infomalang.com/ – Pemerintah Kota Malang kembali menunjukkan perhatian besar pada sektor pendidikan Malang.
Hal ini tercermin dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 yang menambah alokasi dana pendidikan Malang sebesar Rp7,4 miliar.
Tambahan anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung program prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, dengan porsi terbesar diarahkan pada insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan rehabilitasi sekolah.
Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik di kota ini.
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menjelaskan bahwa tambahan dana tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan yang belum terakomodasi dalam APBD murni.
“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari tambahan anggaran ini benar-benar menyentuh sektor yang paling membutuhkan. Guru PAUD dan kondisi sekolah adalah dua prioritas utama kami,” ungkap Trio.
Ia menegaskan, keberpihakan pada sektor pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Kota Malang.
Insentif Guru PAUD Jadi Prioritas Utama
Salah satu alokasi terbesar dari tambahan anggaran ini adalah untuk insentif guru PAUD. Pada APBD murni 2025, insentif guru hanya dialokasikan selama sembilan bulan.
Melalui P-APBD, tambahan sebesar Rp4,6 miliar disiapkan untuk menutup pembayaran insentif pada Oktober hingga Desember. Kebijakan ini dinilai penting agar para tenaga pendidik PAUD tetap termotivasi dalam memberikan layanan pendidikan dasar yang berkualitas bagi anak-anak di Malang.
Trio Agus Purwono menekankan bahwa guru PAUD memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak sejak usia dini.
“Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang seringkali luput dari perhatian. Dengan tambahan insentif ini, kami berharap mereka merasa lebih dihargai dan bisa bekerja dengan lebih tenang,” ujarnya.
Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pengajaran yang mereka berikan.
Rehabilitasi 10 Sekolah di Malang dan Optimalisasi Anggaran
Selain insentif guru, sekitar Rp2,4 miliar dialokasikan untuk perbaikan sarana pendidikan. Anggaran tersebut digunakan untuk merehabilitasi sepuluh sekolah yang mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat.
“Kondisi sekolah yang aman dan nyaman adalah hak setiap siswa. Kita tidak bisa berharap mereka belajar dengan baik jika ruang kelas mereka tidak layak,” jelas Trio.
Perbaikan ini mencakup perbaikan atap yang bocor, dinding yang retak, hingga fasilitas sanitasi yang tidak memadai.
Baca Juga: Sekolah di Yogyakarta Terapkan Pendidikan Semerdeka Ini, Tanpa Seragam dan Jam Pelajaran
Trio Agus Purwono menegaskan, dana hasil perubahan APBD baru bisa digunakan mulai 1 Oktober 2025. Karena itu, perangkat daerah diminta bergerak cepat agar serapan anggaran maksimal.
“Waktu kita hanya tiga bulan. Kami tidak ingin ada anggaran yang tidak terserap atau menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) di akhir tahun. Maka dari itu, strategi percepatan sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar tambahan anggaran tidak hanya dihabiskan, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata. Penggunaan anggaran harus transparan dan akuntabel, dengan pelaporan yang jelas agar masyarakat bisa memantau.
Tantangan Serapan Anggaran dan Komitmen Pemkot
Berdasarkan laporan DPRD, serapan anggaran perangkat daerah di Kota Malang hingga akhir Agustus 2025 rata-rata masih di bawah 50 persen. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menghambat realisasi pembangunan, termasuk di sektor pendidikan.
Trio menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah untuk mempercepat kinerja. Menurutnya, rendahnya serapan anggaran bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut manajemen pelaksanaan program.
“Kami perlu sinergi yang lebih kuat antara semua OPD. Masalah ini harus diselesaikan bersama-sama,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, mengakui rendahnya realisasi belanja daerah tahun ini. Ia menyebut salah satu penyebabnya adalah masa transisi kepemimpinan. Pada saat pembahasan APBD 2025, Pemkot masih dipimpin oleh Penjabat Wali Kota.
“Kami baru saja menjabat. Tentu ada beberapa penyesuaian yang memakan waktu. Tapi kami pastikan kondisi ini tidak akan terulang di tahun depan,” kata Ali.
Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan evaluasi agar belanja daerah lebih efektif pada bulan-bulan berikutnya. Dengan tambahan dana Rp7,4 miliar, Pemkot optimistis mutu pendidikan Malang dapat meningkat secara signifikan.
Harapan untuk Pendidikan Malang
Tambahan anggaran pendidikan ini dipandang sebagai solusi terhadap kebutuhan yang belum terakomodasi dalam APBD murni. Guru PAUD diharapkan lebih sejahtera, sementara sekolah-sekolah yang rusak bisa segera diperbaiki.
Masyarakat pun menaruh harapan besar agar alokasi dana benar-benar digunakan sesuai prioritas. Apabila berjalan optimal, tambahan dana ini akan memberi dampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Investasi pada pendidikan adalah kunci untuk menciptakan generasi yang lebih unggul dan siap menghadapi tantangan global.
Kenaikan anggaran pendidikan Kota Malang sebesar Rp7,4 miliar menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan. Fokus pada insentif guru PAUD dan rehabilitasi sekolah menjadi langkah nyata untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih baik.
Namun, tantangan serapan anggaran yang masih rendah harus segera diatasi. Jika seluruh perangkat daerah mampu memaksimalkan penggunaan anggaran, maka manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh guru, siswa, dan masyarakat luas, memastikan bahwa pendidikan benar-benar menjadi prioritas utama pembangunan di Kota Malang.
Baca Juga: Penuhi Parkiran Tepi Jalan Suhat, Maba Polinema Diminta Pindahkan Motor
