Suaramedia.id – Pengangkatan pejabat Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan sebagai komisaris di beberapa Bank BUMN menjadi sorotan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) beberapa bank BUMN, terungkap sejumlah nama pejabat aktif yang menduduki posisi strategis tersebut.
Dua pejabat BI resmi ditunjuk sebagai komisaris. Edi Susianto, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, kini menjadi Komisaris Independen BRI. Sementara itu, Donny Hutabarat, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI, didapuk sebagai komisaris di BNI. Tidak berhenti sampai di situ, Ida Nuryanti, Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI, juga ditunjuk sebagai Komisaris Independen BTN.
Kejutan lain datang dari Kementerian Keuangan. Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, resmi menjabat sebagai Komisaris Utama BTN, menggantikan Chandra M. Hamzah yang menjabat sejak November 2019.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan BUMN diisi oleh profesional. Ia menegaskan bahwa penempatan perwakilan dari kementerian atau lembaga pemerintah sebagai komisaris masih diizinkan.
"Arahannya kan harus diisi orang-orang profesional. Jadi, kalau misalnya ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, ada yang mewakili—misalnya untuk BRI unsur kementerian teknis UMKM—itu ada," tegas Airlangga saat ditemui di Istana Negara, Rabu (26/3/2025). Pernyataan ini disampaikan sebagai klarifikasi atas polemik yang muncul terkait pengangkatan pejabat tersebut.
