infomalang.com/,MALANG – Sektor properti di Kabupaten Malang menunjukkan geliat yang sangat positif, menjadi salah satu penopang utama pendapatan daerah. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kini menjadi andalan utama dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga awal Agustus 2025, realisasi penerimaan BPHTB telah menembus angka yang mengesankan, yaitu lebih dari Rp100 miliar, dengan proyeksi target yang ambisius mencapai Rp218 miliar hingga akhir tahun.
Optimisme Bapenda di Tengah Kenaikan Realisasi
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, menyampaikan rasa optimisnya terhadap capaian ini. “Untuk capaian semester pertama tahun ini, BPHTB yang paling besar. Sampai bulan ini, sudah hampir 46 persen dari target,” ujar Made pada Senin (4/8/2025). Angka ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, yang diharapkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan.
Optimisme Made tidak hanya terbatas pada BPHTB. Ia juga yakin bahwa capaian target keseluruhan sektor pajak daerah pada tahun ini dapat terpenuhi. Hal ini didukung oleh pengalaman tahun lalu, di mana realisasi pajak bahkan melampaui target dengan surplus sebesar Rp50 miliar. “Harapannya, tahun ini minimal bisa sesuai target. Kami selalu optimistis,” imbuhnya, menekankan keyakinan pada potensi ekonomi daerah.
Baca Juga:Kendaraan Umum untuk Mahasiswa di Malang: Solusi Transportasi Praktis dan Ekonomis
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Bapenda terus melakukan berbagai upaya proaktif. Salah satunya adalah melalui program Bapenda Menyapa Warga, di mana petugas turun langsung ke lapangan untuk mendorong kesadaran wajib pajak. Pendekatan jemput bola ini dinilai efektif untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan kewajiban pajak terpenuhi.
Selain itu, Bapenda juga telah memperluas akses kanal pembayaran pajak untuk mempermudah masyarakat. Pembayaran kini bisa dilakukan melalui seluruh bank mitra, minimarket, serta platform e-commerce. Pembayaran juga dapat dilakukan secara non-tunai menggunakan sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), sejalan dengan dorongan dari Bank Indonesia. “Sekarang kanal pembayaran sudah banyak. Jadi kami minta warga tidak perlu menitipkan pembayaran kepada orang lain,” kata Made, mengimbau agar masyarakat memanfaatkan kemudahan ini dan menghindari risiko pembayaran melalui perantara.
Kontribusi Pajak Daerah: Peta Pendapatan Kabupaten Malang
Secara keseluruhan, hingga awal Agustus 2025, realisasi pendapatan dari 12 kategori pajak daerah yang dikelola Bapenda telah mencapai Rp395,4 miliar. Angka ini setara dengan 54,38 persen dari total target pendapatan pajak daerah tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp727,2 miliar.
Berikut adalah rincian kontribusi dari beberapa kategori pajak daerah lainnya:
- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbesar kedua setelah BPHTB, dengan realisasi sebesar Rp90,1 miliar atau 57,32 persen dari target Rp157,3 miliar.
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dari tenaga listrik mencapai Rp71,8 miliar atau 56,11 persen dari target Rp128,1 miliar.
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyumbang Rp60,9 miliar atau 53,73 persen dari target Rp113,5 miliar.
- Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mencapai Rp38,9 miliar atau 63 persen dari target Rp61,7 miliar.
- Penerimaan dari PBJT makanan dan minuman telah terkumpul Rp12,8 miliar atau 70,67 persen dari target Rp18,2 miliar.
- PBJT jasa kesenian dan hiburan tercatat Rp5,4 miliar atau 69,33 persen dari target Rp7,8 miliar.
- Untuk PBJT jasa hotel sebesar Rp5,06 miliar atau 67,40 persen dari target Rp7,5 miliar.
- Pajak air tanah mencapai Rp4,6 miliar atau 69,38 persen dari target Rp6,6 miliar.
- Pajak reklame menyumbang Rp3,7 miliar atau 76,16 persen dari target Rp4,9 miliar.
- Pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) tercatat sebesar Rp477,4 juta atau 54,83 persen.
- PBJT jasa parkir senilai Rp817,4 juta atau 51,47 persen dari target Rp1,5 miliar.
Data-data ini menunjukkan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Malang berasal dari berbagai sektor yang bervariasi, namun BPHTB tetap menjadi pilar utama. Keberhasilan dalam mengumpulkan pajak ini mencerminkan tingginya minat masyarakat dalam berinvestasi properti, yang secara tidak langsung juga menandakan pertumbuhan ekonomi yang sehat di Kabupaten Malang. Dengan berbagai upaya yang terus dilakukan Bapenda, target Rp218 miliar untuk BPHTB diproyeksikan akan tercapai, menjadi modal berharga bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.
Baca Juga:Merajut Kolaborasi Ekonomi Rakyat, KAN Jabung Malang Turut Meriahkan Hari Koperasi Jawa Timur 2025
