infomalang.com/ – Demonstrasi dan aksi unjuk rasa merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dalam masyarakat demokratis. Namun, ketika aksi tersebut berujung anarkis dan merusak fasilitas publik, terutama infrastruktur transportasi, dampak negatifnya bukan hanya dirasakan oleh pemerintah, tetapi juga masyarakat luas. Peristiwa kerusakan fasilitas lalu lintas di Kota Malang pada akhir Agustus 2025 menjadi contoh nyata bagaimana demo anarkis mampu menimbulkan kerugian signifikan, mengganggu aktivitas harian, dan menimbulkan masalah sosial ekonomi yang berkepanjangan.
Kerusakan Infrastruktur Transportasi Akibat Demo Anarkis
Pada Sabtu dini hari (30/08/2025), sejumlah fasilitas lalu lintas di Kota Malang mengalami kerusakan parah akibat aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh. Fasilitas yang menjadi sasaran amuk massa meliputi water barrier, barricade, rambu lalu lintas, hingga lampu lalu lintas atau APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas). Kerusakan ini tersebar di 13 titik strategis di Kota Malang, mulai dari simpang Universitas Brawijaya (UB), Jalan Bandung, hingga Simpang Hotel Savana. Data yang dirilis Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang memperlihatkan kerugian materi akibat perusakan mencapai sekitar Rp600 juta.
Di simpang UB, misalnya, sebanyak 10 unit barricade besi dan 35 water barrier dilaporkan terbakar. Di Jalan Bandung, ada 25 unit water barrier yang juga mengalami kerusakan. Kerusakan yang tidak kalah serius terjadi di Simpang Hotel Savana, di mana lampu APIL tidak berfungsi karena kabel putus dan lampu patah. Perangkat APIL yang rusak ini menyebabkan pengaturan lalu lintas pada salah satu persimpangan terpenting di kota menjadi tak efektif, sehingga aparat terpaksa menerapkan pengalihan arus dan pengawasan manual oleh petugas.
Dampak Langsung Terhadap Kelancaran Lalu Lintas
Kerusakan fasilitas lalu lintas akibat aksi anarkis ini menyebabkan gangguan serius terhadap kelancaran arus kendaraan di sejumlah titik di Kota Malang. Misalnya, pengalihan arus lalu lintas dilakukan di Simpang Hotel Savana, dengan rute khusus dari Jalan Sarangan yang tidak lagi diizinkan langsung belok kanan ke Jalan Kaliurang. Alternatif yang harus ditempuh adalah memutar melalui U-turn untuk menghindari risiko kecelakaan akibat ketiadaan lampu lalu lintas.
Pengalihan arus ini tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan, termasuk warga yang sehari-hari beraktivitas di kawasan tersebut. Kemacetan adalah konsekuensi yang tidak bisa dielakkan. Bila masalah ini berlangsung lama, maka dampaknya akan meluas terhadap produktivitas dan mobilitas warga, memicu frustrasi hingga potensi konflik sosial baru.
Baca juga: Usut Tuntas Kerusakan Pos Polisi, Aparat Amankan CCTV untuk Identifikasi Massa di Malang
Kerugian Ekonomi dan Sosial Akibat Perusakan Fasilitas Lalu Lintas
Selain gangguan teknis pada sistem transportasi, kerusakan infrastruktur lalu lintas akibat demo anarkis juga membawa dampak negatif dari segi ekonomi. Kerugian mencapai ratusan juta rupiah harus ditanggung pemerintah daerah untuk perbaikan dan penggantian fasilitas yang rusak. Dana ini sebenarnya bisa dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan fasilitas umum lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
Lebih jauh lagi, jaringan transportasi yang rusak menghambat mobilitas barang dan jasa, yang berimbas pada roda perekonomian lokal. Bisnis-bisnis di sekitar lokasi kerusakan mengalami penurunan pelanggan dan pendapatan karena aksesibilitas yang terganggu. Akibat sosialnya, warga mungkin merasa kurang aman dan nyaman di lingkungan mereka sendiri, memicu keresahan dan berkurangnya rasa kepercayaan terhadap aparat keamanan.
Pentingnya Penegakan Hukum dan Kesadaran Bersama
Untuk mencegah dampak negatif demo anarkis terhadap infrastruktur transportasi, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan dan kerusuhan. Aparat keamanan harus mampu memberikan pengawalan yang efektif selama aksi agar massa tetap tertib dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat luas.
Namun, penegakan hukum saja tidak cukup. Kesadaran kolektif masyarakat penting untuk membangun budaya demo damai yang menghormati hak orang lain serta menjaga fasilitas publik tetap utuh. Demonstrasi yang sehat dan tertib dapat menjadi sarana aspirasi yang produktif tanpa merugikan orang lain maupun fasilitas kota.
Upaya Perbaikan dan Pemulihan Fasilitas Transportasi
Dinas Perhubungan Kota Malang telah merespons kerusakan ini dengan cepat, melakukan perbaikan sementara dan pengalihan arus lalu lintas agar gangguan tidak berkepanjangan. Pengajuan anggaran perubahan (PAK) juga dilakukan untuk mendanai perbaikan perangkat APIL dan fasilitas yang lain, mengingat sifatnya yang urgent dan penting bagi keselamatan serta kelancaran transportasi kota.
Perbaikan menyeluruh perlu melibatkan koordinasi lintas sektoral, termasuk dinas terkait dan kepolisian. Selain rekontruksi fisik, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem pengamanan dan pengawasan fasilitas publik untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.
Penting bagi semua pihak, baik pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga kedamaian dalam menyuarakan aspirasi agar tidak merugikan kepentingan umum. Perbaikan fasilitas transportasi pasca kerusakan harus dijalankan secara cepat dan tepat agar kehidupan kota kembali normal, dan kerugian yang dialami dapat segera diminimalkan.
Baca juga: Perusakan Polsek Pakisaji, 13 Pemuda Ditangkap Polisi
