Rencana pengoperasian Koridor II Bus Trans Jatim di wilayah Malang Raya masih menuai penolakan dari sejumlah sopir angkutan kota (angkot). Para pengemudi khawatir kehadiran layanan transportasi massal tersebut akan semakin mengurangi jumlah penumpang yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tetap optimistis pengembangan Koridor II Bus Trans Jatim dapat direalisasikan. Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur Cito Eko Yuly Saputro menegaskan bahwa penyediaan sistem transportasi publik yang terintegrasi merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bagian dari upaya meningkatkan layanan transportasi bagi masyarakat.
Baca juga: Anggota DPRD Kota Malang Ajak Warga Perkuat Ketahanan Keluarga Jelang Harganas 29 Juni
Menurut Cito, Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus membangun koordinasi dengan Pemerintah Kota Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang agar pengembangan koridor baru dapat berjalan sesuai rencana. Ia juga menegaskan bahwa berbagai masukan, termasuk terkait titik pemberhentian maupun operasional layanan, akan tetap dikaji bersama para pemangku kepentingan.
Menanggapi dinamika tersebut, Anggota DPRD Kota Malang Rendra Masdrajad Safaat menilai pembangunan transportasi publik modern memang harus terus didukung. Namun, menurutnya kebijakan tersebut juga harus dibarengi dengan solusi yang mampu memberikan kepastian bagi para sopir angkot yang terdampak secara langsung.
Salah satu langkah yang dinilai paling realistis adalah mempercepat realisasi program angkutan pelajar yang selama ini telah direncanakan pemerintah. Program tersebut diharapkan mampu membuka ruang usaha baru bagi para pengemudi angkot sekaligus menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang menggantungkan penghasilannya dari sektor transportasi umum.
“Kehadiran Trans Jatim merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas transportasi publik yang tentu perlu kita dukung bersama. Namun, di sisi lain pemerintah juga harus memastikan ada solusi nyata bagi para sopir angkot yang terdampak. Salah satunya melalui percepatan realisasi program angkutan pelajar yang selama ini sudah menjadi pembahasan,” ujar Rendra.
Menurut Rendra, program angkutan pelajar tidak hanya mampu memberikan alternatif pendapatan bagi pengemudi angkot, tetapi juga menghadirkan layanan transportasi yang lebih aman, tertib, dan terjangkau bagi para pelajar di Kota Malang. Karena itu, pelaksanaannya tidak perlu lagi berlarut-larut.
Ia juga mendorong agar pemerintah segera menyusun skema integrasi antara angkutan kota dan Bus Trans Jatim, sehingga keduanya dapat saling melengkapi, bukan saling bersaing. Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat memperoleh layanan transportasi yang lebih baik, sementara sopir angkot tetap memiliki peran dalam ekosistem transportasi perkotaan.
“Saya berharap program angkutan pelajar segera direalisasikan sebagai bentuk komitmen pemerintah kepada para sopir angkot. Selain itu, integrasi antara angkot dan Trans Jatim juga harus segera disiapkan agar transformasi transportasi di Kota Malang berjalan dengan baik tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat.” tutup Rendra Masdrajad Safaat.
Baca juga: SILPA Rp303 Miliar Akan Diprioritaskan untuk Program yang Belum Tuntas
Pembangunan transportasi harus menghadirkan manfaat bagi semua pihak, bukan hanya meningkatkan pelayanan publik, tetapi juga memberikan kepastian bagi mereka yang selama ini menjadi bagian dari sistem transportasi di Kota Malang.
