaran pelatihan, bantuan modal, dan kemudahan akses perizinan merupakan bukti nyata bahwa tugas dewan mencakup penguatan ketahanan ekonomi keluarga di Kota Malang.
Secara sosial, dewan juga berperan dalam menjaga harmoni masyarakat yang beragam. Dengan mengawasi kebijakan di bidang kebudayaan dan olahraga, dewan memastikan bahwa identitas lokal tetap terjaga di tengah arus globalisasi.
Dukungan terhadap kegiatan komunitas, pelestarian situs sejarah, hingga pembinaan atlet berprestasi merupakan bagian dari tanggung jawab dewan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Sinergi Menuju Malang yang Mbois dan Berkelas
Tugas dan fungsi DPRD Kota Malang adalah instrumen utama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan menjamin keadilan sosial.
Tanpa legislasi yang cerdas, anggaran yang jujur, dan pengawasan yang berani, cita-cita untuk mewujudkan Malang yang makmur sulit tercapai.
Oleh karena itu, masyarakat perlu terus memberikan dukungan sekaligus kritik yang konstruktif terhadap kinerja para wakil rakyatnya.
Dengan sinergi yang baik antara masyarakat dan dewan, setiap tantangan kota—mulai dari kemacetan, banjir, hingga pengangguran—dapat diatasi melalui kebijakan yang sistematis dan terukur.
Baca Juga:
SPKLU PLN Malang Diresmikan, DPRD Dorong Pengurangan Emisi Karbon
